Bupati Ditahan KPK, Pemkab Solok Selatan Tetap Berjalan Lancar

Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria saat meninjau lokasi banjir (Foto: Irwanda/Langgam.id)

Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria saat meninjau lokasi banjir (Foto: Irwanda/Langgam.id)

Langgam.id - Pasca penahanan Muzni Zakaria oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aktivitas pelayanan di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Sumatra Barat (Sumbar), tetap berjalan lancar.

Hal ini dibenarkan Kabag Humas Pemkab Solsel, Firdaus Firman. Pihaknya mengaku menghormati semua proses hukum yang kini menjerat orang nomor satu di pemerintahan Solsel.

Baca juga : Daftar Kekayaan Muzni Zakaria, Bupati Solok Selatan yang Ditahan KPK

"Untuk pelayanan masyarakat, kami pastikan berjalan seperti biasa. Mari kita doakan bersama agar proses hukum ini berjalan dengan baik," katanya, Jumat (31/1/2020).

"Atas nama pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan ini kami turut prihatin. Semoga kasus ini dapat diselesaikan dengan baik," sambungnya.

Baca juga : 5 Fakta Kasus Dugaan Suap Bupati Solok Selatan yang Ditahan KPK

Sebelumnya, Bupati Solsel, Muzni Zakaria, kembali menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Setelah itu, dia resmi ditahan di rumah tahanan (rutan) KPK hingga 20 hari ke depan, terhitung sejak Kamis (30/1/2020). Bupati dua periode ini terjerat kasus korupsi dugaan suap dalam proyek Masjid Agung Solok Selatan dan Jembatan Ambayan. (Rahmadi/ICA)

Baca Juga

Mencari Pimpinan Pemberantasan Korupsi: Perspektif Antropologis - 'Ntah Ado Antah Indak'
Mencari Pimpinan Pemberantasan Korupsi: Perspektif Antropologis - 'Ntah Ado Antah Indak'
Festival durian solsel
Anak Bupati Solok Selatan Bakal Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Lahan Hutan Negara yang Ditanami Sawit
Kejati Sumbar Periksa Bupati Solok Selatan Khairunas Terkait Dugaan Korupsi Lahan Hutan Negara
Kejati Sumbar Periksa Bupati Solok Selatan Khairunas Terkait Dugaan Korupsi Lahan Hutan Negara
Miko Kamal
Firli dan Salah Presiden
Ditunjuk Jadi Ketua KPK, Nawawi Ingin Kembalikan Kepercayaan Masyarakat
Ditunjuk Jadi Ketua KPK, Nawawi Ingin Kembalikan Kepercayaan Masyarakat
Pemkab Dharmasraya meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pemerintah daerah terbanyak kedua di Provinsi
Berhasil Selesaikan Sertifikasi Aset, Pemkab Dharmasraya Terima Penghargaan dari KPK