Langgam.id - Dinas Pendidikan Kota Padang menegaskan buku Lembaran Kerja Siswa (LKS) bersampul foto Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah telah ditarik dari Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini dilakukan setelah polemik LKS bahasa Inggris itu dikaitkan dengan kampanye Pilkada 2020.
Padahal, menurut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Padang, Habibul Fuadi, tidak ada yang salah dengan buku LKS tersebut. Meskipun pembuatan sampul buku tanpa sepengetahuan pihaknya.
"Masalahnya apa? Kenapa bukunya? Ada yang salah emang secara hukum? Terus apa masalahnya. Sudah saya perintahkan ditarik," kata Habibul saat dihubungi langgam.id, Selasa (14/7/2020).
Habibul menegaskan, buku LKS itu bukan produk Dinas Pendidikan Kota Padang. Buku itu dibuat oleh para guru dan tanpa sepengetahuan dirinya.
"Ini bukan produk kami, cuman kreatif para guru-guru saja. Banyak dong dia cinta wali kota, saya enggak ambil pusing aja," ujarnya.
Dia pun mengakui baru mengetahui buku itu ada gambar wali kota setelah polemik muncul. Sehingga daripada berlarut, akhirnya buku LKS itu ditarik kembali dari sekolah yang ada.
"Saya baru tahu juga, ini kreatif bagus. Tapi gambarnya kurang cocok, seharusnya gambar saya," tuturnya.
Perlu diketahui, buku LKS itu dibuat tim Penulis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bahasa inggris SMP/MTs Negeri Swasta Se-Kota Padang. Dalam kata pengantarnya, literasi akademi itu dipersembahkan untuk kelas VII, VIII dan IX semester I tahun pelajaran 2019/2020.
“MGMP bahasa inggris SMP/MTs se-Kota Padang turut bertanggung jawab dalam mensosialisasikan tentang sistem pendidikan sekarang yang mengacu kepada kurikulum 2013. Untuk menyikapi hal itu, dirasa sangat diperlukan dan dibutuhkan literasi akademi pelajar bahasa inggris sebagai penunjang kegiatan siswa dalam proses pembelajaran,” tulis pengantar dalam LKS tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi mengatakan, LKS tidak perlu menggunakan sampul kepala daerah. "Apa urgensinya? Mestinya cukup buat logo Tutwuri Handayani, kan lebih netral. Atau tagline Kota Padang," sebutnya.
Sebetulnya, kata pengajar ilmu politik itu, tidak masalah melakukan sosialiasi agar publik mengetahui itu adalah buku LKS untuk siswa di Padang. Namun, jangan sampai hal tersebut dilakukan menggunakan fasilitas negara.
"Kadang dinas mencari cara menyenangkan kepala daerah, dengan sengaja mengkampanyekan kepala daerahnya secara tidak langsung dengan menggunakan anggaran publik," katanya. (Irwanda/ICA)
