Langgam.id -Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat berjanji akan menuntaskan persoalan insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Pariaman yang terlambat dibayar sejak Maret 2020.
"Komisi V DPRD akan memanggil Dinas Kesehatan untuk dimintai penjelasannya. Kalau anggaran kurang dan jadi masalah, kami akan tambahkan lagi," kata Hidayat.
Ia menyebut, insentif nakes tersebut sudah ada dalam anggaran 2020 sebesar Rp 500 miliar. Hidayat menegaskan, secara kebijakan politik anggaran sudah selesai untuk nakes, APD (alat pelindung diri), dan lainnya.
“Sekarang tinggal Dinas Kesehatan Sumbar yang lebih bijak dalam mengelola anggaran," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendesak DPRD Sumbar untuk mencari solusi terkait persoalan nakes di RSUD Pariaman tersebut.
Baca juga: Bahas Pengelolaan Ranperda Pengelolaan Hutan, DPRD Sumbar Berharap PAD Meningkat
“Kami memberikan penugasan yang jelas, persoalan ini harus dikawal. Fraksi Gerindra DPRD Sumbar harus segera mencarikan solusi untuk pembayaran jasa mereka," sebut Andre.
Menurut Andre, anggaran ini bisa disiasati dengan memastikan dana itu benar-benar untuk kepentingan yang sangat kuat.
Seperti diketahui, ratusan pegawai RSUD Pariaman yang terdiri dari dokter, perawat dan karyawan pada Senin (1/3/2021) menuntut direkturnya mundur dari jabatan karena dinilai gagal dalam memimpin rumah sakit tersebut.
Poin-poin yang dituntut, yaitu jasa pelayanan tidak dibayarkan semenjak Maret 2020 dan itu pun 50 persen, padahal pihak BPJS telah membayarkan klaim sampai November 2020.Lalu soal insentif covid-19 yang baru dibayarkan hingga Juli 2020 dan itu pun 50 persen dan insentif tindak siaga medis dokter spesialis tidak dibayarkan semenjak Maret 2020.(*/Ela)
