LANGGAM.ID— Nasib mujur bagi Yusniati (60) hari itu, air bersih di hunian sementara Kapalo Koto Padang tidak mati, sehingga ia bisa mencuci pakaian kotor yang sudah menumpuk. Jelang setengah tahun tinggal di huntara usai bencana banjir, Yusniati dan penghuni lainnya masih sering kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Pun bantuan yang datang mulai seret sejak lebaran kemarin.
Di huntara tersebut terdapat empat toren air berukuran cukup jumbo untuk menampung air bersih untuk kebutuhan penghuni huntara, namun kata Yusnianti toren itu sering kosong akibat mesin pompa air yang sering rusak.
“Seperti inilah kondisi kami, jangankan untuk mencuci pakaian hanya untuk mandi saja air susah kami dapatkan,” ujarnya kepada Langgam.id saat mencuci di toilet umum huntara.
Yusnianti bersama dua anaknya telah tinggal di huntara sejak Januari lalu. Rumahnya di Batu Busuk Kota Padang hanyut diterjang banjir bandang pada akhir November 2025. Kini orang tua tunggal itu tengah menunggu kepastian kapan akan mendapatkan hunian tetap.
Ia berharap bisa segera menetap di hunian yang telah dijanjikan pemerintah. Sebab, selama di huntara Yusnianti bersama anaknya cukup kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini kebutuhan keluarga Yusnianti bergantung sepenuhnya kepada anak yang kerja serabutan.
Bantuan pun, sambung Yusnianti juga sudah jarang. Para penyitas bencana harus pintar-pintar untuk memutar otak agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi.
“Sejak selesai lebaran bantuan sudah jarang diberikan. Kalau ada bantuan yang datang saya bersyukur. Kalau tidak ada, saya hidup dari sisa-sisa bantuan yang ada,” katanya.
Hal sama juga diutarakan oleh penghuni huntara lainnya, Arizal (36). Bapak dua anak ini juga berharap bisa pindah ke hunian tetap, agar bisa merintis kembali peluang usaha atau pekerjaan yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harian.
Arizal mengaku kesulitan untuk mencari pekerjaan tetap setelah menjadi korban terdampak banjir. Kini ia kerja serabutan sebagai kuli bangunan. “Penghasilan yang tidak menentu membuat kehidupan semakin sulit,” ujarnya.
Arizal mengaku yang paling berat baginya bukan hanya kehilangan rumah, melainkan rasa tidak pasti tentang masa depan keluarganya. “Saya hanya ingin punya rumah lagi, sederhana saja. Yang penting anak-anak bisa tidur tenang,”ujarnya.
Bergantung pada Rakit Darurat
Selain pengerjaan hunian tetap yang masih berjalan, perbaikan sejumlah infrastruktur juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satunya, jembatan di Nagari Anduring, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang putus saat bencana November 2025.
Kini warga setempat harus mengantre menaiki rakit sebagai alat penyeberangan, sebab belum ada jembatan darurat. Setidaknya tiga nagari terdampak dari putusnya jembatan penghubung itu. Masyarakat secara swadaya untuk membuat rakit darurat untuk menyeberang.
“Awalnya kami hanya coba-coba rakit dari drum bekas, soalnya masyarakat sudah tidak bisa lewat sama sekali. Ada jalan alternatif, namun jauh sekali dari sini dengan waktu tempuh sekitar 20 menit,” kata Hendri pemuda setempat.
Ia menceritakan, masyarakat awalnya menunggu bantuan dari pemerintah untuk perbaikan jembatan tersebut, namun tak kunjung datang. Sedangkan aktivitas masyarakat untuk bekerja, berjualan, hingga sekolah membutuhkan akses untuk menyeberang. “Kalau menunggu bantuan datang, warga tidak bisa sekolah, tidak bisa ke kebun, tidak bisa jual hasil panen,” ujarnya.
Hendri bersama pemuda setempat menjadi operasional rakit tersebut. Sejak Subuh hari mereka sudah mulai mengeratkan tali-tali serta kondisi rakit yang akan ditarik sepanjang hari.
“Pada pagi hari ketika hari biasa, antrean bahkan mengular karena banyak pelajar dan pekerja yang harus melintas bersamaan,” ujar Hendri di sela-sela menarik rakit.
Hendri sendiri mengaku khawatir akan keselamatan, terutama ketika debit sungai naik setelah hujan turun di hulu Sungai Batang Anai. Mereka bahkan terpaksa tidak menarik rakit tersebut jika kondisi air sungai membahayakan.
Warga yang menaiki rakit tersebut tidak dikenakan biaya tetap, namun di ujung penyeberangan ada ember iuran sukarela untuk menampung sumbangan warga yang nantinya digunakan untuk operasional dari rakit.
Pejabat Wali Nagari Anduriang, Henyunis mengatakan pemerintah nagari telah melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah daerah dan berharap pembangunan jembatan darurat segera dilakukan. Menurutnya, putusnya jembatan bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat setiap hari.
Ia mengaku khawatir apabila debit sungai meningkat sewaktu-waktu, terutama memasuki musim hujan. “Rakit ini yang sifatnya hanya darurat. Tapi karena belum ada akses lain yang terdekat, masyarakat terpaksa menggunakannya,” katanya.
Henyunis mengatakan jembatan tersebut selama ini menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan dan layanan kesehatan warga. Setidaknya ada sekitar 5.000 warga nagari yang sangat bergantung pada jembatan itu untuk mobilitas.
