Langgam.id - Ada sejumlah perbedaan antara jalur Dharmasraya-Rengat yang diusulkan jadi feeder tol baru dengan jalur Padang-Pekanbaru yang sudah masuk rencana pemerintah. Perbedaan tersebut antara lain, panjang rute dan wilayah, topografi serta status lahan trase jalan.
Hal itu terlihat dari penjelasan hasil survei yang disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dharmasraya Junaedi Yunus, Sabtu (17/10/2020). Ada perbedaan bila dibandingkan dengan spesifikasi jalan tol Padang-Pekanbaru seperti dilansir situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Junaedi mengatakan, panjang rute yang ada saat ini antara Dharmasraya dan Belilas dekat Rengat, Indragiri Hulu sekitar 116 kilometer. Status jalan saat ini adalah jalan provinsi dan jalan kabupaten, sebagian masih tanah. "Bila dibuat lurus, bisa sekitar 80 kilometer. Pintu tol langsung di Dharmasraya dan sampai ke Rengat berupa jalan tol," tuturnya.
Artinya, terdiri dari satu seksi dengan panjang 80-116 km. Dari panjang tersebut, sebagian besar rute usulan tol baru ini, akan berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Rencana pintu tol di Dharmasraya yang diusulkan di peta, terlihat hanya belasan kilometer dari perbatasan Dharmasraya dengan Kuantan Singingi Riau. Melewati Kuantan Singingi kurang dari 10 kilometer, sisanya merupakan wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
Ini berbeda dengan dengan jalan tol Padang-Pekanbaru yang mencapai 254 kilometer, sebagaimana dirilis situs resmi Kementerian PUPR. Karena panjang, jalur ini dibagi menjadi enam seksi. Yaitu Seksi I Padang-Sicincin (30 km), Seksi II Sicincin-Bukittinggi (38 Km), Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh (34 Km), Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan (58 Km), Seksi V Pangkalan-Bangkinang (56 Km) dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru (38 Km).
Dari panjang rute ini, lebih dari 160 kilometer (Padang-Pangkalan) berada di wilayah Sumbar, 56 kilometer wilayah perbatasan Sumbar-Riau (Pangkalan-Bangkinang) dan 38 kilometer wilayah Riau (Bangkinang-Pekanbaru).
Perbedaan berikutnya, adalah topografi. Junaedi mengatakan, topografi yang akan dilewati jalan menuju Belilas di dekat Rengat, Riau relatif datar. Tidak ada bukit yang terlalu tinggi dan lembah yang dalam. Sehingga, menurutnya, jalan yang diusulkan tidak sulit.
Sementara, sebagaimana peta yang dirilis situs Kementerian PUPR, jalur Padang-Pekanbaru yang dilewati dari Padang Pariaman hingga ke Bangkinang, topografinya berbukit-bukit karena merupakan kawasan Bukit Barisan.
Perbedaan ketiga, status lahan yang dilewati. Junaedi mengatakan, lahan yang akan jalur Dharmasraya-Rengat sebagian besar adalah perkebunan, bukan perkampungan atau lahan pertanian. "Sebagian besar lokasi adalah perkebunan korporasi dengan status tanah Hutan Produksi Konversi (HPK). Data titik titik rute lokasi hasil survey akan disiapkan laporannya," tuturnya.
Sementara, jalan tol Padang-Pekanbaru di wilayah Sumbar, sebagian melewati perkampungan dan lahan pertanian masyarakat. Di Padang Pariaman yang masuk rute Padang-Sicincin (gerbang tol ini sebenarnya masuk wilayah Padang Pariaman), sebelumnya sempat terjadi masalah ganti rugi lahan.
.
Baca Juga: Mengurai Soal Kusut Jalan Tol Sumbar
Selain itu, seksi berikutnya yang akan melewati Kabupaten Limapuluh Kota juga diprotes oleh masyarakat setempat. Warga mendatangi DPRD Sumbar, meminta trase tol dipindahkan dari kawasan perkampungan penduduk dan lahan produktif.
.
