Langgam.id – Reaktivasi jaringan kereta api di Sumatra Barat dinilai tidak cukup hanya menghidupkan kembali jalur rel yang pernah beroperasi. Jaringan tersebut perlu dirancang sebagai bagian dari sistem transportasi yang memperkuat konektivitas dan ketahanan wilayah terhadap gangguan maupun bencana.
Praktisi GIS sekaligus Pengamat Kebencanaan dan Tata Ruang Sumbar,Timtim Deby Purnasebta mengatakan, reaktivasi rel perlu dilihat sebagai upaya membangun pilihan jaringan transportasi. Menurutnya, ketergantungan pada satu koridor dapat menimbulkan dampak luas ketika infrastruktur tersebut mengalami gangguan.
“Ketika Lembah Anai terputus, yang terganggu bukan hanya satu ruas jalan,” kata Timtim, Rabu (30/9/2026).
Ia merujuk kejadian longsor di kawasan Lembah Anai pada 24 Juni 2026. Peristiwa itu sempat membuat jalur utama Padang–Bukittinggi tidak dapat dilalui hingga akses kembali dibuka pada dini hari 25 Juni 2026.
Kata Timtim, kondisi itu menunjukkan pentingnya jaringan transportasi yang memiliki pilihan rute dan moda. Jalan dan kereta api dapat ditempatkan sebagai dua moda yang saling melengkapi ketika salah satunya mengalami gangguan.
Namun, keberadaan dua moda belum otomatis menciptakan redundansi jaringan. Jika jalan dan rel berada pada koridor serta zona bahaya yang sama, keduanya dapat mengalami gangguan akibat kejadian yang sama.
“Dalam analisis jaringan, hal ini penting karena dua infrastruktur dapat terlihat berbeda di peta, tetapi memiliki common exposure terhadap sumber risiko yang sama,” ujarnya.
Karena itu, analisis reaktivasi perlu melihat tingkat keterpisahan risiko antarmoda. Kajian tersebut mencakup segmen yang memiliki risiko bersama, titik kritis, serta dampak apabila suatu bagian jaringan mengalami gangguan.
Rencana yang diberitakan saat ini mencakup sekitar 248,5 kilometer jaringan lama. Jalurnya meliputi Kayu Tanam–Padang Panjang–Bukittinggi–Limbangan, Padang Panjang–Batu Tabal, Batu Tabal–Solok, Solok–Muaro Kalaban hingga Muaro Kalaban–Sawahlunto.
Target peluncuran aktivasi diberitakan pada 21–22 Oktober 2026. Timtim menegaskan angka dan target tersebut masih merupakan rencana yang keberhasilannya bergantung pada kesiapan teknis, aset, ruang, keselamatan dan operasional setiap segmen.
Menurutnya, nilai strategis reaktivasi tidak semestinya hanya diukur dari panjang rel yang kembali aktif. Hal yang lebih penting ialah kemampuan jaringan tersebut memperkuat sistem transportasi Sumatera Barat secara keseluruhan.
Kereta api berpotensi mengalihkan sebagian perjalanan penumpang dari jalan raya. Angkutan barang berkapasitas besar dan perjalanan terjadwal juga dapat menjadi bagian dari sistem distribusi logistik.
Namun, perpindahan moda tidak terjadi hanya karena rel tersedia. Layanan membutuhkan jadwal konsisten, waktu perjalanan yang dapat diprediksi, tarif sesuai, stasiun yang mudah dijangkau dan koneksi dengan moda lain.
“Keberhasilan reaktivasi harus dilihat dari kinerja jaringan, bukan semata dari keberhasilan konstruksi fisik,” katanya.
Timtim juga menilai stasiun perlu dipandang sebagai simpul ruang. Stasiun mempertemukan jaringan kereta dengan permukiman, pasar, pusat pelayanan, kawasan perdagangan, kawasan wisata, terminal, angkutan pengumpan dan jaringan jalan.
Perencanaan stasiun, lanjutnya, perlu memperhatikan pola asal-tujuan perjalanan, wilayah tangkapan stasiun, potensi penumpang, distribusi barang dan jaringan angkutan pengumpan.
Dalam konteks tersebut, GIS dinilai dapat digunakan untuk menganalisis jaringan secara lebih menyeluruh. Data trase historis dapat diintegrasikan dengan kondisi aset, penggunaan lahan, bidang tanah, jaringan jalan, sungai, kemiringan lereng, geologi dan kawasan rawan bencana.
Data tersebut juga dapat dipadukan dengan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, fasilitas pelayanan, kawasan wisata dan pola pergerakan masyarakat.
“Hasilnya dapat menunjukkan koridor yang relatif siap, lokasi yang membutuhkan penanganan teknis, titik konflik pemanfaatan ruang, lokasi rawan bencana, simpul mobilitas dan infrastruktur yang memiliki tingkat kekritisan tinggi,” ujarnya.
Pendekatan tersebut membuat GIS tidak hanya menjawab lokasi sebuah infrastruktur. Analisis juga dapat melihat kondisi di sekitarnya, pihak yang bergantung pada infrastruktur, risiko yang mengancam, keterhubungan dengan jaringan lain dan dampak ketika terjadi gangguan.
Timtim mengatakan kawasan Lembah Anai menjadi salah satu contoh penting. Koridor Padang–Bukittinggi memiliki fungsi strategis, tetapi juga menghadapi kondisi medan dan ancaman seperti longsor serta banjir.
Karena itu, ketahanan transportasi tidak cukup dibangun dengan memperkuat satu ruas. Sistem perlu memiliki pilihan rute dan moda ketika salah satu bagian jaringan mengalami gangguan.
