Umrah Dimulai November, Ketua DPD Minta Pemerintah Persiapkan Keberangkatan

Jika Dinilai Berprestasi, Pemko Padang Panjang Bakal Umrahkan ASN dan Imam Masjid

Hibah Tanah Seorang Perempuan Sederhana di Agam Berbuah Hadiah Umrah

Langgam.id – Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, mendorong pemerintah untuk segera mempersiapkan teknis keberangkatan perdana jemaah umrah. Hal ini merupakan tindak lanjut perizinan ibadah umrah yang resmi dibuka untuk Jemaah asal Indonesia.

“Tentu hal ini harus dipersiapkan dengan baik. Maka, saya meminta pemerintah fokus terhadap hal ini. Jangan sampai ada satu kendala apapun dalam pelaksanaannya,” kata La Nyalla dilansir dari website resmi DPD RI, Jumat (22/10/2021).

Direncanakan keberangkatan perdana jemaah umrah asal Indonesia akan dilakukan pada bulan November 2021 mendatang. Dalam keterangannya Ketua DPD RI ini mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperharikan oleh pemerintah. Seperti vaksin booster dengan jenis Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan Johnson & Johnson (J&J).

“Hal itu harus dipersiapkan dengan baik karena merupakan syarat ketetapan bagi para jemaah umrah,” pungkasnya

Menimbang ibadah umrah di masa pandemi Covid-19 sangat berbeda dengan musim biasanya. Ada beberapa persyaratan hingga ketentuan yang harus dipenuhi oleh para jemaah agar senantiasa bisa mengikuti rangkaian proses pelaksanaan ibadah tanpa terkendala apapun.

Semua persiapan ini akan menjadi filter atau pelindung untuk mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19 yang masih memungkinkan untuk terjadi. Sehingga proses keberangkatan hingga kepulangan Jemaah harus diperhatikan dengan seksama.

Tidak lupa La Nyalla meminta kepada para calon jemaah untuk bersabar. Sebab, rencananya pemberangkatan perdana ditujukan kepada pemilik agen perjalanan terlebih dahulu. Ini dilakukan agar pihak agen perjalanan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan umrah di masa pandemi.

Hingga saat ini pemerintah sendiri belum memberikan keputusan terkait keberangkatan jemaah umrah. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Bunda Mirfat, mengatakan sejumlah asosiasi agen perjalanan masih menunggu keputusan Kementerian Agama (Kemenag). Pemerintah masih berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. (Mg Winda)