1 Juta Orang di Daerah Rawan, DPRD Sumbar Minta Tindak Lanjut Penetapan Darurat Bencana

PKS sementara unggul dalam pemilihan legislatif (pileg) DPRD Sumbar. PKS unggul dari Gerindra. Sedangkan peringkat ketiga ada Partai Golkar.

Gedung DPRD Sumbar. (Foto: Rahmadi)

Langgam.id - Sekitar 1 juta penduduk Sumatra Barat (Sumbar) tinggal di daerah rawan bencana. DPRD Sumatra Barat meminta penetapan darurat bencana oleh gubernur Sumbar ditindaklanjuti.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar meminta seluruh unsur terkait menindaklanjuti surat keputusan (SK) Gubernur yang menetapkan status siaga darurat bencana.

"Jangan hanya status siaga bencana yang dikeluarkan," katanya sebagaimana dilansir Humas DPRD di situs resmi Pemprov Sumbar, Kamis (26/12/2019).

Menurutnya, penetapan itu harus diiringi dengan tindakan nyata. "Terutama dalam hal pencegahan hingga penangan pasca bencana, " katanya.

Ia mengatakan, dari total sekitar 5 juta lebih penduduk Sumbar, 20 persen atau 1 juta di antaranya tinggal dikawasan rawan bencana. Mulai dari ancaman gempa, tsunami, banjir, longsor dan juga letusan gunung api.

Ia meminta, agar penganggaran bidang mitigasi dan tanggab bencana mesti benar-benar optimal. Selain itu, semua pihak juga harus berkordinasi agar bisa menanggulagi dampak buruk bencana alam. Untuk hal yang terlihat, perlu ada upaya deteksi dini.

Perhatian pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas untuk penganganan bencana harus lebih optimal. Daerah kita rawan. Harusnya disiapkan SOP jelas pra bencana maupun pasca bencana

Sementara itu, anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumbar Novrizon meminta, pemerintah provinsi memikirkan langkah pencegahan jangka panjang. Upaya itu dilakukan, untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh bencana dalam skala besar.

“Saya melihat, ketika telah terjadi bencana pemerintah hanya melakukan penanganan sesaat, seperti memberikan bantuan sembako atau tenda pengungsian. Seharusnya sistem perencaana jangkan panjang untuk langkah pencegahan harus dipikirkan agar kerugian yang ditimbulkan, dapat diminimalisasi,” ujarnya.

Dia mengatakan untuk penanganan bencana harus dilakukan bersama-sama tidak ada lagi kewenangan kabupaten/kota atau provinsi.

"Hilangkan ego sektoral. Secara geograrfis Sumbar merupakan daerah yang rawan, mulai dari gempa bumi, tsunami hingga banjir dan longsor bisa terjadi kapan saja." katanya di gedung DPRD Sumbar

Sebelumnya, Gubernur Irwan Prayitno menetapkan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Sumbar. Penetapan ini berlaku sejak 20 Desember 2019 hingga 28 Februari 2020.(*/SS)

Baca Juga

BK DPRD Sumbar berencana menerapkan pola pemberian reward untuk memotivasi anggota dewan dalam meningkatkan disiplin kinerja.
Tingkatkan Disiplin Kinerja Dewan, BK DPRD Sumbar Berencana Terapkan Sistem Reward
Jamaah Masjid Baitul Mukmin Labuah Baru Payakumbuh bisa tersenyum lega, pasalnya impian punya ambulans terwujud di momen Hari Raya
Masjid Baitul Mukmin Payakumbuh Akhirnya Punya Ambulans, Supardi: Alhamdulillah
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengungkapkan bahwa salah satu unsur penopang perekonomian Sumatera Barat adalah sektor UMKM.
Tinjau Booth Paviliun Sumbar di PRJ 2024, Supardi Dorong UMKM Payakumbuh Ekspansi ke Pasar Global
KPU Sumbar resmi menetapkan 65 calon anggota DPRD Sumatra Barat terpilih pada Pemilu serentak 2024 pada rapat pleno yang digelar Jumat
KPU Tetapkan 65 Anggota DPRD Sumbar Terpilih, Ini Nama-namanya
Bukittinggi, Payakumbuh selama ini hanya sekedar kota perlintasan. Sehingga perekonomian Payakumbuh hanya bertumpu pada sektor
Jadikan Payakumbuh Kota Tujuan, Supardi Ajak Tokoh Adat Bangga dengan Budaya Sendiri
Bencana yang terjadi baru-baru ini di Agam dan Tanah Datar mesti membuka mata pemerintah dan masyarakat bahwa Sumbar masihlah daerah
Ketua DPRD Sumbar: Diperlukan Banyak Anggota Penggerak Masyarakat Siaga Bencana