Di sisi lain, reaktivasi rel menghadapi persoalan teknis. Jalur lama tidak selalu berada dalam kondisi yang sama seperti ketika terakhir beroperasi.
Rel, jembatan, drainase, bangunan pelengkap dan aset lainnya dapat mengalami kerusakan atau perubahan fungsi. Infrastruktur tersebut juga perlu disesuaikan dengan standar keselamatan yang berlaku saat ini.
Segmen dengan topografi ekstrem membutuhkan perhatian khusus. Stabilitas lereng, drainase, kondisi geologi, jembatan, struktur penahan dan potensi gerakan tanah perlu dianalisis pada tingkat segmen.
Aspek perlintasan sebidang juga perlu menjadi perhatian. Reaktivasi akan mempertemukan kembali kereta api dengan jaringan jalan yang berkembang selama puluhan tahun.
Permukiman, aktivitas ekonomi dan akses masyarakat dapat tumbuh di sekitar koridor lama. Setiap perlintasan memiliki karakteristik berbeda berdasarkan volume kendaraan, frekuensi kereta, kepadatan permukiman, jarak pandang dan konfigurasi jalan.
Karena itu, inventarisasi spasial terhadap seluruh perlintasan diperlukan. Penanganannya dapat berbeda berdasarkan tingkat risiko dan fungsi jaringan.
Persoalan ruang juga menjadi bagian penting dalam reaktivasi. Meski trase historis pernah digunakan untuk perkeretaapian, seluruh lahannya tidak otomatis siap digunakan kembali.
Selama puluhan tahun, ruang di sekitar trase dapat mengalami perubahan penggunaan. Bangunan, akses lokal, aktivitas ekonomi serta persoalan penguasaan dan pemanfaatan tanah dapat muncul di sepanjang koridor.
Timtim mengatakan reaktivasi membutuhkan inventarisasi spasial dan yuridis. Trase historis perlu dibandingkan dengan kondisi bidang tanah aktual, penggunaan lahan terkini, batas aset, bangunan dan aktivitas masyarakat.
“Konflik ruang sebaiknya diidentifikasi sebelum pekerjaan fisik dimulai, bukan ketika pembangunan sudah berjalan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa transportasi ikut membentuk ruang. Ketika aksesibilitas meningkat, pusat kegiatan baru dapat tumbuh, nilai lahan berubah dan aktivitas perdagangan dapat bergeser.
Kawasan sekitar stasiun juga berpotensi berkembang menjadi pusat kegiatan baru. Karena itu, reaktivasi rel tidak hanya menjadi kebijakan transportasi, tetapi juga berpengaruh terhadap struktur ruang.
Menurut Timtim, integrasi dengan tata ruang menjadi penting. Reaktivasi perlu dibaca bersama struktur ruang, pusat pertumbuhan, kawasan ekonomi, pariwisata, permukiman, pertanahan dan kawasan rawan bencana.
Pengembangan kawasan sekitar stasiun juga perlu dikendalikan agar peningkatan aksesibilitas tidak mendorong pertumbuhan permukiman dan aktivitas baru ke kawasan berisiko.
Potensi pariwisata juga dapat menjadi salah satu manfaat jaringan. Lanskap pegunungan, Lembah Anai, kawasan Danau Singkarak, bentang alam sekitar Marapi hingga koridor menuju Sawahlunto dapat menjadi bagian dari pengalaman perjalanan kereta.
Namun, menurut Timtim, pariwisata sebaiknya bukan satu-satunya dasar kelayakan. Kereta regional tetap perlu memiliki fungsi mobilitas harian dan, jika memungkinkan, mendukung distribusi logistik wilayah.
Pada akhirnya, tantangan reaktivasi bukan sekadar menghidupkan kembali rel yang tidak beroperasi. Jaringan tersebut perlu diikuti desain layanan, pemeliharaan aset, keselamatan, integrasi antarmoda, pengelolaan perlintasan dan kepastian ruang.
Konektivitas stasiun serta pengendalian perkembangan kawasan di sekitarnya juga menjadi bagian dari sistem. Tanpa hal tersebut, rel dapat kembali tersedia secara fisik tetapi belum tentu mengubah pola mobilitas masyarakat secara signifikan.
Timtim menilai ukuran keberhasilan reaktivasi perlu mencakup waktu dan keandalan perjalanan, pilihan moda masyarakat, efisiensi distribusi barang, keterhubungan pusat kegiatan serta kemampuan jaringan mempertahankan konektivitas ketika terjadi gangguan.
“Reaktivasi rel dapat menjadi kesempatan untuk menghubungkan kembali bukan hanya kota dan kawasan, tetapi juga menghubungkan transportasi dengan tata ruang, pertanahan, ekonomi dan mitigasi bencana,” ujarnya.
Menurutnya, trase historis dapat menjadi fondasi. Namun, sistem yang dibangun perlu menjawab kebutuhan ruang saat ini dan risiko pada masa mendatang.
“Ketahanan ditentukan oleh kemampuan seluruh sistem untuk tetap berfungsi ketika salah satu bagiannya mengalami gangguan,” katanya.
Ia menambahkan, rel memang berada di atas tanah. Namun, ketahanannya turut ditentukan oleh ruang yang mengelilinginya.
Karena itu, reaktivasi tidak hanya perlu menghidupkan kembali rel kereta api. Lebih dari itu, jaringan tersebut perlu menjadi bagian dari sistem transportasi yang terhubung, terintegrasi dan mampu menghadapi gangguan serta bencana. (WAN)
