Banyak Suku Mandailing di Pasbar, Bupati Ikut Pemerintah Soal Daerah Istimewa Minangkabau

Banyak Suku Mandailing di Pasbar, Bupati Ikut Pemerintah Soal Daerah Istimewa Minangkabau

Bupati Pasaman Barat Hamsuardi (baju putih). (foto: Rahmadi/langgam.id)

Langgam.id Bupati Pasaman Barat Hamsuardi memberikan tanggapan soal wacana penggantian nama Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Dirinya akan ikut apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki suku beragam di Sumbar. Selain suku Minangkabau, di daerah tersebut juga banyak dihuni dari suku Mandailing. Suku Mandailing tersebar di tiga daerah yaitu Sumatra Utara, Sumbar, dan Riau.

Bupati Pasaman Barat Hamsuardi mengatakan, di daerahnya sangat beragam masyarakatnya. Selain suku Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, juga ada masyarakat yang menganut sistem patrilineal.

Selama ini terangnya, tidak ada terjadi permasalahan di wilayahnya. Masyarakat ada yang menganut sistem keibuan dan ada juga menganut sistem kekeluargaan dari bapak.

Baca juga: Tanggapan Wabup Mentawai Soal Wacana Daerah Istimewa Minangkabau

“Kita di Pasaman Barat beragam masyarakatnya, sebab berbatasan dengan Sumatra Utara. Di sana ada yang matrilineal dan patrilineal juga, kita menanggapinya biasa saja, kita sudah oke saja, tidak ada masalah,” katanya saat rapat bersama KPK di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (18/3/2021).

Kalau pun diputuskan oleh pemerintah kata Hamsuardi, maka pihaknya akan ikut. Tapi dalam prakteknya tidak akan bisa seragam diterapkan. Sebab kampung-kampung di daerahnya memang menerapkan sistem kekeluargaan dari ayah sejak dulunya. Dirinya mengatakan terhadap ide ini tidak ada gejolak di tengah masyarakat.

“Kalau disetujui kita ikut saja, tapi dalam prakteknya tidak akan bisa semua seperti itu, di kampung  memang ada yang sudah patrilineal,” katanya. (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Pengerjaan jalan di kawasan Lembah Anai saat ini masih terus berlangsung. Kepolisian pun memberlakukan sistem buka tutup bagi kendaraan
One Way Jalur Padang-Bukittinggi Kembali Berlaku 22-24 Maret 2026
Bantah Ajukan Restorative Justice Kasus VCS, Kuasa Hukum Bupati Limapuluh Kota: Saran Polisi
Bantah Ajukan Restorative Justice Kasus VCS, Kuasa Hukum Bupati Limapuluh Kota: Saran Polisi
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memimpin patroli ke sejumlah titik rawan tawuran dan balap liar di Kota Padang pada Jumat
Kasus VCS Bupati Limapuluh Kota Safni, Kapolda Sumbar: Kita Bakal Gelar Perkara
Pakar Hukum Tegaskan Pelaku VCS Bupati Limapuluh Kota Tak Bisa Restorative Justice Meski Dimaafkan
Pakar Hukum Tegaskan Pelaku VCS Bupati Limapuluh Kota Tak Bisa Restorative Justice Meski Dimaafkan
Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Safni Editan, Pakar Hukum: Harus Uji Digital Forensik, Tak Bisa Pengakuan Pelaku Saja
Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Safni Editan, Pakar Hukum: Harus Uji Digital Forensik, Tak Bisa Pengakuan Pelaku Saja
Pembuat Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Ternyata Narapidana di Jambi, Polisi Malah Upayakan RJ
Pembuat Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Ternyata Narapidana di Jambi, Polisi Malah Upayakan RJ