Berkas Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Mamak Kepala Kaum di Padang Panjang P21

Dugaan kasus pemalsuan tanda‎ tangan Mamak Kepala Kaum Suku Koto Nan Baranam, Herry Chandra Dt. Kupiah telah dinyatakan lengkap atau P21

Kantor Kejati Sumbar. (foto: Rahmadi/langgam.id)

Langgam.id - Dugaan kasus pemalsuan tanda‎ tangan Mamak Kepala Kaum Suku Koto Nan Baranam, Herry Chandra Dt. Kupiah telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Sumbar).

Selain itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumbar juga telah menyerahkan tersangka, Gema Yuda berikut dengan barang bukti ke kejaksaan, pekan kemarin.

Kasus yang dilaporkan Mamak Kepala Kaum Suku Koto Nan Baranam, Herry Chandra Dt. Kupiah telah dilaporkan dua tahun lalu di Polda Sumbar.

‎"Kasus ini sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh kejaksaan, kita sudah serahkan tersangka berikut barang bukti ke kejaksaan," kata Dirreskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan, Selasa (27/8/2024).

Andri mengatakan, setelah penyerahan tersangka pihaknya akan fokus pada dugaan kasus mafia tanah yang dilakukan oleh tersangka Gema Yudha.

"Tersangka merupakan target operasi mafia tanah dengan modus pemalsuan tanda tangan. Potensi kerugian miliaran rupiah, tidak menutup kemungkinan ada laporan lainnya, karena saat ini yang diajukan ke kejaksaan baru beberapa‎ obyek tanah yang telah diketahui," ujar Andri.

Dikatakannya, selain itu pihaknya juga masih menunggu keterangan dari BPN Kanwil Sumbar untuk turun ke BPN Padang Panjang. BPN ini nantinya akan mengkroscek data dan analisa obyek tanah lainnya yang telah diterbitkan BPN atas permohonan tersangka untuk dijual.

"Kita tunggu tim dari BPN Kanwil Sumbar ini. Yang jelas kita TO kan tersangka dalam kasus mafia tanah," katanya.

Sebelumnya Ditreskrimum Polda Sumbar telah menaiki status perkara ini menjadi sidik setelah melewati beberapa proses.

"Penyidik telah melakukan gelar perkara terkait laporan Herry Chandra dalam dugaan pemalsuan tanda tangan. Delapan orang dimintai keterangan dalam gelar perkara lalu. Hasilnya, penyidik menaiki status laporan menjadi penyidikan," katanya.

Setelah laporan ini menjadi penyidikan, penyidik akan melengkapi berkas acara pemeriksaan, untuk menentukan siapa tersangka dalam kasus ini. Setelah itu, penyidik kembali melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka.

Setelah ini penyidik akan kembali menggelar perkara untuk menetapkan status tersangka dalam perkara tersebut.

Berita sebelumnya, diduga memalsukan tanda tangan Mamak Kepala Kaum Suku Koto Nan Baranam, Herry Chandra Dt. Kupiah melaporkan kemenakannya sendiri ke Polda Sumbar. Laporan dugaan perkara tersebut telah diterima dengan nomor STTLP/480.a/XI/2020/SPKT Polda Sumbar. Akibat pemalsuan tanda tangan terebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp50 miliar. (SI/yki)

Baca Juga

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Padang Panjang kali pertama digulirkan di Komplek SMPN 3 yang berada di Kelurahan Ekor Lubuk,
Program MBG Perdana di Padang Panjang Diluncurkan di Kelurahan Ekor Lubuk
Sejumlah terlapor dalam kasus penyegelan KONI Sumatra Barat (Sumbar) mulai dimintai keterangan oleh penyidik Subdit 3 Ditreskrimum Polda
4 Terlapor Penuhi Panggilan Polisi di Kasus Penyegelan Kantor KONI Sumbar
Polda Sumbar meminta perwakilan dari massa aksi berunding dengan Kapolda Sumbar Irjen Gatot Tri Suryanta terkait tuntutan yang
Demo di Polda Sumbar, Perwakilan Massa Diminta untuk Berunding dengan Kapolda
Pengemudi ojek online atau ojol ikut turun dalam aksi menuntut reformasi Polri pada aksi di Polda Sumbar, Jumat (29/8/2025).
Ojol Ikut Turun dalam Aksi di Polda Sumbar
Massa aksi unjuk rasa di Polda Sumbar menyoraki polisi pembunuh sebagai protes atas meninggalnya pengemudi ojol Afwan Kurniawan
Demo di Polda Sumbar, Mahasiswa Soraki Polisi dengan Sebutan Pembunuh
Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa di Kota Padang unjuk rasa di Polda Sumbar menuntut reformasi Polri pasca insiden represif polisi
Mahasiswa Geruduk Polda Sumbar, Desak Reformasi Polri