Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Kapolda Sumbar menyebutkan antisipasi radikalisme ini sangat dibutuhkan peran semua pihak, tak hanya kepolisian.
Langgam.id - Pemprov Sumbar memprediksi 1,8 juta orang perantau Minang akan melaksanakan mudik di momen Idul Fitri 1443 Hijriyah.
Tingginya mobilitas masyarakat ini, pihak kepolisian juga mengantisipasi terjadinya paham radikalisme.
"Siang nanti saya juga konsilidasi dengan Densus 88. Kami setiap hari juga memprioritaskan masalah ini. Antisipasi nanti, barang kali kami tidak bisa menyampaikan secara vulgar," kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa, Jumat (22/4/2022).
Teddy menyebutkan antisipasi radikalisme ini sangat dibutuhkan peran semua pihak, tak hanya kepolisian. Menurutnya, pemerintah daerah sangat berperan aktif.
"Masalah radikalisme bukan hanya urusan polisi, (tapi) urusan pemerintahan daerah, ulama barang kali TNI dan insan pers dan organisasi kepemudaan dan sebagainya," ujarnya.
"Polisi itu hanya hilir, tapi untuk hulu dan sebagainya, semua pihak harus bertanggung jawab untuk meredup berkembangnya paham radikalisme," sambung Teddy.
Sebelumnya, Mabes Polri merilis bahwa terdapat 1.125 terduga teroris jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Sumbar. Namun data ini menjadi polemik dan dipertanyakan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah juga meminta data kepolisian itu perlu dijelaskan, supaya tidak terjadi bias informasi.
Saat ini, kata dia,, informasi seputar jaringan teroris NII itu bias. "Sekarang saya kira sudah bias, ada yang mengatakan tertangkap seribu, kemudian ada lagi sekian ribu, itu kan perlu dijelaskan," ujar Mahyeldi, Selasa (19/4/2022).
Pengakuan dan sepengetahuannya, Mahyeldi mengaku bahwa tidak ada sejarah mencatat NII itu pusatnya di Sumbar. NII, katanya, ada di daerah lain, dan tak perlu disebutkan pusatnya di Sumbar.
Baca juga: Polisi Sebut NII Sumbar Gunakan Golok untuk Gulingkan Rezim, LKAAM: Mustahil
"Makanya, saya kira banyak yang bias karena kebelumjelasan tentang itu, apalagi ada yang mengatakan mereka akan menggulingkan pemerintahan, saya pikir itu terlalu," tegasnya.
—
