Langgam.id - Sebanyak tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) sepakat adanya interpelasi terhadap gubernur terkait kunjung luar negeri. Ketua Fraksi Partai Gerindra, Hidayat mengklaim, hingga saat ini selain Gerindra, Demokrat dan Golkar juga sudah nyatakan sepakat.
Menurut Hidayat, pimpinan DPRD akan segera melakukan rapat untuk pembahasan di tingkat internal. Sekaligus mengagendakan jadwal rapat paripurna internal apakah hak interpelasi dilanjutkan atau tidak.
"Jadi ini tergantung anggota DPRD nantinya, apabila disetujui sebanyak 50 persen lebih dari satu anggota, maka dia menjadi hak interpelasi DPRD secara kelembagaan," ujarnya di Padang, Rabu (22/1/2020).
Setelah disepakati, maka langkah selanjutnya Ketua DRPD akan berkirim surat kepada gubernur, bahwasanya ada interpelasi. Setelah itu gubernur akan dipertanyakan soal kunjungan ke luar negeri dan soal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, keputusan lanjut atau tidaknya interpelasi ditargetkan pertengahan Februari 2020.
Lalu, beberapa partai lain, kata Hidayat, masih dalam tahap lobi, masih terus dikomunikasikan, seperti PAN yang pada prinsipnya setuju, namun belum ada penandatanganan.
Kemudian, komunikasi juga dibangun dengan partai PDIP dan PKB. Pada prinsipnya mereka juga setuju, namun belum resmi menentukan sikap. Saat ini lobi pendekatan terus dilakukan.
Dikatakan Hidayat, Partai Gerindra, Demokrat, dan Golkar berharap fraksi lain juga segera menentukan sikap untuk bergabung melakukan interpelasi.
"Berharap teman-teman dari fraksi lain mendukung, karena ini tujuannya memperkuat fungsi pengawasan di DPRD, tidak untuk tujuan lain, itu yang kita inginkan," ucapnya.
Rencananya, kata Hidayat, setelah interpelasi, akan dilanjutkan dengan hak angket atau tidak tergantung penjelasan dari Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. "Kita lihat penjelasan gubernur terlebih dahulu, nanti keputusan selanjutnya akan dipertimbangkan," katanya. (Rahmadi/ZE)
