Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa Gelar Aksi ke DPRD Sumbar dalam Hujan

Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa Gelar Aksi ke DPRD Sumbar dalam Hujan

Puluhan mahasiswa dari BEM-SI Sumatera Barat menggelar aksi di gedungDPRD Provinsi Sumatera Barat, Kamis (30/3/2023) di tengah hujan, menolak UU Cipta Kerja. (Foto: Humas DPRD Sumbar)

Langgam.id - Puluhan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Sumatera Barat menggelar aksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (30/3/2023) di tengah hujan.

Para mahasiswa tersebut menyatakan penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja yang telah disahkan jadi Undang-Undang oleh DPR RI. Mereka meminta penyelenggara negara membatalkan Perpu tersebut.

Kedatangan mahasiswa adalah untuk menyampaikan penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja dan meminta pemerintah mencabut Perpu tersebut.

Koordinator aksi mahasiswa BEM-SI Sumatera Barat, Sahji Rinaldi menyatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang baru saja dikeluarkan adalah "copy-paste" dari UU Cipta Kerja yang cacat secara formil dan materil.

"Perpu Cipta Kerja yang dikeluarkan pemerintah ini adalah copy-paste dari UU Cipta Kerja yang cacat secara formil maupun materil. Untuk itu kami menyatakan menolak dan meminta pemerintah mencabut Perpu tersebut dan meminta DPRD Provinsi Sumatera Barat ikut menyuarakan ini ke pemerintah pusat," kata Sahji yang berorasi di tengah hujan.

Mahasiswa juga menyatakan bahwa Perpu tersebut hanya akan menguntungkan investor namun berdampak buruk kepada pekerja dan lingkungan. Salah satunya adalah dalam hal perizinan dimana Perpu tersebut menurut mahasiswa izin usaha dipermudah sehingga menjadi angin segar bagi investor namun akan berdampak buruk kepada lingkungan.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi, menerima kedatangan mahasiswa menyatakan apresiasi terhadap sikap kritis mahasiswa kepada pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Dalam hal ini, karena Perpu, sama juga dengan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya adalah kewenangan pemerintah pusat, DPRD Sumatera Barat akan menampung aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai suara masyarakat di daerah," ujarnya, sebagaimana dirilis situs resmi DPRD Sumbar.

Supardi meminta mahasiswa untuk membuat aspirasi tersebut secara tertulis dan menyerahkannya ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Hal itu akan menjadi dasar bagi DPRD untuk menindaklanjuti dengan meneruskannya kepada pemerintah pusat sebagai penyambung aspirasi masyarakat di daerah.

"DPRD akan menindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki, maka kami meminta adik-adik mahasiswa menyampaikannya secara tertulis sebagai dasar bagi DPRD untuk meneruskannya kepada pemerintah pusat dan DPR sebagai penyambung suara masyarakat di daerah," kata Supardi. (*/SS)

Ikuti berita terbaru dan terkini dari Langgam.id. Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

Baca Juga

Susun Ranperda Perhutanan Sosial, DPRD Sumbar: Agar Hutan Lestari Sekaligus Dorong Ekonomi
Susun Ranperda Perhutanan Sosial, DPRD Sumbar: Agar Hutan Lestari Sekaligus Dorong Ekonomi
Ketua DPRD Sumbar Berharap Muhammadiyah dan Aisyiyah Jadi Pencerah
Ketua DPRD Sumbar Berharap Muhammadiyah dan Aisyiyah Jadi Pencerah
Wakil Ketua DPW PKB Sumbar Firdaus menargetkan partainya optimistis meraih suara penuh dan bertekad meraih kemenangan di Pemilu 2024
PKB Targetkan Jadi Pimpinan DPRD Sumbar di 2024
Ketua DPP PPP Bidang Politik dan Pemerintahan, Audy Joinaldy mengantarkan bakal calon legislatif (bacaleg) partainya ke KPU Sumbar
Incar Suara Generasi Milenial, PPP Targetkan Raih 8 Kursi DPRD Sumbar
Ratusan massa dari berbagai organisasi profesi tenaga kesehatan (nakes) menggelar aksi damai tolak RUU Kesehatan (Omnibus Law) ke DPRD
Ratusan Nakes Datangi DPRD Sumbar, Minta Pembahasan RUU Kesehatan Dihentikan
DPRD Sumbar menerima kunjungan puluhan buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi buruh pada Selasa (2/5/2023). Organisasi buruh
Puluhan Buruh Datangi DPRD Sumbar, Keluhkan Praktik Monopoli Koperbam