5 Fakta Kasus Dugaan Suap Bupati Solok Selatan yang Ditahan KPK

Muzni Zakaria

Muzni Zakaria, Bupati Solok Selatan yang ditahan KPK (Foto: Irwanda/Langgam.id)

Langgam.id - Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah diperiksa sebagai tersangka, dalam kasus dugaan suap proyek Jembatan Ambayan dan Masjid Agung Solok Selatan, Kamis (30/01).

Bupati dua periode itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut sejak April 2019. KPK juga menetapkan tersangka pemilik Dempo Grup Muhammad Yamin Kahar sebagai pemberi suap. Kini, kedua tersangka itu sudah mendekam di bui milik KPK.

Berikut Fakta-fakta Dugaan Suap Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria yang Dirangkum Langgam.id:

  1. Rumah dan Ruang Kerja Digeledah

25 April 2019 KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi Muzni di Jalan Tanjung Karang, Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Dalam penggeledahan, komisi antirasuah membawa dua koper.

Selain rumah pribadi, pada tanggal 7 Juli 2019 KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Solok Selatan. Kali ini, sasaran tertuju di ruang kerja Muzni.

Penyidik KPK yang berdasarkan sprindik berjumlah 30 orang itu juga menggeledah Rumah Dinas Bupati yang berada di Jorong Batang Laweh. Penyidik juga memeriksa kantor LPSE dan kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Solok Selatan. Beberapa file turut disita lembaga anti rasuah tersebut.

  1. Ditetapkan Sebagai Tersangka

Pada bulan yang sama, April 2019, KPK menetapkan Muzni Zakaria sebagai tersangka. Kasus yang menjeratnya terkait dengan pembangunan Masjid Agung Solok Selatan senilai Rp53.849.887.000, kemudian pembangunan Jembatan Ambayan senilai Rp14.133.400.000.

Selain Muzni, KPK juga menetapkan tersangka lainnya, yaitu Muhammad Yamin Kahar (MYK) yang merupakan pemilik grup Dempo, PT Dempo Bangun Bersama. Dalam kasus ini, Muzni diduga menerima uang dan barang senilai Rp460 juta dari MYK terkait proyek pembangunan masjid dan jembatan tersebut.

  1. Libatkan Istri dalam Dugaan Kasus Suap

Dalam kasus ini, Muzni diduga menerima uang dan barang senilai Rp460 juta dari MYK terkait pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan jembatan Ambayan.

Dalam keterangan KPK disebutkan, istri Muzni, Suriati berperan menjadi perantara suap dari kontraktor untuk suaminya.

  1. Kembalikan Uang Dugaan Suap Rp440 Juta

Sementara itu, dalam proses penyelidikan, Basaria Panjaitan saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam jumpa pers di Gedung KPK, Selasa (7/5/2019), menyebutkan bahwa Muzni Zakaria telah mengembalikan uang sebanyak Rp440 juta kepada KPK. “Saat ini (uang itu) dijadikan salah satu bagian barang bukti dalam perkara ini.” ujarnya.

KPK, menurutnya, menghargai pengembalian tersebut serta sikap kooperatif dari pihak-pihak yang diperiksa secara hukum. “Meskipun tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidananya,” katanya.

  1. Resmi Ditahan

Sejak kasus korupsi ini mencuat, Muzni telah beberapa kali dipanggil KPK. Bahkan, pemanggilan Muzni dalam status tersangka. Hal ini membuat Muzni bolak balik dari Sumbar ke Jakarta untuk memenuhi panggilan.

Terakhir pada akhirnya, Kamis (30/1/2020), Muzni kembali diperiksa KPK. Sejak siang, bupati ini menjalani pemeriksaan. Tepat pada pukul 20.00 WIB, Muzni keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan memakai rompi tahanan.

Muzni digiring, kedua tangganya juga diborgol. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan pihaknya melakukan penahanan badan untuk Muzni hingga 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung KPK.

"Penahanan akan dilakukan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Kamis tanggal 30 Januari 2020,” kata Ali Fikri kepada Langgam.id, Kamis (30/1/2020) malam. (Irwanda/ZE)

Baca Juga

Festival durian solsel
Anak Bupati Solok Selatan Bakal Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Lahan Hutan Negara yang Ditanami Sawit
Kejati Sumbar Periksa Bupati Solok Selatan Khairunas Terkait Dugaan Korupsi Lahan Hutan Negara
Kejati Sumbar Periksa Bupati Solok Selatan Khairunas Terkait Dugaan Korupsi Lahan Hutan Negara
Miko Kamal
Firli dan Salah Presiden
Ditunjuk Jadi Ketua KPK, Nawawi Ingin Kembalikan Kepercayaan Masyarakat
Ditunjuk Jadi Ketua KPK, Nawawi Ingin Kembalikan Kepercayaan Masyarakat
Pemkab Dharmasraya meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pemerintah daerah terbanyak kedua di Provinsi
Berhasil Selesaikan Sertifikasi Aset, Pemkab Dharmasraya Terima Penghargaan dari KPK
Rombongan Roadshow Bus KPK 2023 telah hadir di Kota Payakumbuh pada Jumat (6/10/2023). Sebelumnya, Roadshow Bus KPK 2-23 sudah mengunjungi
Roadshow Bus KPK Hadir di Payakumbuh, Wako Ajak ASN Berperan Lawan Korupsi