Tolak Anaknya Divaksin, Sejumlah Orang Tua Unjuk Rasa ke SDN 10 Sungai Sapih Padang

Berita Padang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Tolak vaksin anak, Pemko Padang hambat program wajib belajar sembilan tahun.

Tolak vaksinasi anak, sejumlah orang tua atau wali murid unjuk rasa ke SDN 10 Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Tolak vaksin anak, orang tua menilai Pemko Padang hambat program wajib belajar sembilan tahun.

Langgam.id – Sejumlah orangtua murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang unjuk rasa ke sekolah. Mereka menyatakan menolak vaksiansi Covid-19 terhadap anaknya, Jumat (11/2/2022).

Salah seorang orang tua murid, Irna (45) mengatakan, ia ikut unjuk rasa ke Kepala Sekolah untuk menolak palaksanaan vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun. Dia menilai, vaksinasi terhadap anak tidak aman.

“Kami menolak pelaksanaan vaksinasi anak. Jika di daerah lain vaksinasi anak sudah dilakukan, kami minta di sekolah ini tidak dilakukan,” ujar Irna, Jumat (11/2/2022).

Irna juga mempertanyakan, jika anaknya divaksin, siapa yang akan menjamin tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

Dia menegaskan, meskipun tidak divaksin, anak-anak harus tetap mendapatkan haknya untuk belajar di sekolah. “Anak-anak harusnya tetap mendapatkan haknya untuk belajar di sekolah. Kami ingin anak-anak tetap sekolah tatap muka, meskipun tidak divaksin,” ungkapnya.

Berita Padang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Tolak vaksin anak, Pemko Padang hambat program wajib belajar sembilan tahun.

SDN 10 Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Dikatakan Irna, aturan yang dibuat Wali Kota Padang, sama saja menghambat program pemerintah, yaitu wajib belajar sembilan tahun. Selain itu, pemerintah dinilai telah melanggar Hak Azazi Manusia (HAM), khususnya dalam memperoleh pendidikan.

Sementara itu, orang tua siswa lain, Dewi (35) mengatakan, aturan yang diterapkan Pemko Padang selalu berubah-berubah. Awalnya, Dinas Pendidikan Kota Padang tak memaksa para siswa SD untuk divaksin. Lalu, tidak vaksinnya siswa, dikaitkan dengan proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

“Kebijakan Pemko Padang ini berubah-berubah, sekarang Dinas Pendidikan Kota Padang memaksakan siswa untuk vaksin. Tak hanya itu, juga dikaitkan dengan tak boleh belajar Tatap Muka bagi siswa SD yang tak vaksin,” ujarnya.

Menurur Dewi, sebagian besar orang tua siswa tak setuju anaknya divaksin. Jadi, tak seharusnya Wali Kota Padang memaksakan siswa SD untuk divaksin.

Bila dikaitkan dengan tak boleh belajar tatap muka terhadap siswa belum divaksin, sebut Dewi, artinya sama saja dengan mengkebiri hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan.

Menanggapi itu, Kepala Sekolah SDN 10 Sungai Sapih, Rahmawati mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan tetap bagi anak tidak vaksin untuk sekolah.

“Pihak sekolah hanya melaksanakan aturan dari Dinas Pendidikan dan Pemko Padang,” ujarnya.

Jadi, kata Rahmawati, untuk sementara waktu, daripada anak yang menolak vaksin tidak belajar, maka sekolah akan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan dirumah.

Baca juga: Ombudsman Segera Tindaklanjuti Aduan Orang Tua Murid Soal SE Disdikbud

“Tugas yang diberikan kepada siswa diantarkan ke sekolah minggu depannya” katanya.

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Disdikbud Padang mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 400.3/56/Dikbud-Pdg/XI/2025 tentang libur sementara dan kegiatan belajar mengajar daring
Cuaca Ekstrem, Disdikbud Padang Liburkan Siswa dan Belajar Daring hingga 29 November
Percepat Pemulihan Pasca Bencana, Wako Padang Kunjungi Korban Banjir di Lambung Bukik
Percepat Pemulihan Pasca Bencana, Wako Padang Kunjungi Korban Banjir di Lambung Bukik
Pusdalops BPBD Catat 27.433 Warga Padang Terdampak Banjir
Pusdalops BPBD Catat 27.433 Warga Padang Terdampak Banjir
Paripurna DPRD Padang: Wako Komit Tetap Lanjutkan Program Unggulan
Paripurna DPRD Padang: Wako Komit Tetap Lanjutkan Program Unggulan
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr Srikurnia Yati mengatakan sepanjang Januari hingga September 2025 ditemukan 192 kasus HIV.
Dinkes Padang Temukan 192 Kasus HIV Periode Januari-September 2025
Informatif, Pemko Padang Raih Peringkat 1 Monev KIP Sumbar 2025
Informatif, Pemko Padang Raih Peringkat 1 Monev KIP Sumbar 2025