Tolak Anaknya Divaksin, Sejumlah Orang Tua Unjuk Rasa ke SDN 10 Sungai Sapih Padang

Berita Padang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Tolak vaksin anak, Pemko Padang hambat program wajib belajar sembilan tahun.

Tolak vaksinasi anak, sejumlah orang tua atau wali murid unjuk rasa ke SDN 10 Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Tolak vaksin anak, orang tua menilai Pemko Padang hambat program wajib belajar sembilan tahun.

Langgam.id – Sejumlah orangtua murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang unjuk rasa ke sekolah. Mereka menyatakan menolak vaksiansi Covid-19 terhadap anaknya, Jumat (11/2/2022).

Salah seorang orang tua murid, Irna (45) mengatakan, ia ikut unjuk rasa ke Kepala Sekolah untuk menolak palaksanaan vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun. Dia menilai, vaksinasi terhadap anak tidak aman.

“Kami menolak pelaksanaan vaksinasi anak. Jika di daerah lain vaksinasi anak sudah dilakukan, kami minta di sekolah ini tidak dilakukan,” ujar Irna, Jumat (11/2/2022).

Irna juga mempertanyakan, jika anaknya divaksin, siapa yang akan menjamin tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

Dia menegaskan, meskipun tidak divaksin, anak-anak harus tetap mendapatkan haknya untuk belajar di sekolah. “Anak-anak harusnya tetap mendapatkan haknya untuk belajar di sekolah. Kami ingin anak-anak tetap sekolah tatap muka, meskipun tidak divaksin,” ungkapnya.

Berita Padang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Tolak vaksin anak, Pemko Padang hambat program wajib belajar sembilan tahun.

SDN 10 Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Dikatakan Irna, aturan yang dibuat Wali Kota Padang, sama saja menghambat program pemerintah, yaitu wajib belajar sembilan tahun. Selain itu, pemerintah dinilai telah melanggar Hak Azazi Manusia (HAM), khususnya dalam memperoleh pendidikan.

Sementara itu, orang tua siswa lain, Dewi (35) mengatakan, aturan yang diterapkan Pemko Padang selalu berubah-berubah. Awalnya, Dinas Pendidikan Kota Padang tak memaksa para siswa SD untuk divaksin. Lalu, tidak vaksinnya siswa, dikaitkan dengan proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

“Kebijakan Pemko Padang ini berubah-berubah, sekarang Dinas Pendidikan Kota Padang memaksakan siswa untuk vaksin. Tak hanya itu, juga dikaitkan dengan tak boleh belajar Tatap Muka bagi siswa SD yang tak vaksin,” ujarnya.

Menurur Dewi, sebagian besar orang tua siswa tak setuju anaknya divaksin. Jadi, tak seharusnya Wali Kota Padang memaksakan siswa SD untuk divaksin.

Bila dikaitkan dengan tak boleh belajar tatap muka terhadap siswa belum divaksin, sebut Dewi, artinya sama saja dengan mengkebiri hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan.

Menanggapi itu, Kepala Sekolah SDN 10 Sungai Sapih, Rahmawati mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan tetap bagi anak tidak vaksin untuk sekolah.

“Pihak sekolah hanya melaksanakan aturan dari Dinas Pendidikan dan Pemko Padang,” ujarnya.

Jadi, kata Rahmawati, untuk sementara waktu, daripada anak yang menolak vaksin tidak belajar, maka sekolah akan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan dirumah.

Baca juga: Ombudsman Segera Tindaklanjuti Aduan Orang Tua Murid Soal SE Disdikbud

“Tugas yang diberikan kepada siswa diantarkan ke sekolah minggu depannya” katanya.

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Penguatan Layanan Kesehatan Pascabencana, Komisi IX DPR Kunjungi RSUD Rasidin Padang
Penguatan Layanan Kesehatan Pascabencana, Komisi IX DPR Kunjungi RSUD Rasidin Padang
Pemko Padang akan melanjutkan kembali pembangunan trotoar di Pantai Padang pada 2026 ini. Penataan kawasan Pantai Padang ini masuk
Pembangunan dan Perbaikan Trotoar di Pantai Padang Dilanjutkan Tahun Ini
Pemko Padang sedang menyiapkan hunian tetap (huntap) di kawasan Simpang Haru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Pemko Padang Bakal Bangun 45 Unit Huntap di Simpang Haru
3.100 Ha Sawah Terdampak Kekeringan di Padang, Wako Lapor Minta Bantuan Pusat
3.100 Ha Sawah Terdampak Kekeringan di Padang, Wako Lapor Minta Bantuan Pusat
Pemko Padang Lakukan Sosialisasi Sinkronisasi Pokir 2027
Pemko Padang Lakukan Sosialisasi Sinkronisasi Pokir 2027
Wali Kota Padang, Fadly Amran mengungkapkan bahwa gangguan distribusi air saat ini merupakan dampak langsung dari bencana banjir bandang yang
Wako Padang: Seluruh Pihak Bekerja Keras Maksimalkan Distribusi Air Bersih ke Warga