1 Juta Orang di Daerah Rawan, DPRD Sumbar Minta Tindak Lanjut Penetapan Darurat Bencana

PKS sementara unggul dalam pemilihan legislatif (pileg) DPRD Sumbar. PKS unggul dari Gerindra. Sedangkan peringkat ketiga ada Partai Golkar.

Gedung DPRD Sumbar. (Foto: Rahmadi)

Langgam.id - Sekitar 1 juta penduduk Sumatra Barat (Sumbar) tinggal di daerah rawan bencana. DPRD Sumatra Barat meminta penetapan darurat bencana oleh gubernur Sumbar ditindaklanjuti.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar meminta seluruh unsur terkait menindaklanjuti surat keputusan (SK) Gubernur yang menetapkan status siaga darurat bencana.

"Jangan hanya status siaga bencana yang dikeluarkan," katanya sebagaimana dilansir Humas DPRD di situs resmi Pemprov Sumbar, Kamis (26/12/2019).

Menurutnya, penetapan itu harus diiringi dengan tindakan nyata. "Terutama dalam hal pencegahan hingga penangan pasca bencana, " katanya.

Ia mengatakan, dari total sekitar 5 juta lebih penduduk Sumbar, 20 persen atau 1 juta di antaranya tinggal dikawasan rawan bencana. Mulai dari ancaman gempa, tsunami, banjir, longsor dan juga letusan gunung api.

Ia meminta, agar penganggaran bidang mitigasi dan tanggab bencana mesti benar-benar optimal. Selain itu, semua pihak juga harus berkordinasi agar bisa menanggulagi dampak buruk bencana alam. Untuk hal yang terlihat, perlu ada upaya deteksi dini.

Perhatian pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas untuk penganganan bencana harus lebih optimal. Daerah kita rawan. Harusnya disiapkan SOP jelas pra bencana maupun pasca bencana

Sementara itu, anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumbar Novrizon meminta, pemerintah provinsi memikirkan langkah pencegahan jangka panjang. Upaya itu dilakukan, untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh bencana dalam skala besar.

“Saya melihat, ketika telah terjadi bencana pemerintah hanya melakukan penanganan sesaat, seperti memberikan bantuan sembako atau tenda pengungsian. Seharusnya sistem perencaana jangkan panjang untuk langkah pencegahan harus dipikirkan agar kerugian yang ditimbulkan, dapat diminimalisasi,” ujarnya.

Dia mengatakan untuk penanganan bencana harus dilakukan bersama-sama tidak ada lagi kewenangan kabupaten/kota atau provinsi.

"Hilangkan ego sektoral. Secara geograrfis Sumbar merupakan daerah yang rawan, mulai dari gempa bumi, tsunami hingga banjir dan longsor bisa terjadi kapan saja." katanya di gedung DPRD Sumbar

Sebelumnya, Gubernur Irwan Prayitno menetapkan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Sumbar. Penetapan ini berlaku sejak 20 Desember 2019 hingga 28 Februari 2020.(*/SS)

Baca Juga

Ketua DPRD Sumbar Muhidi secara kelembagaan mengucapkan selamat atas dilantiknya Mahyeldi Ansharullah dan Vasko Ruseimy sebagai Gubernur
Mahyeldi-Vasko Dilantik Jadi Gubernur-Wagub, Ketua DPRD Sumbar Beri Ucapan Selamat
Ratusan warga Kampuang Jambak, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, antusias menghadiri reses perseorangan masa
Ratusan Warga Antusias Hadiri Reses Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Cissa di Padang
Ketua DPRD Sumbar Muhidi menemui massa aksi yang tergabung ke dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (SB)
Temui Massa Aksi, Ketua DPRD Sumbar Terima Semua Tuntutan
Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman kembali menemui masyarakat untuk menjemput aspirasi secara langsung dalam
Jemput Aspirasi Warga, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Reses di Padang
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan
Optimalkan PAD, Ketua DPRD Sumbar Dorong Adanya Pergub Balik Nama Kendaraan Non-BA
Komisi IV DPRD Sumbar pelajari penyelenggaraan sistem angkutan umum massal BRT saat studi komparatif ke Dinas Perhubungan Dishub DKJ
Komisi IV DPRD Sumbar Pelajari Strategi Pengelolaan BRT ke Dishub DKJ