Gerindra Minta Rehab Rumah Dinas Dihentikan, Ini Respons Ketua DPRD Sumbar 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) memutuskan membatalkan rencana penggunaan hak angket kepada Gubernur

Ketua DPRD Sumbar Supardi. [dok. Humas DPRD Sumbar]

Langgam.id - Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan bahwa diri sudah ditegur oleh pengurus pusat Partai Gerindra terkait renovasi rumah dinas senilai Rp5,6 miliar.

Bahkan ia juga disuruh oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade untuk menghentikan kelanjutan pembangunan rumah dinas tersebut.

Menanggapi instruksi itu, ia mengatakan tidak masalah bahkan mendukung keputusan partai.

Namun terang Supardi, dirinya tidak berwenang menghentikan proyek itu karena itu adalah proyek Pemerintah Provinsi Sumbar. Jadi kalau ingin dihentikan itu terserah Pemprov Sumbar.

"Gedung ini untuk pelayanan publik dan bukan fasilitas pribadi ketua DPRD. Saya setuju proyek ini dihentikan, silahkan tapi yang menghentikan bukan kami, yang menghentikan adalah pemerintah," katanya, Sabtu (21/8/2021).

Baca juga: Gerindra Tegur Ketua DPRD Sumbar, Minta Renovasi Rumah Dinas Dihentikan

Sebelumnya, Partai Gerindra memberikan teguran keras pada Ketua DPRD Sumbar Supardi dan meminta renovasi rumah dinas senilai Rp5,6 miliar dihentikan.

“Kami sudah memberikan yang bersangkutan teguran keras dan menginstruksikan agar proyek ini segera dihentikan. Ketua DPRD Sumbar Supardi juga diminta berkoordinasi dengan Sekwan (Sekretaris DPRD Sumbar) untuk segera menindaklanjutinya,” ujar kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade.

Menurut Andre, dana rehabilitasi rumah dinas tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pendanaan pemberantasan covid-19 di Sumbar.

“Kami minta semua kader menahan diri dan fokus dalam menekan penyebaran covid-19 ini, agar pandemi bisa segera dihentikan,” harap Andre.

Baca Juga

Massa aksi yang terdiri dari elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil hingga pengemudi ojol mendatangi DPRD Sumbar
18 Tuntutan Bemsi Sumbar saat Demo DPRD Sumbar
Aliansi Cipayung plus Sumbar yang terdiri dari 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP menyuarakan tujuh tuntutan saat demo DPRD Sumbar
Demo DPRD Sumbar, Ini Tujuh Tuntutan Mahasiswa Cipayung Plus 
Aliansi Cipayung plus Sumbar yang terdiri dari 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP menyuarakan tujuh tuntutan saat demo DPRD Sumbar
8 Fraksi DPRD Sumbar Teken Surat Tuntutan Massa Demo
Ketua DPRD Sumbar Muhidi angkat tangan saat menemui massa aksi di gedung DPRD, Senin (1/9/2025). Muhidi menemui massa aksi pukul 17.05 WIB,
Temui Massa Demo, Ketua DPRD Sumbar Janji Kawal Tuntutan ke Pusat
Massa aksi yang terdiri dari elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil hingga pengemudi ojol mendatangi DPRD Sumbar
Massa Demo Mulai Padati DPRD Sumbar
Elemen masyarakat dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil hingga pengemudi ojek online atau ojol akan melakukan aksi di DPRD Sumbar
Ada Aksi Demo di DPRD Sumbar Senin Siang, Hindari Ruas Jalan Ini