Langgam.id - Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengatakan, anggaran belanja Kota Payakumbuh pada 2024 akan banyak terserap untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Sehingga, menurutnya, usulan program dari masyarakat tidak akan banyak terakomdir pada tersebut.
Rida menyampaikan hal tersebut dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Payakumbuh Selatan yang digelar di kantor camat setempat, Rabu (1/2/2023).
“Meski demikian kondisinya, kami mengapresiasi masyarakat yang terus berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang, bagaimana peran serta masyarakat berusaha mengusulkan agar Payakumbuh menjadi lebih baik dengan melahirkan prioritas di daerah,” katanya, sebagaimana dirilis situs resmi Pemko Payakumbuh.
Karena anggaran pemda tidak banyak, Rida berharap usulan yang dibahas dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota yang bisa terakomodir memang yang betul-betul urgen atau mendesak.
“Kita saat ini fokus mengentaskan stunting dan ekonomi ekstrem, serta mengendalikan inflasi di daerah. Kami mendapat tugas khusus dari Presiden RI agar tiga problem ini dapat terselesaikan dengan baik dan optimal,” ujarnya.
Menurutnya, Kota Payakumbuh patut bersyukur, karena pada tahun 2023 pemerintah pusat mengamanahkan DAU yang diarahkan untuk masing-masing kelurahan sebesar 200 juta. “Kami berharap dengan anggaran dimaksud, kita dapat bersama-sama menanggulangi stunting, kemiskinan ekstrim dan inflasi mulai dari tingkat kelurahan,” tuturnya.
Wako juga menjelaskan, untuk menanggulangi pandemi Covid-19 beberapa tahun belakangan ini, pemerintah melaksanakan penangguhan angsuran pinjaman masyarakat. “Rasionalisasi pajak dan retribusi yang berdampak turunnya penerimaan Negara. di samping itu pembatasan-pembatasan global yang mengurangi pendapatan dari sisi pariwisata yang berdampak juga pada sektor lainnya seperti transportasi dan akomodasi”.
Turunnya penerimaan negara, menurutnya, berakibat pemotongan dana transfer ke daerah yang berlanjut kepada keterbatasan penyediaan anggaran di daerah. Keterbatasan anggaran selama ini selalu menjadi alasan klasik yang membuat terjadinya penundaan-penundaan pelaksanaan program strategis dan prioritas.
“Kita menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan APBD kota Payakumbuh relatif terbatas. Kondisi inilah yang kemudian mendorong perlu adanya partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, baik pengusaha, tokoh agama, tokoh adat, dan stakeholders lainnya untuk memastikan pembangunan di kota Payakumbuh dapat berjalan dengan baik,” kata Rida.(*/SS)
