Banyak Suku Mandailing di Pasbar, Bupati Ikut Pemerintah Soal Daerah Istimewa Minangkabau

Banyak Suku Mandailing di Pasbar, Bupati Ikut Pemerintah Soal Daerah Istimewa Minangkabau

Bupati Pasaman Barat Hamsuardi (baju putih). (foto: Rahmadi/langgam.id)

Langgam.id Bupati Pasaman Barat Hamsuardi memberikan tanggapan soal wacana penggantian nama Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Dirinya akan ikut apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki suku beragam di Sumbar. Selain suku Minangkabau, di daerah tersebut juga banyak dihuni dari suku Mandailing. Suku Mandailing tersebar di tiga daerah yaitu Sumatra Utara, Sumbar, dan Riau.

Bupati Pasaman Barat Hamsuardi mengatakan, di daerahnya sangat beragam masyarakatnya. Selain suku Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, juga ada masyarakat yang menganut sistem patrilineal.

Selama ini terangnya, tidak ada terjadi permasalahan di wilayahnya. Masyarakat ada yang menganut sistem keibuan dan ada juga menganut sistem kekeluargaan dari bapak.

Baca juga: Tanggapan Wabup Mentawai Soal Wacana Daerah Istimewa Minangkabau

“Kita di Pasaman Barat beragam masyarakatnya, sebab berbatasan dengan Sumatra Utara. Di sana ada yang matrilineal dan patrilineal juga, kita menanggapinya biasa saja, kita sudah oke saja, tidak ada masalah,” katanya saat rapat bersama KPK di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (18/3/2021).

Kalau pun diputuskan oleh pemerintah kata Hamsuardi, maka pihaknya akan ikut. Tapi dalam prakteknya tidak akan bisa seragam diterapkan. Sebab kampung-kampung di daerahnya memang menerapkan sistem kekeluargaan dari ayah sejak dulunya. Dirinya mengatakan terhadap ide ini tidak ada gejolak di tengah masyarakat.

“Kalau disetujui kita ikut saja, tapi dalam prakteknya tidak akan bisa semua seperti itu, di kampung  memang ada yang sudah patrilineal,” katanya. (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Kasus Dosen Poltekkes Padang Jatuh dari Lantai III, Polisi Cek CCTV 
Kasus Dosen Poltekkes Padang Jatuh dari Lantai III, Polisi Cek CCTV 
Pemerintah Kota Padang mengajukan pengadaan 1.540 unit tablet Android senilai Rp3 miliar dalam APBD Kota Padang 2026. Ilustrasi Canva
Pemko Padang Anggarkan Rp3 Miliar Lebih Beli 1.500 Tablet Android
Revitalisasi Pasar Raya Padang, Relokasi Pedagang Ditargetkan hanya Sampai September
Revitalisasi Pasar Raya Padang, Relokasi Pedagang Ditargetkan hanya Sampai September
Aksi simbolik di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat, Jalan Sudirman, Kota Padang, Senin (22/6/2026)
Spanduk Jumbo “Sumbar Belum Pulih Terbentang” di Depan Kantor Gubernur
Pemko Padang mengklaim tetap melakukan efesiensi anggaran, di tengah sorotan terhadap rencana renovasi rumah dinas wali kota Fadly Amran
Respon Pemko Perihal Alokasi Anggaran Rumah Dinas Fadly Amran di Tengah Kebijakan Efisiensi
Walikota Padang Fadly Amran.
Pemko Padang Batalkan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Fadly Amran