• Masuk
  • Daftar
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Langgam.id
  • BERITA
  • KHAS
  • PALANTA
  • KOLOM
  • BERITA
  • KHAS
  • PALANTA
  • KOLOM
Langgam.id
Home Berita

Dampak Gugatan di MK, Pemprov Sumbar Diminta Siapkan Pj Bupati dan Wali Kota

Rahmadi
29/01/2021 | 16:33 WIB
A A
kantor gubernur sumbar

Kantor Gubernur Sumbar (ist)

Langgam.id – Pemerintah Provisi (Pemprov) Sumatra Barat diminta menyiapkan nama-nama Pejabat (Pj) wali kota dan bupati. Permintaan yang datang dari Kemendagri itu menyusul masih berlangsungnya perkara hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita diminta menyiapkan nama-nama jika di batas akhir jabatan bupati wali kota belum ada pengganti secara keseluruhan, karena dilantik secara serentak,” Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Iqbal Ramadi Payana, Jumat (29/1/2021).

Baca Juga

Pengamat HTN Unand Minta Ketua MK Mundur dari Jabatan karena Nikahi Adik Jokowi

Dosen FH UBH Nilai Pidato Jokowi di Sidang Pleno Tahunan MK Tak Sesuai Kenyataan

Dia mengatakan rata-rata bupati dan wali kota hasil akan mengakhiri masa jabatan pada 17 Februari 2021. Meski perkara tidak berasal dari semua daerah di Sumbar, paslon terpilih dan tidak berperkara belum bisa dilantik karena pelantikan dilaksanakan serentak.

Baca juga: MK Sidangkan 7 Sengketa Pilkada dari Sumbar Mulai 26 Januari

Seperti diketahui, hasil pilkada di lima daerah di Sumbar sudah mulai disidangkan di MK. Kelima daerah itu yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Sijunjung, Padang Pariaman, Kabupaten Solok, dan Limapuluh Kota.

Pelantikan kepala daerah itu baru bisa dilakukan setelah adanya putusan MK. Keputusan dapat diketahui paling cepat pada 15 Februari 2021.

Selain hasil pilkada di lima daerah itu, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar juga berperkara di MK. Pemprov Sumbar kini menunggu keputusan dari Kemendagri terkait Pj Gubernur pengganti Irwan Prayitno yang akan mengakhiri jabatan pada 12 Februari.

“Kewenangan ada di Kemendagri, nanti kalau sampai batas AMJ nya belum ada keputusan maka jabatan gubernur diisi oleh Plh atau PJ, kita sifatnya hanya menunggu,” katanya. (Rahmadi/ABW)

 

Tags: Mahkamah KonstitusiPilkada Sumbar
BagikanTweetKirim

Baca Juga

Langgam.id - Satpol PP menerjunkan 40 personel berpakaian bebas atau seperti tim Buser untuk mengawasi pelajar di Kota Padang.

Satpol PP Kerahkan 40 Personel Bak Buser untuk Awasi Pelajar di Kota Padang

01/08/2022 | 20:04 WIB
Langgam.id - Lahirnya UU Provinsi Sumbar menguntungkan bagi sebagain daerah di Sumbar, meskipun ada juga daerah yang merasa dirugikan.

Eka Putra Sebut UU Provinsi Sumbar Momentum Tanah Datar untuk Kembangkan Wisata Bukit Marapalam

01/08/2022 | 19:48 WIB
Langgam.id - Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto menyorot kinerja ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) di daerah yang ia pimpin.

Sorot Kinerja ASN dan THL, Wabup Pasbar: Setiap Apel Begini-begini Saja, Tak Ada Perubahan

01/08/2022 | 19:18 WIB
Langgam.id - Mantan Bupati Kabupaten Mentawai, Yudas Sabaggalet menyebutkan Undang-undang Provinsi Sumbar tidak adil bagi Mentawai.

Yudas Sabaggalet Sebut UU Provinsi Sumbar Tak Adil Bagi Mentawai

01/08/2022 | 15:51 WIB

Discussion about this post

Terpopuler

Berita terbaru dan terkini hari ini: Arief Muhammad buka rumah makan Payakumbuah Masakan Minag di Tangerang, Banten.

Arief Muhammad Buka Rumah Makan Padang di Tangerang, Lokasinya Bekas Restoran Nan Gombang

01/06/2022 | 17:53 WIB
Dr. Zulfan Tadjoeddin, Associate Professor in Development Studies, Western Sydney University, Australia. (Foto: Dok Pribadi)

Ada Apa dengan Kapitalisme Religius (KR)?

30/07/2022 | 13:54 WIB
Sumatra Barat dan Pulau Sumatra. (Peta: openstreetmap.org)

15 Pahlawan Nasional dari Sumatra Barat

10/11/2020 | 16:33 WIB
Langgam.id - Mantan Bupati Kabupaten Mentawai, Yudas Sabaggalet menyebutkan Undang-undang Provinsi Sumbar tidak adil bagi Mentawai.

Yudas Sabaggalet Sebut UU Provinsi Sumbar Tak Adil Bagi Mentawai

01/08/2022 | 15:51 WIB
Langgam.id - Sejumlah organisasi pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mentawai Bersatu meminta UU Provinsi Sumbar direvisi.

Dinilai Diskriminatif, Aliansi Mentawai Bersatu Minta UU Provinsi Sumbar Direvisi

01/08/2022 | 15:13 WIB
Langgam.id

Berita  •  Khas  •  Palanta  •  Kolom

Ikuti Kami

Copyright 2019-2021 PT. Langgam Digital Nusantara | All rights reserved.

Tentang  •  Kerjasama & Iklan  •  Pedoman Media Siber  •  Ketentuan Privasi  •  Indeks 

Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • BERITA
  • KHAS
  • PALANTA
  • KOLOM
  • Masuk
  • Daftar

Copyright 2021 PT. Langgam Digital Nusantara | All rights reserved.

Selamat datang

Silakan masuk ke akun anda

Forgotten Password? Daftar

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In