Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar meminta Pemprov menambah stok minyak goreng untuk diedarkan di tengah masyarakat.
Langgam.id – DPRD Sumbar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menambah stok minyak goreng untuk diedarkan di tengah masyarakat. Hal itu diharapkan dapat mengatasi kurangnya stok di pasar.
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, bahwa hal itu dapat dilakukan Pemprov dengan meminta stok minyak goreng tambahan dari perusahaan yang ada di Sumbar.
Menurut dia, hal ini sudah disampaikan sejak beberapa waktu lalu, namun Pemprov lamban bergerak. Sehingga masih terjadi kemahalan harga yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ditemukan di tengah masyarakat.
“Pemerintah Provinsi lembek bekerja, boleh dikatakan tidak bekerja sebetulnya, tidak ditanggapi,” katanya saat rapat dengar pendapat bersama Disperindag Sumbar di Gedung DPRD Sumbar, Selasa (12/4/2022).
Dia menjelaskan, Sumbar merupakan salah satu sarangnya produsen minyak goreng karena banyak perusahaan besar yang memproduksi minyak goreng. Logikanya tidak akan mungkin terjadi kelangkaan dengan kondisi seperti itu.
“Tapi kenyataanya kita mengalami kelangkaan, artinya pemerintah tidak pernah merespon ini,” katanya.
Dia mencontohkan salah satu perusahaan di Sumbar yaitu PT Incasi Raya. Perusahaan itu memproduksi sekitar 600 ribu liter minyak perhari, namun yang diberikan ke Sumbar sekitar 250 ribu liter. Jumlah itu kurang dari 50 persen dari produksinya.
Seharusnya terang Supardi, sebanyak 80 persen minyak goreng yang ada di Sumbar harus konsentrasi ke Sumbar bukan keluar daerah.
Namun karena tidak adanya ketegasan Pemerintah Provinsi atau dinas terkait, makanya pengusaha ramai menjual keluar daerah.
“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan, jangan cuman bicara doang di luar, harus hadir pada kondisi ini,” ujarnya.
Sementara itu, Tim Satgas Minyak Goreng Pemprov Sumbar Abdul mengatakan, memang sudah beberapa kali pemerintah yaitu Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencoba menekan dari sisi harga dengan adanya HET.
Kebijakan ini ditugaskan pada beberapa BUMN yang ditugaskan untuk pendistribusian.
“Ada dari PT RNI, dari bulan Maret memang sudah didistribusikan sampai hari ini sekitar 458 ton yang telah disebar ke berbagai daerah,” katanya.
Kemudian ada PT PPI juga mulai di bulan April menyebarkan sekitar 500 ton untuk mendistribusikan di beberapa kabupaten kota.
Selain itu di daerah, Pemprov juga bekerjasama dengan PT Incasi Raya dengan mendapatkan 150 ton dan didistribusikan ke kabupaten kota di Sumbar.
Pihaknya mengakui, masalah saat ini yaitu penetapan harga yang belum berjalan sebagaimana diharapkan.
Untuk itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Polda Sumbar untuk melakukan pengawasan distribusi minyak curah ke beberapa daerah.
Baca juga: Kata Disperindag Sumbar Soal Minyak Goreng Curah Dikemas Premium: Jika Ada, Kita Tertibkan
“Kalau dilihat HET itu perliter Rp14 ribu, namun memang kalau dilihat di lapangan terjadi harga yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk itu kita koordinasi dengan Polda untuk mengawasi agar minyak goreng sesuai dengan harga HET,” katanya.
—