Baca Juga: Minta Jalur Tol Dialihkan, Warga Limapuluh Kota Beri Alternatif kepada Pemerintah
Karena itu, meski mendukung, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengingatkan agar usulan tol Dharmasraya-Rengat ini tidak menimbulkan persoalan baru. “Persoalan baru maksudnya seperti pembebasan lahan, lahan produktif, pemukiman warga dan lainnnya. Selagi tidak berpengaruh maka itu cukup bagus idenya,” katanya Kamis (8/10/2020).
Baca Juga: Dukung Akses Dharmasraya ke Tol Trans Sumatra, Ketua DPRD Sumbar Ingatkan 2 Hal
Supardi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumbar dapat mendukung rencana tersebut, tentu sesuai dengan kewenangan. Gubernur Irwan Prayitno sendiri sudah menyatakan dukungannya. “Setuju itu, kalau dipenuhi pemerintah pusat, kita setuju. Pemprov mendukung, kalau butuh surat kita akan surati, tetapi itu semua tergantung dari pusat,” ujarnya kepada wartawan di Padang, Rabu (30/9/2020).
.
Baca Juga: Gubernur Sumbar Ikut Dukung Adanya Pintu Tol dari Dharmasraya
Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar juga sudah berkoordinasi dan kontak dengan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan. “Kita sudah koordinasi. Pak Gubernurnya (Riau) juga sudah menghubungi Pak Bupati (Dharmasraya) via telepon,” kata Junaedi Yunus, Sabtu (10/10/2020).
.
Baca Juga: Soal Jalan ke Tol Trans Sumatra, Pemkab Dharmasraya Sudah Kontak dengan Riau
Saat peresmian Jembatan Pulai di Dharmasraya via online, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono agar menyetujui jalan akses dari Dharmasraya ke tol trans Sumatra di Riau
Baca Juga: Bupati Dharmasraya Minta Akses Pintu Tol Trans Sumatra
.
Hal tersebut ditanggapi positif oleh Menteri PUPR. Menteri Basuki kemudian meminta Balai Jalan untuk mencek dan memprogramkan secara bertahap. Ia juga meminta BPJN untuk melalukan survei ke lokasi yang diusulkan oleh Sutan Riska.
Baca Juga: Menteri PUPR Setuju, Dharmasraya Tindak Lanjuti Rencana Jalan ke Tol Trans Sumatra
.
Kepala BPJN III Bambang Pardede langsung menjalankan tugas dari Menteri PUPR. Ia mengatakan, menteri juga telah meminta agar membuat akses jalan yang menghubungkan Jembatan Pulai, Dharmasraya ke jalan tol Padang-Pekanbaru. Pihaknya langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan menentukan trase atau sumbu jalan baru. “Saya sudah tugaskan perencana kami untuk mencari trase ke salah satu pintu tol yang saat ini juga masih rencana pengembangan jalan tol, kalau secara fisik belum mulai,” katanya Rabu (30/9/2020).
Baca Juga: BPJN Segera Tentukan Sumbu Jalan dari Dharmasraya ke Tol Trans Sumatra
Tim pemerintah pusat dan daerah dari dua provinsi kemudian melakukan survei awal soal usulan jalan langsung dari Dharmasraya, Sumatra Barat (Sumbar) ke Indragiri Hulu, Riau pada Selasa (13/10/2020). Hasilnya, tim merekomendasikan lebih memungkinkan membangun feeder tol di jalur tersebut.
Tim yang turun dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dinas pekerjaan umum dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi, Riau dan Pemkab Dharmasraya, Sumbar. Menurutnya, jalan antara Dharmasraya-Rengat sepanjang 116 km yang ada saat ini statusnya adalah jalan kabupaten dan jalan provinsi.
.
Baca Juga: Hasil Survei, Tim 2 Provinsi Usulkan Jalur Dharmasraya-Riau Jadi Feeder Tol Baru
"Untuk meningkatkan status jalan menjadi jalan nasional agak sulit karena dana APBN terbatas. Sehingga bisa memakan waktu lama pelaksanaan peningkatan konstruksi jalan," katanya.
Karena akan mengusulkan jadi jalan tol, Kementerian PUPR, menurutnya, meminta Dharmasraya/Sumbar dan Riau membuat pra fisibility study secara terintegrasi. Hal ini sebagai dasar teknis untuk pengusulan ke kementerian PUPR. (HM/Rahmadi/SS)
