LANGGAM.ID — Sejak Mei 2024 pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN telah memancang palang merah bertuliskan peringatan pelanggaran di depan bangunan rangka besi hotel di sempadan sungai Lembah Anai, Tanah Datar. Pemerintah provinsi Sumbar juga telah memerintahkan pembongkaran pada bangunan yang berada di lahan milik PT Hidayah Syariah Hotel (PT HSH).
Pada palang peringatan itu Kementerian ATR/BPN bahkan menyatakan bahwa bangunan itu tidak berizin dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bangunan yang dimaksud adalah kerangka besi hotel, rest area yang dilengkapi dengan fasilitas masjid.
Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN 2024 mengungkpan sejumlah aturan yang dilanggar dari pembangunan kerangka hotel dan rest area tersebut. Mulai dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten.
Kemudian Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau, kemudian SK Menteri LHK nomor 6599 tahun 2021 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan provinsi sumatera barat.
Walhi Sumbar juga mengidentifikasi sejumlah peraturan yang dilanggar dari pembangunan di sempadan sungai Lembah Anai itu. Diantaranya, Undang-Undang Cipta Kerja terkait pelanggaran terkait pendirian bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan (tata ruang).
Lalu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan dugaan melanggar Pasal 40 Ayat (3) juncto Pasal 75 Ayat (1) mengenai larangan mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana.
“Bangunan ini melanggar pemanfaatan tata ruang karena membangun di kawasan sempadan sungai dan hutan lindung, serta diduga melanggar ketentuan larangan mendirikan bangunan di sepanjang aliran sungai Batang Anai, yang seharusnya difungsikan sebagai daerah resapan dan perlindungan lingkungan,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Tommy Adam.
Selain itu, Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumbar menyebutkan pembangunan di sempadan Lembah Anai itu juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Diatur bahwa untuk sungai dengan panjang 500 km, maka dilarang adanya pembangunan minimal 50 meter di sisi kiri dan kanan sungai. Aturan ini dikecualikan untuk akses pembangunan jalan dari jaringan listrik.
“Area 50 meter dari sungai dilarang ada pembangunan. Jadi bangunan yang ada di Lembah Anai saat ini sudah menyalahi pemanfaatan tata ruang,” kata Ketua Forum DAS Sumbar Profesor Isril Berd.
Pemprov Sumbar telah mengambil langkah tegas untuk menertibkan bangunan di sempadan sungai Lembah Anai dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumbar nomor 640-445-2025 tanggal 6 Agustus 2025. Dalam SK tersebut, pemilik bangunan diminta untuk membongkar mandiri dalam rentang waktu enam bulan sejak SK tersebut dikeluarkan.
Namun, PT HSH kemudian menggugat SK Gubernur itu ke PTUN Padang. Pada 30 Januari pengadilan menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Pemprov Sumbar menunda pembongkaran bangunan kerangka hotel serta masjid.
Maladministrasi Gubernur
Dalam kasus ini, Ombudsman Perwakilan Sumbar menyatakan adanya maladministrasi oleh Gubernur Sumbar atas pembiaran lantaran lamban dalam membongkar bangunan yang menyalahi tata ruang di Lembah Anai.
Temuan Ombudsman tersebut diantaranya dugaan pengabaian kewajiban hukum dalam pengawasan penataan ruang, meskipun telah diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 60-445-2025 tentang pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran seluruh bangunan atas pelanggaran pemanfaatan ruang.
“Penundaan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan publik, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan hidup. Sejak awal seharusnya Gubernur Sumbar lebih mengedepankan kepentingan publik, terutama terkait keselamatan lingkungan dan mitigasi bencana,” ujar Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi.
Proses Hukum
Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menunggu keputusan hukum pasti usai PTUN Padang mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan untuk menunda pembongkaran.
Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan Pemprov Sumbar memilih tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Perkara tersebut kini memasuki tahap pemeriksaan saksi di PTUN Padang.
“Pada sidang pekan lalu, pemerintah provinsi menghadirkan tiga saksi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Pada persidangan berikutnya kami sudah menyiapkan seluruh dokumen dan keterangan teknis untuk memperkuat argumentasi bahwa bangunan tersebut melanggar ketentuan pemanfaatan ruang,” ujar Arry.
Arry menambahkan, selain menunggu proses persidangan, pemerintah daerah juga mulai mengevaluasi temuan aktivitas operasional warung kopi yang masih berlangsung di lokasi. Data hasil pemantauan lapangan, kata Arry, telah diserahkan kepada tim teknis sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah lanjutan.
Pemprov Sumbar, sambung Arry juga menyoroti perlunya keterlibatan aktif Pemerintah Kabupaten Tanah Datar karena lokasi bangunan berada dalam wilayah administrasi kabupaten tersebut. Menurut dia, pengawasan terhadap aktivitas di kawasan Lembah Anai tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah provinsi.
Ia juga meminta PT HSH selaku pihak pengelola menghentikan seluruh aktivitas di lokasi sampai ada putusan pengadilan yang inkrah, termasuk aktivitas warung kopi yang berada area tersebut.
“Sebenarnya tujuan kita baik. Sudah dijelaskan bahwa area tersebut rawan bencana, untuk saat ini bangunan milik PT HSH memang belum terdampak langsung. Namun, jika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi semisal ada lagi bencana, kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi nanti karena lokasi bangunan berada di daerah rawan bencana,” ujar Arry.
Sementara itu, Kuasa Hukum PT HSH, Rahmat Wartira enggan berkomentar banyak terkait polemik lahan milik kliennya. Menurutnya, permasalahan tersebut saat ini sedang dalam proses hukum di PTUN Padang. “Saat ini perkara ini tengah berada di jalur hukum. Kita tunggu saja putusan pengadilan untuk perkembangannya ke depan,” jawabnya singkat. (FIX)
