Anggaran Disetujui DPRD, Interpelasi Kunjungan Luar Negeri Gubernur Sumbar Batal

Perda New Normal Sumbar

Ketua DPRD Sumbar Supardi. (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Langgam.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) resmi menginterpelasi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Penggunaan hak ini wakil rakyat ini disepakati 6 fraksi dari 7 fraksi di DPRD Sumbar.

Menariknya, interpelasi hanya membahas soal pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah. Sementara soal kunjungan ke luar negeri sepakat dibatalkan. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumbar, Senin (9/3/2020), yang disepakati 46 dari 56 total jumlah anggota DPRD Sumbar yang hadir.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan Fraksi Gerindra fair setelah menerima usulan berbagai fraksi. Dimana, perjalanan dinas tidak dalam konteks kebijakan.

"Jadi semua berjalan dinamis, usulan pertama sepakat, setelah itu menyatakan bahwa perjalanan dinas itu bukan masuk ranah interpelasi," katanya.

Menurutnya, keputusan itu diambil berdasarkan masukan, kajian, informasi, dan wacana yang didapatkan berbagai fraksi. Sehingga Gerindra juga menetapkan perjalanan ke luar negeri tidak masuk ranah interpelasi.

Baca juga : DPRD Interpelasi Gubernur Soal BUMD, PKS Sumbar: Ada Inkonsistensi

Juru Bicara Pengusul Interpelasi, Afrizal mengatakan perjalanan ke luar negeri gubernur sudah dianggarkan di beberapa dinas di pemprov. Dengan disetujui itu, artinya DPRD melihat hal itu urgent.

"Seluruh kegiatan itu sudah disetujui saat pengajuan RAPBD, lucu DPRD yang menyetujui lalu DPRD juga yang tidak setuju," katanya.

Hanya saja, ia mengingatkan gubernur jangan terlampau royal. Kemudian melakukan perjalanan ke luar negeri harus memberikan dampak bagi kemajuan daerah. Perjalanan ke luar negeri juga dilakukan ke negara yang memiliki hubungan yang berdampak terhadap kemajuan Sumbar.

Kemudian perjalanan dinas ke luar negeri juga sudah sampai laporannya di Kementerian Dalam Negeri, sehingga DPRD dapat memahami itu. "Jadi perjalanan dinas dan DPRD juga ikut di dalamnya, sepakatnya DPRD itu hanya BUMD," katanya.

Baca juga : Interpelasi Gubernur Bisa Berlanjut ke Hak Angket

Menurutnya, DPRD telah mendapat jawaban gubernur soal BUMD, namun asal jawab. Tidak serius memberikan jawaban, sehingga jalan lainnya dengan melakukan interpelasi soal BUMD. (Rahmadi/ICA)

Baca Juga

Gubernur Mahyeldi Tegaskan Komitmen Dukung Sektor Pendidikan dan Peningkatan Prestasi Pelajar di Sumbar
Gubernur Mahyeldi Tegaskan Komitmen Dukung Sektor Pendidikan dan Peningkatan Prestasi Pelajar di Sumbar
Gubernur Dorong OJK Kejar Inklusi Keuangan Sumbar 90 Persen
Gubernur Dorong OJK Kejar Inklusi Keuangan Sumbar 90 Persen
BK DPRD Sumbar berencana menerapkan pola pemberian reward untuk memotivasi anggota dewan dalam meningkatkan disiplin kinerja.
Tingkatkan Disiplin Kinerja Dewan, BK DPRD Sumbar Berencana Terapkan Sistem Reward
Jamaah Masjid Baitul Mukmin Labuah Baru Payakumbuh bisa tersenyum lega, pasalnya impian punya ambulans terwujud di momen Hari Raya
Masjid Baitul Mukmin Payakumbuh Akhirnya Punya Ambulans, Supardi: Alhamdulillah
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengungkapkan bahwa salah satu unsur penopang perekonomian Sumatera Barat adalah sektor UMKM.
Tinjau Booth Paviliun Sumbar di PRJ 2024, Supardi Dorong UMKM Payakumbuh Ekspansi ke Pasar Global
KPU Sumbar resmi menetapkan 65 calon anggota DPRD Sumatra Barat terpilih pada Pemilu serentak 2024 pada rapat pleno yang digelar Jumat
KPU Tetapkan 65 Anggota DPRD Sumbar Terpilih, Ini Nama-namanya