InfoLanggam - Anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) periode 2024 -2029 mengikuti program orientasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), (2-6/9/2024) di Mercure Ancol Jakarta.
Dengan program Kemendagri tersebut, diharapkan kinerja DPRD Sumbar secara kelembagaan lebih meningkat.
Ketua DPRD Sumbar sementara, Irsyad Syafar mengungkapkan, setelah diresmikan untuk periode 2024-2029, anggota DPRD yang baru maupun yang melanjutkan amanah, harus melalui proses orientasi.
Ia mengharapkan dengan adanya kegiatan ini akan tertanam nilai-nilai kinerja yang penuh semangat, tanggung jawab dan berintegritas.
“Jadi orientasi selama lima hari ini, merupakan proses pembekalan dan pendalaman tugas anggota dewan untuk mengawali masa kerja 2024-2029,” ujar Irsyad,
Ia mengatakan, selama proses orientasi anggota DPRD Sumbar mendapatkan belasan materi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, mekanisme pemerintah negara hingga pelaksanaan penegakan hukum.
Orientasi yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri, dibagi beberapa gelombang. Gelombang pertama dikuti tiga provinsi, yaitu Sumbar, Jatim dan DKI
Secara spesifik, lanjutnya, anggota DPRD Sumbar juga mendapatkan materi terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dewan dan sejumlah regulasi baru untuk rujukan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sementara itu Plt. Sekjen Kemendagri (RI), Tomsi Tohir membuka acara orientasi anggota DPRD Sumbar 2024 mengatakan, program orientasi bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif dalam menjalankan tugas.
Namun, hal yang harus menjadi perhatian bersama terkait krisis anggaran yang tengah mengancam sejumlah daerah.
Tohir mengungkapkan bahwa lebih dari 99 persen dana yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah uang pemerintah pusat.
Ia mengingatkan para anggota DPRD untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah. “Bukan nakut-nakutin, tapi mengingatkan,” ujarnya tegas.
Menurut Tohir, sejumlah daerah mengalami defisit anggaran yang serius hingga tidak mampu membiayai program penting, termasuk penyelenggaraan Pilkada.
“Banyak daerah anggarannya minus karena target pendapatan yang terlalu tinggi. Proyek banyak, tapi akhirnya anggaran defisit,” bebernya. (*)
