Langgam.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mencatat kebutuhan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi mencapai 523 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 183 unit akan mulai dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Agustus 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, mengatakan pembangunan Huntap dilakukan secara bertahap melalui kolaborasi pemerintah pusat, BNPB, dan Yayasan Buddha Tzu Chi.
“Kebutuhan Huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, 183 unit oleh Kementerian PKP, sedangkan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB,” kata Hendri usai mendampingi Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual, Senin (6/7/2026).
Hendri menjelaskan, saat ini pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan. Sementara itu, pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026.
“Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” ujarnya.
Selain pembangunan Huntap, Hendri menyebut seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang di Kota Padang telah disalurkan. Pemko Padang juga telah mengajukan enam kepala keluarga tambahan sebagai penerima bantuan tahap berikutnya. Adapun pembangunan 23 unit Huntap mandiri masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat BNPB.
Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat penyaluran bantuan stimulan dan pembangunan Huntap bagi masyarakat terdampak bencana.
Ia menegaskan penyaluran bantuan rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan selesai pada 2026, sedangkan pembangunan Huntap ditargetkan rampung pada 2027.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” kata Suharyanto.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan Pemko Padang siap mempercepat seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” ujar Maigus. (HER)