“Masyarakat di sini banyak berkegiatan di Kayu Tanam, mulai dari sekolah dan aktivitas pasar. Sedangkan untuk alternatif di Jembatan Padang Lapai cukup jauh dari Nagari Anduriang,” katanya
PR Penanggulangan Bencana
Selain jembatan Anduriang, beberapa proyek penanggulangan bencana banjir bandang dan longsor masih dalam pengerjaan. Seperti hunian tetap yang dijanjikan pemerintah pada Juli 2026, akses jalan yang masih belum rampung diperbaiki, serta program stimulus ekonomi untuk penyintas bencana yang kehilangan mata pencaharian.
“Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa enam bulan pascabencana yang melanda, proses rehabilitasi dan rekonstruksi belum selesai dilakukan. Bahkan di lapangan ada kita temukan perbaikan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat,” ujar Ketua Posko Sumbar Pulih Khalid Syaifullah.
Ia menilai penanggulangan bencana banjir bandang dan longsor yang telah memasuki enam bulan ini masih belum optimal. Hal ini terlihat dengan status penanggulangan bencana saat ini masih tanggap darurat, belum beralih ke pemulihan.
Dampaknya, sambung Khalid dukungan anggaran dari APBD dan APBN belum bisa digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Padahal, masyarakat terdampak menunggu kepastian untuk segera pulih baik secara fisik maupun ekonomi.
Di sisi lain, korban banjir Sumbar melalui LBH dan sejumlah koalisi masyarakat mengajukan gugatan warga negara, mulai dari bupati, gubernur hingga presiden. Gugatan ini mendesak agar pemerintah segera bertanggung jawab memperbaiki situasi dari hulu hingga hilir, mulai dari evaluasi izin, pemulihan hutan dan daerah aliran sungai hingga perlindungan masyarakat terdampak.
“Bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat belum selesai. Hingga hari ini warga masih hidup di tengah kerusakan ruang hidup, sulitnya pemenuhan hak dasar dan tidak jelasnya arah pemulihan pasca bencana,” kata Kuasa hukum dari LBH Padang Alfi Syukri.
Gugatan ditujukan kepada lembaga dan pejabat negara atas dugaan pelanggaran HAM, kelalaian mencegah dan menanggulangi bencana ekologis yang menewaskan ratusan jiwa di Sumatera Barat. Penggugat juga ta kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara agar memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menetapkan status bencana nasional terhadap peristiwa bencana ekologis Sumatera tahun 2025 berikut dengan implikasi terkait dengan pembiayaan dan mekanisme kerja yang dipimpin langsung oleh pemerintah pusat.
Ia menilai penetapan status bencana nasional penting agar pemulihan korban, perbaikan fasilitas umum, dan restorasi lingkungan dapat dilakukan secara serius dan terkoordinasi.
“Negara tidak boleh terus hadir setelah rakyat menjadi korban. Keselamatan warga harus jadi prioritas utama. Pembangunan harus dijalankan dengan prinsip hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan agar bencana seperti ini tidak terus diwariskan kepada generasi mendatang,” ucap Alfi.
Kebut Rehab-Rekon
Terpisah, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat, Ilham Wahab mengatakan pemerintah terus mempercepat untuk proses rehab rekonstruksi pascabencana. Pengerjaan terus dilakukan berdasarkan wewenang masing-masing antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Sebagian proyek pengerjaan itu langsung dilakukan oleh pusat, sebagian lagi di pemerintah daerah. Untuk kewenangan pemerintah provinsi sebagian sudah berjalan,” kata Ilham Wahab.
Ia menjelaskan, saat ini status kebencanaan Sumbar masih dalam fase transisi darurat menuju pemulihan, belum masuk pada rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada fase transisi ini, pemerintah masih fokus pada penanganan mendesak, sembari mempersiapkan tahapan pemulihan permanen.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menyatakan pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan data per 24 Mei 2026, mayoritas daerah terdampak di tiga provinsi kini telah berangsur normal. Tito menjelaskan capaian ini merupakan hasil kerja bersama pemerintah pusat dan daerah sejak masa darurat hingga transisi pemulihan.
“Untuk Sumatera Barat ini, dari 16 [kabupaten/kota] yang terdampak, 13 ini sudah normal, 80 persen, kemudian juga masih ada yang, belum normal tapi mendekati, terutama di Tanah Datar. Kemudian yang perlu atensi kita semua untuk Agam dan Padang Pariaman,” katanya.
Tito menjelaskan penilaian kondisi daerah dilakukan berdasarkan sejumlah indikator penting. Mulai dari jalannya pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, hingga keberfungsian layanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Indikatornya kita ambil adalah jalannya pemerintahan, kemudian juga fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, ini fungsional terutama, ini belum permanen. Kemudian aspek ekonomi, aspek rumah ibadah, kebutuhan dasar, yang sangat penting [seperti] SPBU, PDAM, internet,” jelasnya.
Data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencatat hingga 4 Mei 2026, progres pembangunan huntap di Sumatera Barat telah mencapai 434 unit dari rencana total pembangunan 2.824 unit
Pemerintah menargetkan pembangunan huntap rampung dalam 1 hingga 1,5 tahun ke depan. “Kita targetkan untuk infrastruktur khususnya huntap itu bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun, paling maksimal satu tahun setengah karena butuh waktu ya,” kata Juru Bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Amran,
Amran mengatakan pembangunan huntap berbeda seperti halnya hunian sementara (huntara) yang keperluannya mendesak sehingga harus disegerakan. Menurutnya, pembangunan huntap memerlukan waktu lebih lama untuk menjamin kualitasnya sebagai tempat tinggal permanen.
“Huntap ini memang punya tahapan yang agak panjang ya, karena untuk menjamin kualitas tempat tinggal dan sebagai hunian tetap, tidak bisa langsung kita paksakan untuk tuntas dalam waktu dekat seperti halnya huntara,” ucap Amran. (FIX)
