Langgam.id – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026).
Dokumen KUA-PPAS tersebut menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2027 yang memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah, APBD 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Dalam pidatonya, Mahyeldi mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat sebesar 3,37 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
“Perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi makro secara global dan nasional, serta terjadinya serangkaian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang secara langsung mengganggu aktivitas produksi, distribusi, serta mobilitas masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi,” ujar Mahyeldi.
Meski demikian, menurutnya sejumlah indikator pembangunan sosial menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan turun dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa. Gini Rasio membaik menjadi 0,280, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,52 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27 atau berada di atas rata-rata nasional.
Mahyeldi menjelaskan tema pembangunan Sumatera Barat pada 2027 adalah “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan”. Tema tersebut akan diwujudkan melalui percepatan transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM, peningkatan layanan dasar, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Ia menegaskan seluruh kebijakan anggaran disusun dengan prinsip money follows program, sehingga belanja daerah difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Alokasi anggaran dan perancangan kebijakan tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip money follows program, dengan memberikan prioritas penuh pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara tangguh,” katanya.
Dalam rancangan APBD 2027, Pemprov Sumbar juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, penguatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Sementara belanja daerah akan diprioritaskan untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, pengembangan pariwisata, percepatan ekonomi kreatif berbasis UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas wilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi hijau.
Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD Sumbar dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap pembahasan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat,” tutupnya. (HER)
