Soal Buku LKS SMP Bersampul Mahyeldi, Kadisdik Padang: Masalahnya Apa

Sampul LKS SMP bergambar Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah beredar jelang Pilgub Sumbar. (Foto: Istimewa)

Sampul LKS SMP bergambar Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah beredar jelang Pilgub Sumbar. (Foto: Istimewa)

Langgam.id - Dinas Pendidikan Kota Padang menegaskan buku Lembaran Kerja Siswa (LKS) bersampul foto Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah telah ditarik dari Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini dilakukan setelah polemik LKS bahasa Inggris itu dikaitkan dengan kampanye Pilkada 2020.

Padahal, menurut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Padang, Habibul Fuadi, tidak ada yang salah dengan buku LKS tersebut. Meskipun pembuatan sampul buku tanpa sepengetahuan pihaknya.

"Masalahnya apa? Kenapa bukunya? Ada yang salah emang secara hukum? Terus apa masalahnya. Sudah saya perintahkan ditarik," kata Habibul saat dihubungi langgam.id, Selasa (14/7/2020).

Habibul menegaskan, buku LKS itu bukan produk Dinas Pendidikan Kota Padang. Buku itu dibuat oleh para guru dan tanpa sepengetahuan dirinya.

"Ini bukan produk kami, cuman kreatif para guru-guru saja. Banyak dong dia cinta wali kota, saya enggak ambil pusing aja," ujarnya.

Dia pun mengakui baru mengetahui buku itu ada gambar wali kota setelah polemik muncul. Sehingga daripada berlarut, akhirnya buku LKS itu ditarik kembali dari sekolah yang ada.

"Saya baru tahu juga, ini kreatif bagus. Tapi gambarnya kurang cocok, seharusnya gambar saya," tuturnya.

Perlu diketahui, buku LKS itu dibuat tim Penulis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bahasa inggris SMP/MTs Negeri Swasta Se-Kota Padang. Dalam kata pengantarnya, literasi akademi itu dipersembahkan untuk kelas VII, VIII dan IX semester I tahun pelajaran 2019/2020.

“MGMP bahasa inggris SMP/MTs se-Kota Padang turut bertanggung jawab dalam mensosialisasikan tentang sistem pendidikan sekarang yang mengacu kepada kurikulum 2013. Untuk menyikapi hal itu, dirasa sangat diperlukan dan dibutuhkan literasi akademi pelajar bahasa inggris sebagai penunjang kegiatan siswa dalam proses pembelajaran,” tulis pengantar dalam LKS tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi mengatakan, LKS tidak perlu menggunakan sampul kepala daerah. "Apa urgensinya? Mestinya cukup buat logo Tutwuri Handayani, kan lebih netral. Atau tagline Kota Padang," sebutnya.

Sebetulnya, kata pengajar ilmu politik itu, tidak masalah melakukan sosialiasi agar publik mengetahui itu adalah buku LKS untuk siswa di Padang. Namun, jangan sampai hal tersebut dilakukan menggunakan fasilitas negara.

"Kadang dinas mencari cara menyenangkan kepala daerah, dengan sengaja mengkampanyekan kepala daerahnya secara tidak langsung dengan menggunakan anggaran publik," katanya. (Irwanda/ICA)

Baca Juga

Pemko Padang Gelar Pelatihan Public Speaking, Perkuat Tenaga Pendamping UKM
Pemko Padang Gelar Pelatihan Public Speaking, Perkuat Tenaga Pendamping UKM
Padang Kembali Gelar Pasar Siti Nurbaya
Padang Kembali Gelar Pasar Siti Nurbaya
Abrasi Kian Mendesak Pasir Jambak, Rumah dan Pondok Wisata Semakin Terancam
Abrasi Kian Mendesak Pasir Jambak, Rumah dan Pondok Wisata Semakin Terancam
Komandan Korem (Danrem) 032 Wirabraja, Brigjen TNI Rayen Obersyl
Prajurit Yonif 133/YS Padang Gugur Diserang KKB di Papua, Jenazah Tiba di Bandara Minangkabau Malam Ini
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan pernyataan soal kesiapan untuk menampung Rohingnya
Mahyeldi Tegaskan Tak Pernah Nyatakan Siap Tampung Pengungsi Rohingya di Sumbar
Balaikota Padang Kini Punya KPN Mart
Balaikota Padang Kini Punya KPN Mart