Langgam.id – Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengungkapkan, dirinya dan Gubernur Irwan Prayitno menyadari betapa pentingnya keharmonisan dalam memajukan pembangunan daerah.
“Kebaikan dan keselarasan penyelenggaraan pemerintahan provinsi Sumatra Barat menjadi tolak ukur bagi kami untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya sebagaimana dilansir siaran pers Humas Pemprov Sumbar.
Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat membuka acara rapat sinkronisasi program dan kegiatan urusan kebudayaan 2020 dan integrasi pelaksanaan kegiatan 2019 di kantor Dinas Kebudayaan Sumbar, Selasa (19/2/2019).
Sebagai wagub, Nasrul mengaku memahami batas kewenangannya. “Saya tahu sebagai wakil gubernur tidak memiliki kewenangan. Yang memiliki kewenangan itu gubernur kepala daerah. Tugas sebagai wakil membantu gubernur kepala daerah,” katanya.
Ia mengakui beberapa kegiatan dan tugas di Pemprov diberikan gubernur kepadanya. “Itupun selalu saya laporkan kepada gubernur selaku pemegang kekuasaan dan kewenangan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.
Jadi, menurut Nasrul, tidak ada yang perlu diributkan. “Jika terjadi ketidakharmonisan, penyelenggaraan (pemerintahan) tidak akan berjalan dengan baik dan tentu akan merugikan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, biarlah kalau ada di provinsi lain, bupati dan wakil bupati tidak harmonis. “Di Provinsi Sumatra Barat. jangan sampai terjadi,” kata Nasrul.
Hal serupa, menurutnya, ia praktekan saat jadi wakil bupati Pesisir Selatan. “Saat jadi wakil, bupati yang memiliki kewenangan. Saya baru menjalankan kewenangan saat jadi bupati selama 10 tahun di Pesisir Selatan.”
Harmonisasi itu, menurutnya, juga penting terkait pembangunan di sektor budaya. Hal tersebut,agar pembangunan tak berjalan sendiri-sendiri,
“Perlu persamaan persepsi. Perlu juga disamakan visi dan misi bagi Sumatra Barat dan kabupaten dan kota. (HM)
