Langgam.id – Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Vasko Ruseimy mendorong penguatan pendidikan politik dan literasi demokrasi masyarakat secara berkelanjutan. Langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas pemilih sekaligus mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilu 2029.
Hal itu disampaikan Vasko saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumbar di Aula UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (12/9/2026).
Ia mengatakan, pemahaman demokrasi tidak boleh berhenti pada kegiatan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS). Masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana sistem demokrasi bekerja, memahami proses Pemilu dan Pilkada, serta menyadari dampak dari pilihan politik yang diambil.
“Yang kita harapkan bukan hanya masyarakat datang ke TPS dan menggunakan hak pilih, tetapi juga memahami mengapa mereka memilih dan apa konsekuensi dari pilihan tersebut,” ujar Vasko.
Ia menilai, pendidikan politik harus diberikan secara konsisten, bukan hanya menjelang pelaksanaan Pemilu atau Pilkada. Dengan cara itu, masyarakat diharapkan dapat menjadi pemilih yang lebih rasional, kritis, dan bertanggung jawab.
Vasko juga menyoroti tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang cenderung lebih rendah dibandingkan Pemilu Presiden. Karena itu, ia mendorong pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui dialog, edukasi publik, serta pelibatan tokoh masyarakat dan berbagai kelompok sosial.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, penyelenggara Pemilu, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat perlu mengambil peran dalam membangun budaya demokrasi yang sehat,” kata dia.
Sementara itu, Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan, pendidikan pemilih perlu diperkuat mengingat tahapan persiapan menuju Pemilu 2029 akan mulai dilakukan secara bertahap sejak 2027.
Ia menyebutkan, partisipasi pemilih di Sumatera Barat pada Pilkada 2024 masih berada di kisaran 57 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai sekitar 71,39 persen.
Kata Betty, kondisi itu menjadi tantangan yang harus dijawab melalui pendidikan pemilih yang lebih intensif dan berkesinambungan.
“Pemilih kita didominasi Generasi Milenial dan Generasi Z yang jumlahnya hampir 60 persen. Karena itu, pendekatan pendidikan pemilih juga harus mampu menjangkau dan sesuai dengan karakter generasi muda,” jelasnya.
Betty menambahkan, hasil Pemilu memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pilihan politik akan menentukan arah kebijakan publik, pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, ia mengajak masyarakat memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara sadar dan bertanggung jawab. KPU juga terus mendorong penyelenggaraan Pemilu yang inklusif, termasuk memastikan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, memperoleh akses informasi dan layanan kepemiluan yang memadai.
Selain itu, pemanfaatan teknologi terus dikembangkan sebagai sarana edukasi dan simulasi kepemiluan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses informasi sekaligus membantu masyarakat memahami proses demokrasi di tengah perkembangan era digital. (WAN)
