Langgam.id - Guru-guru sekolah swasta melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (29/7/2020). Mereka memprotes kebijakan non zonasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar.
Ratusan masa yang terdiri dari guru SMA dan SMK swasta tersebut tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumbar. Massa melakukan aksi kompak menggunakan baju berwarna putih dan celana warna hitam.
Saat aksi puluhan spanduk dan kertas berisi protes dibentangkan oleh peserta. Di antaranya menuliskan, virus nonzonasi membunuh swasta. Mereka juga meminta hapuskan PPDB tahap 3 atau non zonasi. Peserta aksi secara bergantian melakukan orasi. Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan non zonasi oleh Disdik Sumbar serta sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada sekolah swasta.
Baca Juga: Dampak PPDB Online Sumbar, Sekolah Swasta Keluhkan Sulit Dapat Siswa
Salah seorang orator aksi Edi mengatakan berdasarkan apa yang terjadi saat ini, Pemprov Sumbar sangat diskriminatif dan oligarkis dalam melakukan perekrutan siswa. Sekolah swasta merasa dianaktirikan oleh pemerintah. "Padahal kita juga membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, banyak kebijakan tapi kita tidak dibawa berunding," katanya.
Baca Juga: Sekolah Swasta Terkendala Dapat Siswa Baru, Ombudsman Panggil Disdik Sumbar
Menurutnya sejak SMA dan SMK diurus langsung oleh Pemprov, semakin banyak kekacauan di SMA dan SMK swasta di Sumbar. Sekolah swasta tidak lagi diperhatikan seperti saat bersama pemerintah kabupaten kota. "Dulu kita dapat bantuan, sekarang tidak ada lagi dapat. Jangankan bantuan, beasiswa juga tidak dapat. Bahkan uang Baznas juga tidak dapat padahal itu uang rakyat," katanya.
Padahal, pemerintah seharusnya memperhatikan juga sekolah swasta agar dapat berlaku adil. Jangan terus-terusan membuka pendaftaran kuota sekolah negeri hinga bertahap-tahap. Mereka meminta pemerintah seharusnya ikuti saja peraturan yang ada, dan semuanya pasti akan berjalan dengan baik.
