Langgam.id - Provinsi Sumatra Barat bersaing dengan empat provinsi meraih yang terbaik dalam pelayanan satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha. Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan peningkatan pelayanan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumbar (DPMPTSP) mendapatkan penilaian positif dari pemerintah pusat.
"Salah satu pengakuan itu terbukti dengan masuknya Sumbar dalam nominasi Pemerintah Provinsi yang berkinerja sangat baik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanan Berusaha (PPB) Pemerintah Provinsi, berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi," katanya di Jakarta , Rabu (23/6/2021), sebagaimana dirilis Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sumbar.
Ia mengatakan, berhasil masuk nominasi lima besar nasional itu adalah bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Dalam penilaian untuk menjadi yang terbaik nasional, ia meminta DPMPTSP untuk memaparkan semua keunggulan dan terobosan yang telah dilakukan oleh Pemprov Sumbar dalam memberikan pelayanan terbaik dalam hal perizinan.
Sementara itu Kepala DPMPTSP Sumbar, Maswar Dedi mengatakan Sumbar akan bersaing dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Selatan untuk bisa menjadi yang terbaik. Penilaian awal untuk PTSP dan PPB itu sudah dilaksanakan oleh tim Kementerian Investasi pada 18 Juni. Selanjutnya tim Pemprov Sumbar akan memberikan pemaparan lebih dalam di Jakarta pada 30 Juni 2021.
Ia menjelaskan penilaian kinerja PTSP adalah penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada Pemerintah Daerah.
"Sementara penilaian kinerja percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) adalah Penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai pemerintah daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha," ujarnya.
Menurutnya kinerja PTSP pemerintah daerah diukur berdasarkan ketersediaan PTSP di Pemda Provinsi dan Pemda kabupaten/kota meliputi kelembagaan dan kewajiban Pemda dalam melaksanakan fungsi PTSP yang melekat pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pelayanan Online Single Submission (OSS) dan pengawalan upaya realisasi penanaman modal atas Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS.
Untuk memenuhi kinerja PTSP dan PPB tersebut, DPMPTSP Sumbar telah melaksanakan beberapa hal diantaranya perubahan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
"Kemudian melakukan pendampingan terhadap masyarakat pelaku usaha dalam mengakses dan memperoses perizinan melalui OSS," katanya.
Terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan antara lain pemanfaatan aplikasi pelayanan perizinan secara online dengan SIP Sakato, penandatangan perizinan secara elektronik dengan aplikasi Sakato Sign, pelayanan bersama langsung lapangan untuk perizinan perikanan tangkap, pelayanan Perizinan 3 Jam, lalu mobile tracking dan SMS gateway Perizinan.
Sumbar juga telah melakukan peningkatan SDM aparatur pelayanan dengan mengikuti berbagai diklat teknis perizinan, membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang terdiri dari berbagai stakeholders dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha untuk dapat segera berinvestasi di daerah.
Kemudian melakukan rapat koordinasi dalam rangka memecahkan berbagai persoalan dan kebuntuan dalam pelaksanaan berusaha dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan sesuai dengan standar pelayanan yang optimal.
"Pemprov Sumbar akan memaparkan keunggulan dalam penyelenggaraan PTSP dan PPB itu dihadapan Tim Penilai di Jakarta pada 30 Juni 2021," katanya. (*/Rahmadi/SS)
