Ia menjelaskan, saat ini status kebencanaan Sumbar masih dalam fase transisi darurat menuju pemulihan, belum masuk pada rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada fase transisi ini, pemerintah masih fokus pada penanganan mendesak, sembari mempersiapkan tahapan pemulihan permanen.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menyatakan pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan data per 24 Mei 2026, mayoritas daerah terdampak di tiga provinsi kini telah berangsur normal. Tito menjelaskan capaian ini merupakan hasil kerja bersama pemerintah pusat dan daerah sejak masa darurat hingga transisi pemulihan.
“Untuk Sumatera Barat ini, dari 16 [kabupaten/kota] yang terdampak, 13 ini sudah normal, 80 persen, kemudian juga masih ada yang, belum normal tapi mendekati, terutama di Tanah Datar. Kemudian yang perlu atensi kita semua untuk Agam dan Padang Pariaman,” katanya.
Tito menjelaskan penilaian kondisi daerah dilakukan berdasarkan sejumlah indikator penting. Mulai dari jalannya pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, hingga keberfungsian layanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Indikatornya kita ambil adalah jalannya pemerintahan, kemudian juga fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, ini fungsional terutama, ini belum permanen. Kemudian aspek ekonomi, aspek rumah ibadah, kebutuhan dasar, yang sangat penting [seperti] SPBU, PDAM, internet,” jelasnya.
Data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencatat hingga 4 Mei 2026, progres pembangunan huntap di Sumatera Barat telah mencapai 434 unit dari rencana total pembangunan 2.824 unit
Pemerintah menargetkan pembangunan huntap rampung dalam 1 hingga 1,5 tahun ke depan. “Kita targetkan untuk infrastruktur khususnya huntap itu bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun, paling maksimal satu tahun setengah karena butuh waktu ya,” kata Juru Bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Amran,
Amran mengatakan pembangunan huntap berbeda seperti halnya hunian sementara (huntara) yang keperluannya mendesak sehingga harus disegerakan. Menurutnya, pembangunan huntap memerlukan waktu lebih lama untuk menjamin kualitasnya sebagai tempat tinggal permanen.
“Huntap ini memang punya tahapan yang agak panjang ya, karena untuk menjamin kualitas tempat tinggal dan sebagai hunian tetap, tidak bisa langsung kita paksakan untuk tuntas dalam waktu dekat seperti halnya huntara,” ucap Amran. (FIX)
