Kerap Merugi, DPRD Sumbar Juga Interpelasi Gubernur Soal BUMD

Interpelasi Gubernur Sumbar

Anggota DPRD Sumbar Hidayat (Foto: Irwanda Saputra)

Langgam.id - Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) sepakat untuk menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Interpelasi tidak hanya soal perjalanan dinas ke luar negeri, namun juga mempertanyakan soal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat, mengatakan pimpinan DPRD segera melakukan rapat internal untuk mengagendakan rapat paripurna soal keputusan interpelasi.

"Kami targetkan pertengahan Februari lewat rapat diputuskan apakah interpelasi dilanjutkan," katanya di Padang, Rabu (22/1/2020).

Sebelumnya, kata Dayat, partainya hanya menginisiasi interpelasi terkait kunjungan luar negeri gubernur. Namun dalam perjalannya saat melakukan lobi lintas fraksi muncul wacana baru, sehingga soal BUMD diputuskan masuk dalam agenda interpelasi.

"Saat komunikasi lintas fraksi lahir pemikiran baru. Atas dasar itulah kami mengakomodirnya dan menyepakati bahwa selama ini BUMD yang sering dikritik tetapi tidak ada tindak lanjut," katanya.

Dia mencontohkan kasus yang terjadi pada PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika. Berdasarkan rekomendasi pansus BUMD itu harus dilikuidasi, namun tidak dilanjuti oleh Pemprov hingga sekarang.

"Sampai hari ini belum dilaksanakan, ada potensi kerugian keuangan daerah di sana karena lalainya pelelangan. Ada potensi kehilangan aset daerah juga," katanya.

Baca juga : Soal Interpelasi Gubernur, 3 Fraksi di DPRD Sumbar Sepakat

Contoh lainnya yaitu, PT Balairung di Jakarta yang tidak memberikan keuntungan keuangan daerah. Ada juga PT Grafika yang tidak memberikan hak-hak kepada karyawannya.

"Ini kan menyedihkan, sementara masyarakat terus melaporkan kepada DPRD, jadi seperti itu kondisinya, tentu menjadi tanggung jawab politik dan moral bagi DRPD agar aset ini dijaga dan bermanfaat untuk masyarakat," katanya.

Tiga partai yang telah resmi mendukung interpelasi yaitu Gerindra, Demokrat, dan Golkar. Pihaknya juga terus melakukan komunikasi dengan fraksi lain untuk memperoleh dukungan.

"Kami berharap hal ini sama sama didukung oleh lintas fraksi yang ada," katanya.

(Rahmadi/ICA)

Baca Juga

Setelah cuti hampir dua bulan, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah kembali bertugas. Ia cuti dari 24 September hingga 23 November 2024.
Selesai Cuti Kampanye, Mahyeldi Kembali Berkegiatan Sebagai Gubernur Sumbar
Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Muhidi mengajak generasi muda untuk meningkatkan ibadah agar terhindar dari persoalan sosia
Cegah Tawuran dan Narkoba, Ketua DPRD Sumbar Ajak Generasi Muda Tingkatkan Ibadah
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, APBD berfungsi sebagai otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi
Evi Yandri: Kondisi Ekonomi Global Tak Menentu, Penggunaan APBD Mesti Efektif dan Tepat Sasaran
KPI Pusat mendukung akan hadirnya Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumatra Barat yang sedang dalam tim pembahasan Komisi I
KPI Pusat Dukung Kehadiran Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumbar
Peran dan fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Barat memperhatikan penyelenggaraan hak-hak anggota DPRD sesuai pasal 136 Peraturan
Pentingnya Sekretariat DPRD Tingkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi
Wakil Ketua DPRD Sumbar, M Iqra Chissa Putra melakukan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Piai Tangah, Kota Padang, pada Senin
Wakil Ketua DPRD Sumbar M Iqra Chissa Putra Serap Aspirasi Warga Piai Tangah Padang