Langgam.id– Aliansi organisasi mahasiswa yang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat, Senin (15/6/2026), mengecam penggunaan anggaran untuk renovasi rumah dinas gubernur, wakil gubernur, hingga sekretaris daerah setempat.
Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini, yang masih menghadapi berbagai persoalan, terutama korban bencana ekologis yang hingga kini masih menempati hunian sementara atau huntara.
“Kami mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah daerah. Sampai hari ini masih ada korban bencana yang tinggal di huntara, tetapi pemerintah justru mengalokasikan anggaran untuk renovasi rumah dinas pejabat,” ujar Maichel.
Ia mengatakan, anggaran daerah seharusnya lebih difokuskan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap, bagi masyarakat terdampak bencana dan pemulihan ekonomi warga.
“Kami tidak menolak pembangunan fasilitas pemerintah. Namun, dalam kondisi saat ini, kebutuhan masyarakat dinilai harus menjadi prioritas utama dibandingkan renovasi fasilitas pejabat daerah,” ungkapnya.
Selain itu, massa mahasiswi juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar membuka secara transparan penggunaan APBD kepada publik.
“Kami ingin tuntutan diterima oleh gubenur dan wakilnya. Dan membuka soal anggran secara transparan,” katanya. (WAN)
