Gerindra Minta Rehab Rumah Dinas Dihentikan, Ini Respons Ketua DPRD Sumbar 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) memutuskan membatalkan rencana penggunaan hak angket kepada Gubernur

Ketua DPRD Sumbar Supardi. [dok. Humas DPRD Sumbar]

Langgam.id - Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan bahwa diri sudah ditegur oleh pengurus pusat Partai Gerindra terkait renovasi rumah dinas senilai Rp5,6 miliar.

Bahkan ia juga disuruh oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade untuk menghentikan kelanjutan pembangunan rumah dinas tersebut.

Menanggapi instruksi itu, ia mengatakan tidak masalah bahkan mendukung keputusan partai.

Namun terang Supardi, dirinya tidak berwenang menghentikan proyek itu karena itu adalah proyek Pemerintah Provinsi Sumbar. Jadi kalau ingin dihentikan itu terserah Pemprov Sumbar.

"Gedung ini untuk pelayanan publik dan bukan fasilitas pribadi ketua DPRD. Saya setuju proyek ini dihentikan, silahkan tapi yang menghentikan bukan kami, yang menghentikan adalah pemerintah," katanya, Sabtu (21/8/2021).

Baca juga: Gerindra Tegur Ketua DPRD Sumbar, Minta Renovasi Rumah Dinas Dihentikan

Sebelumnya, Partai Gerindra memberikan teguran keras pada Ketua DPRD Sumbar Supardi dan meminta renovasi rumah dinas senilai Rp5,6 miliar dihentikan.

“Kami sudah memberikan yang bersangkutan teguran keras dan menginstruksikan agar proyek ini segera dihentikan. Ketua DPRD Sumbar Supardi juga diminta berkoordinasi dengan Sekwan (Sekretaris DPRD Sumbar) untuk segera menindaklanjutinya,” ujar kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade.

Menurut Andre, dana rehabilitasi rumah dinas tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pendanaan pemberantasan covid-19 di Sumbar.

“Kami minta semua kader menahan diri dan fokus dalam menekan penyebaran covid-19 ini, agar pandemi bisa segera dihentikan,” harap Andre.

Baca Juga

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengajak masyarakat adat yang terdiri dari ninik mamak, bundo kanduang alim ulama hingga cadiak panda,
Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Adat Berkontribusi Menjawab Persoalan Sosial
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengungkapkan bahwa potensi besar Payakumbuh yang bisa dikembangkan adalah sektor kuliner. Memang, Payakumbuh
Bimtek WRSE Angkatan Terakhir, Ketua DPRD Sumbar: Kuliner Payakumbuh Harus Mendunia
Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Kepala Daerah Sumbar 2023 DPRD Sumbar, berkonsultasi dengan Direktorat
Optimalisasi Pelaksanaan Rekomendasi DPRD ke Kepala Daerah, Pansus LKPJ Konsultasi ke Kemendagri
Komisi I DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dukung rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Agam. Dengan adanya rencana
Komisi I DPRD Sumbar Kunjungan ke Agam, Pengajuan DOB Bisa Terealisasi Usai Pilkada
Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Supardi mengajak kalangan akademisi untuk berkontribusi dalam mengawal proses Pilkada
Ketua DPRD Sumbar Ajak Akademisi Kawal Pilkada
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengharapkan perempuan di Payakumbuh harus mampu mandiri secara ekonomi. Selain untuk meningkatkan ekonomi keluarga
Ketua DPRD Sumbar: Perempuan Harus Kreatif untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga