Langgam.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pernyataan dewan provinsi untuk terus berjuang menyukseskan pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) Renah Indojati.
"Kami tentu sangat mesupport pernyataan tersebut. Pemekaran Renah Indojati sudah menjadi harapan bersama sejak lama," kata Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariansyah saat dimintai tanggapan, Minggu (19/9/2021).
Menurutnya, sinergisitas antara pemerintah kabupaten dan provinsi akan mempermudah proses terwujudnya pemekaran kabupaten di Pesisir Selatan. Hanya saja, Rudi Hariansyah menilai keputusan pemekaran cukup sulit dilakukan untuk saat ini.
Selain persoalan moratorium di pusat, anggaran negara akan menjadi pertimbangan pemekaran kabupaten di Indonesia. Meski begitu Pemda Pesisir Selatan terus menjalin koordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Koordinasi terakhir, kita menunggu sidang di DPR RI," jelas Wabup Rudi.
Terkait kesiapan DOB Renah Indojati dinilai sudah layak meski belum lengkap. Menurut Wabup lengkap tidaknya daerah menjadi kabupaten baru bersifat relatif. "Lengkap atau belum itu sifatnya relatif, namun berbicara kelayakan, kita sudah siap," tegasnya.
Dicontohkan pada sektor kesehatan. Rumah sakit di Tapan yang sekarang berstatus pratama sedang naik status menjadi rumah sakit rujukan tipe D. Kantor perwakilan sudah dibangun dan bakal segera dioperasikan. "Ini wujud persiapan DOB menjadi Kabupaten Renah Indojati," ungkap Wabup Rudi.
Diketahui, anggota Komisi I DPRD Sumbar, Bakri Bakar mengaku mendorong pemekaran DOB Renah Indojati di Kabupaten Pesisir Selatan.
Menurut Bakri, fasilitas umum dan administrasi yang ada di Renah Indojati lengkap untuk menjadi kabupaten baru. Hanya saja pemekaran itu terbentur moratorium pemerintah pusat.
"Dengan adanya koordinasi antar pemerintahan bukan tidak mungkin Presiden membuka moratorium yang merupakan kewenangannya,” kata Bakri baru-baru ini. (Debi Virnando)
