Bahas Tersendatnya Tol di Limapuluh Kota, Ini Kata Anggota DPRD Sumbar

Bahas Penolakan Tol di Limapuluh Kota, Ini Kata Anggota DPRD Sumbar

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman. [foto: Adfal/langgam.id]

Langgam.id - Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman angkat bicara dalam rapat Pemrov Sumbar membahas masalah tersendatnya rencana pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru di 5 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (5/1/2023).

Menurutnya, DPRD sudah beberapa kali ke lapangan mendengar langsung aspirasi dari pihak terkait. DPRD menemukan, warga bukan menolak, namun meminta pengalihan trase sebab ada situs adat dan budaya yang terdampak.

Meski begitu, belum diketahui berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Evi Yandri menegaskan, tidak ingin terjadi masalah dalam konsolidasi sekalipun proyeknya tuntas.

"Kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja," kata Evi, sebagaimana dirilis situs resmi Pemprov Sumbar.

Diketahui, perjanjian kerjasama JICA dengan Pemerintah Indonesia untuk membangun Tol Padang- Pekanbaru berakhir bulan ini. Sementara itu, keberatan dari masyarakat masih dijumpai terutama di Kabupaten Limapuluh Kota.

Hal itu terungkap dalam rapat Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dengan pihak Pemkab Limapuluh Kota. Rapat juga dihadiri oleh konsultan JICA via zoom.

Mahyeldi mengatakan, rapat diadakan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerja JICA dengan Indonesia, 31 Januari 2023. Perjanjian kerja yang hampir berakhir, diakui bakal jadi penghambat pembangunan terlebih adanya keberatan pembangunan jalan tol dari masyarakat.

"Rapat ini dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar permasalahan terhambatnya pembangunan tol Padang-Pekanbaru. Khususnya daerah 50 Kota yang mendapat keberatan dari masyarakat 5 nagari di sana," katanya.

Menurutnya, harus dilakukan upaya agar pembangunan tetap berjalan seperti rencana. Yakni, dengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini.

Meski masih dijumpai kendala, Gubernur optimis masalah di sana dapat diselesaikan. Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, tepatnya di ruas Payakumbuh-Pangkalan akan terlaksana.

"Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. InsyaAllah, semua pembangunan di Sumatera Barat akan memperhitungkan hak-hak masyarakat," katanya.

Baca Juga: Kerjasama Berakhir Bulan Ini, Kelanjutan Tol Padang-Pekanbaru Terancam

Bupati Limapuluh Kota yang diwakili oleh Sekdakab Widya Putra menjelaskan, dari 5 nagari tersebut, tersisa 2 nagari yang masih keberatan. Untuk solusi dari masalah ini, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan kelima nagari untuk menuntaskan bersama persoalan ini.

Baca Juga

Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Muhidi mengajak generasi muda untuk meningkatkan ibadah agar terhindar dari persoalan sosia
Cegah Tawuran dan Narkoba, Ketua DPRD Sumbar Ajak Generasi Muda Tingkatkan Ibadah
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, APBD berfungsi sebagai otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi
Evi Yandri: Kondisi Ekonomi Global Tak Menentu, Penggunaan APBD Mesti Efektif dan Tepat Sasaran
KPI Pusat mendukung akan hadirnya Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumatra Barat yang sedang dalam tim pembahasan Komisi I
KPI Pusat Dukung Kehadiran Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumbar
Peran dan fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Barat memperhatikan penyelenggaraan hak-hak anggota DPRD sesuai pasal 136 Peraturan
Pentingnya Sekretariat DPRD Tingkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi
Wakil Ketua DPRD Sumbar, M Iqra Chissa Putra melakukan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Piai Tangah, Kota Padang, pada Senin
Wakil Ketua DPRD Sumbar M Iqra Chissa Putra Serap Aspirasi Warga Piai Tangah Padang
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman melaksanakan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Kelurahan Batipuh Panjang,
Reses di Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Terima Aspirasi Warga