Langgam.id – Zulmaeta resmi bergabung dengan Partai Gerindra setelah sebelumnya tercatat sebagai kader Partai Demokrat sejak Agustus 2024. Kepindahan tersebut diikuti dengan penunjukan Zulmaeta sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Gerindra Kota Payakumbuh.
Pakar politik Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi mengatakan, tidak adanya aturan yang melarang perpindahan partai bagi kepala daerah membuat pilihan tersebut terbuka secara politik. Dalam situasi ini, keputusan bergabung dengan partai penguasa dapat dilihat sebagai langkah pragmatis untuk memperoleh keuntungan politik ke depan.
“Kepindahan kepala daerah ke partai penguasa dinilai mencerminkan pragmatisme politik untuk mengurangi ketidakpastian dan mengamankan dukungan bagi kelanjutan karier kepemimpinannya ke depan,” kata Asrinaldi kepada Langgam.id, Selasa (13/10/2026).
Menurut Asrinaldi, perpindahan kepala daerah ke partai penguasa merupakan fenomena yang lazim dalam politik Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut berkaitan dengan upaya membangun kepastian politik dan menjaga peluang dukungan bagi keberlanjutan karier politik.
“Politik itu suatu ketidakpastian. Jadi mereka harus mencari kepastian ke depannya, salah satunya dengan bergabung dengan partai penguasa,” katanya.
Pakar politik itu mengatakan, partai penguasa memiliki sumber daya, legitimasi, dan akses kekuasaan yang dapat menjadi pertimbangan bagi kepala daerah dalam menentukan posisi politiknya.
“Mereka berharap mendapatkan efek ekor jas dari kekuasaan itu,” ujarnya.
Namun, perpindahan partai setelah terpilih sebagai kepala daerah juga berpotensi menimbulkan kekecewaan bagi partai yang sebelumnya mendukung pencalonan. Situasi ini, kata Asrinaldi, berkaitan dengan persoalan komitmen dan etika politik antara kandidat dan partai pengusung.
“Kalau ada kader atau kepala daerah yang tidak lagi bersama partai pengusung, tentu mereka akan kecewa dan menganggap yang bersangkutan tidak memiliki etika politik yang baik,” katanya.
Asrinaldi menilai, persoalan tersebut tidak terlepas dari pola rekrutmen partai politik dalam pemilihan kepala daerah. Tingginya biaya politik membuat partai kerap mengusung figur dari luar kader internal karena tidak semua kader memiliki sumber daya finansial untuk maju dalam kontestasi.
“Tingginya biaya politik membuat partai kerap mengusung figur dari luar kader internal karena tidak semua kader memiliki sumber daya finansial untuk maju,” ujarnya.
Di sisi lain, kemenangan dalam pilkada tidak selalu ditentukan oleh identitas partai pengusung. Menurut Asrinaldi, popularitas dan kesesuaian figur dengan preferensi pemilih turut memengaruhi pilihan masyarakat.
“Bagi pemilih, tidak peduli partai mana yang mendukung. Yang dilihat adalah apakah calon atau kepala daerah itu sesuai dengan preferensi mereka apa pun partainya,” ujar Asrinaldi.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi bahan evaluasi bagi partai politik untuk memperkuat kaderisasi dan memperbaiki pola rekrutmen calon kepala daerah. Ikatan politik yang tidak dibangun melalui proses kaderisasi dinilai lebih rentan berubah setelah kandidat terpilih.
“Ikatan politik yang tidak dibangun melalui proses kaderisasi berpotensi lebih mudah berubah setelah kandidat terpilih,” katanya.
Fenomena Wali Kota Payakumbuh itu meninggalkan Demokrat dan bergabung dengan Gerindra menjadi salah satu gambaran bahwa hubungan politik antara kandidat dan partai pengusung tidak selalu berlanjut setelah pilkada.
“Bagi partai, hal ini menjadi tantangan untuk membangun komitmen jangka panjang, bukan sekadar mengandalkan figur yang memiliki daya tarik elektoral,” ungkap Asrinaldi. (ICA)
