Ia menilai penanggulangan bencana banjir bandang dan longsor yang telah memasuki enam bulan ini masih belum optimal. Hal ini terlihat dengan status penanggulangan bencana saat ini masih tanggap darurat, belum beralih ke pemulihan.
Dampaknya, sambung Khalid dukungan anggaran dari APBD dan APBN belum bisa digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Padahal, masyarakat terdampak menunggu kepastian untuk segera pulih baik secara fisik maupun ekonomi.
Di sisi lain, korban banjir Sumbar melalui LBH dan sejumlah koalisi masyarakat mengajukan gugatan warga negara, mulai dari bupati, gubernur hingga presiden. Gugatan ini mendesak agar pemerintah segera bertanggung jawab memperbaiki situasi dari hulu hingga hilir, mulai dari evaluasi izin, pemulihan hutan dan daerah aliran sungai hingga perlindungan masyarakat terdampak.
“Bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat belum selesai. Hingga hari ini warga masih hidup di tengah kerusakan ruang hidup, sulitnya pemenuhan hak dasar dan tidak jelasnya arah pemulihan pasca bencana,” kata Kuasa hukum dari LBH Padang Alfi Syukri.
Gugatan ditujukan kepada lembaga dan pejabat negara atas dugaan pelanggaran HAM, kelalaian mencegah dan menanggulangi bencana ekologis yang menewaskan ratusan jiwa di Sumatera Barat. Penggugat juga ta kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara agar memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menetapkan status bencana nasional terhadap peristiwa bencana ekologis Sumatera tahun 2025 berikut dengan implikasi terkait dengan pembiayaan dan mekanisme kerja yang dipimpin langsung oleh pemerintah pusat.
Ia menilai penetapan status bencana nasional penting agar pemulihan korban, perbaikan fasilitas umum, dan restorasi lingkungan dapat dilakukan secara serius dan terkoordinasi.
“Negara tidak boleh terus hadir setelah rakyat menjadi korban. Keselamatan warga harus jadi prioritas utama. Pembangunan harus dijalankan dengan prinsip hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan agar bencana seperti ini tidak terus diwariskan kepada generasi mendatang,” ucap Alfi.
Kebut Rehab-Rekon
Terpisah, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat, Ilham Wahab mengatakan pemerintah terus mempercepat untuk proses rehab rekonstruksi pascabencana. Pengerjaan terus dilakukan berdasarkan wewenang masing-masing antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Sebagian proyek pengerjaan itu langsung dilakukan oleh pusat, sebagian lagi di pemerintah daerah. Untuk kewenangan pemerintah provinsi sebagian sudah berjalan,” kata Ilham Wahab.
