CPNS 2019, Pemprov Sumbar Usulkan 1.009 Formasi

Peserta CPNS Pemprov Sumbar sedang ujian

Ilustrasi - CPNS (Humas Pemprov Sumbar)

Langgam.idSeleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) segera dimulai. Tahun ini, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mengajukan sebanyak 1.009 formasi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Abdul Gafar. Pihaknya mengusulkan formasi ke Kemenpan-RB RI yang terdiri dari 668 CPNS dan 341 PPPK sehingga totalnya menjadi 1.009.

“Formasi yang kita usulkan nantinya akan mengisi sejumlah posisi di Pemprov Sumbar. Di antaranya guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan,” katanya saat dihubungi langgam.id, Selasa (15/10/2019).

Sebanyak 668 formasi CPNS yang diusulkan terdiri dari 175 guru dan tenaga kependidikan. Kemudian 96 formasi tenaga kesehatan dan 397 tenaga teknis.

Sementara untuk 341 formasi PPPK yang diajukan terdiri dari 233 guru, 94 tenaga kesehatan, dan 14 tenaga teknis.

Abdul mengatakan, jumlah formasi tersebut sudah diajukan ke pemerintah pusat Kemenpan RB RI. Namun saat ini, masih belum ada ketetapan formasi dari pemerintah pusat.

Menurutnya, hingga hari ini BKD Sumbar masih menunggu arahan dari Kemenpan RB. “Usulan formasi sudah kita ajukan, tetapi berapa kuotanya masih belum ada, kita masih menunggu petunjuk pusat,” katanya.

Masyarakat yang berminat ikut CPNS diharapkan mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Seperti berkas dan syarat yang diperlakukan saat mendaftar. Saat ini, juga sudah banyak pengumuman atau di media yang menjelaskan syarat CPNS.

“Bagi yang akan mendaftar, agar menyiapkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan bersiap menghadapi tes,” katanya.

Diketahui, dalam surat edaran soal perekrutan CPNS pengumuman formasi dilakukan pada Oktober 2019. Kemudian pendaftaran CPNS dibuka November.

Pengumuman hasil seleksi administrasi Desember 2019. Masa sanggah dan pengumuman jadwal SKD, Januari 2019. Kemudian pelaksanaan SKD Februari 2019. Pengumuman hasil SKD Maret 2019, dan Pelaksanaan SKB Maret 2019.

Proses terakhir, Integrasi nilai SKD dan SKB serta penetapan NIP dan pengangkatan sebagai CPNS, April 2019. (Rahmadi/RC)

Baca Juga

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Percepat Penanganan Bencana, Gubernur Minta Daerah Tak Terdampak di Sumbar Beri Dukungan
Langgam.id - Kenaikan harga BBM turut berdamopak terhadap harga pangan di Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar), salah satunya Cabai Merah.
Pemprov Sumbar Gelar Pangan Murah karena Bencana, Harga Cabai Rp 58 Ribu per Kg
Pemprov Sumbar menjalin kerja sama tentang pelaksanaan kerja sosial bagi pelaku tindak pidana dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar.
Pemprov dan Kejati Teken MoU, Langkah Awal Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Sumbar
FOTO: Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon. (Dok. Istimewa)
Pemprov Sumbar Gaspol Percepatan Roadmap ETPD 2025, Digitalisasi Pembayaran Daerah Mendesak!
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa seluruh data bencana dari kabupaten/kota akan dikumpulkan secara terpusat mulai
Data Bencana di Sumbar Dikumpulkan Terpusat, Pangdam dan BPBD Jadi Penanggung Jawab
Sekda Sumbar: Tanggap Darurat Berlaku 25 November Sampai 8 Desember 2025
Sekda Sumbar: Tanggap Darurat Berlaku 25 November Sampai 8 Desember 2025