Tolak Kebijakan Nonzonasi, Ratusan Guru Sekolah Swasta Demo Kantor Gubernur Sumbar

guru sekolah swasta demo

Demonstrasi guru-guru swasta di kantor gubernur Sumbar. (Foto: Rahmadi)

Langgam.id - Guru-guru sekolah swasta melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (29/7/2020). Mereka memprotes kebijakan non zonasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar.

Ratusan masa yang terdiri dari guru SMA dan SMK swasta tersebut tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumbar. Massa melakukan aksi kompak menggunakan baju berwarna putih dan celana warna hitam.

Saat aksi puluhan spanduk dan kertas berisi protes dibentangkan oleh peserta. Di antaranya menuliskan, virus nonzonasi membunuh swasta. Mereka juga meminta hapuskan PPDB tahap 3 atau non zonasi. Peserta aksi secara bergantian melakukan orasi. Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan non zonasi oleh Disdik Sumbar serta sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada sekolah swasta.

Baca Juga: Dampak PPDB Online Sumbar, Sekolah Swasta Keluhkan Sulit Dapat Siswa

Salah seorang orator aksi Edi mengatakan berdasarkan apa yang terjadi saat ini, Pemprov Sumbar sangat diskriminatif dan oligarkis dalam melakukan perekrutan siswa. Sekolah swasta merasa dianaktirikan oleh pemerintah. "Padahal kita juga membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, banyak kebijakan tapi kita tidak dibawa berunding," katanya.

Baca Juga: Sekolah Swasta Terkendala Dapat Siswa Baru, Ombudsman Panggil Disdik Sumbar

Menurutnya sejak SMA dan SMK diurus langsung oleh Pemprov, semakin banyak kekacauan di SMA dan SMK swasta di Sumbar. Sekolah swasta tidak lagi diperhatikan seperti saat bersama pemerintah kabupaten kota. "Dulu kita dapat bantuan, sekarang tidak ada lagi dapat. Jangankan bantuan, beasiswa juga tidak dapat. Bahkan uang Baznas juga tidak dapat padahal itu uang rakyat," katanya.

 

Padahal, pemerintah seharusnya memperhatikan juga sekolah swasta agar dapat berlaku adil. Jangan terus-terusan membuka pendaftaran kuota sekolah negeri hinga bertahap-tahap. Mereka meminta pemerintah seharusnya ikuti saja peraturan yang ada, dan semuanya pasti akan berjalan dengan baik.

Baca Juga

Profil Surya Tri Harto, Urang Awak yang Jabat Direktur Utama Pertamina Internasional Shipping
Profil Surya Tri Harto, Urang Awak yang Jabat Direktur Utama Pertamina Internasional Shipping
Jazeera Islamic International Primary School, SD di Sumbar yang Terapkan Kurikulum Cambridge Secara Penuh
Jazeera Islamic International Primary School, SD di Sumbar yang Terapkan Kurikulum Cambridge Secara Penuh
Langgam.id-pembelajaran tatap muka di sekolah
Ketika Anak Harus Memilih: Antara Belajar atau Bertahan Hidup
Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat menyatakan berkas dugaan kasus korupsi pengadaan alat praktik siswa SMK di Dinas Pendidikan (Disdik
Pemprov Sumbar Laksanakan SPMB 2025 Serentak, Pastikan Wajib Belajar 12 Tahun Terakomodir
Profil Arry Yuswandi yang Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Sekda Sumbar
Profil Arry Yuswandi yang Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Sekda Sumbar
Presiden Prabowo Tunjuk Arry Yuswandi Jadi Sekda Provinsi Sumbar
Presiden Prabowo Tunjuk Arry Yuswandi Jadi Sekda Provinsi Sumbar