Ketakutan akan potensi perluasan kewenangan Polri, yang dikritisi oleh berbagai macam pihak, menuntut akan adanya keterbukaan dan partisipasi dari masyarakat yang sesungguhnya dalam proses legislasi krusial ini. Janji Prabowo ini sekarang berada pada persimpangan jalan antara harapan dan realitas implementasi.

Pemerintah dan DPR sedang menyiapkan revisi UU No. 2/ 2002 tentang Polri yang memicu kontroversi. RUU dianggap sebagai yang paling berpotensi menciptakan Polri sebagai “superbody” dengan kewenangan yang berlebihan, sedangkan Presiden Prabowo menjanjikan proses pembahasan yang lebih transparan.

Aktor utama dalam hal ini adalah Presiden Prabowo dengan janji transparansi. Serta pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah dan DPR sebagai inisiator perubahan UU, Polri sebagai institusi yang kewenangannya akan diatur oleh RUU, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai pengawas, advokat, dan penyalur aspirasi publik. Dan Selamat Ginting pengamat yang memperingatkan bahaya “politisasi Polri”.

Janji perbaikan transparansi ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 7 April 2025 melalui program ‘Presiden Prabowo Menjawab’. Namun, kekhawatiran masyarakat dan penolakan RUU Polri muncul sejak Selasa, 18 Maret 2025 sebelum pembahasan resmi dimulai. Implementasi komitmen transparansi ini diharapkan dapat dimulai seiring dengan dimulainya pembahasan RUU secara formal antara pemerintah dan DPR.

Pernyataan Prabowo ini disampaikan pada media televisi. Proses pembentukan RUU Polri ini akan berpusat di Jakarta. Namun, idealnya harus melibatkan partisipasi publik yang luas dari berbagai daerah.

Kekhawatiran masyarakat terhadap RUU Polri didasari oleh potensi meluasnya kewenangan ekstra (Polri berpotensi masuk semua lini pemerintahan). Perbedaan signifikan pengelolaan anggaran antara Polri (Rp 127 T) dibanding anggaran TNI (Rp 140 T). Kekhawatiran munculnya “kepolisian politik” karena bukannya menjadi solusi bagi permasalahan internal Polri, justru akan memperburuk keadaan.

Sedangkan pengamat seperti Selamat Ginting dengan secara tegas menyebutkan bahwa RUU ini akan berpotensi untuk menjadikan Polri sebagai Lembaga superbody. Oleh karena itu, transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dipandang sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan RUU yang dihasilkan akuntabel dan melindungi hak-hak masyarakat. Karena selama ini proses legilasi dinilai tertutup.

Untuk mewujudkan transparansi dan partisipasi publik yang bermakna, Prabowo menjanjikan beberapa langkah, yaitu transparansi nyata seperti mempublikasi draf resmi, membuat portal khusus pemantauan RUU, serta verifikasi versi draf. Selanjutnya mendorong anggota parlemen untuk lebih melibatkan masyarakat, seperti mendengarkan pendapat masyarakat secara menyeluruh.

Janji Presiden Prabowo akan memperbaiki transparansi dalam pembentukan RUU Polri ialah menjadi angin segar di tengah badai kekhawatiran publik. Keberhasilan dalam mewujudkan transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan RUU Polri ini akan menjadi tolak ukur yang penting bagi kredibilitas pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta kemampuannya dalam merespon suara rakyat.

Akan tetapi, janji tanpa implementasi yang konkret akan memperburuk citra Polri dan akan merusak kepercayaan publik terhadap proses legislasi.

*Penulis: Trya Harum Akmil (Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas)

The post RUU Polri dan Janji Transparansi Prabowo: Antara Kebutuhan Reformasi dan Ancaman Superbody appeared first on Langgam.id.

Untuk mengantisipasi puncak arus mudik dan balik ini, terang Jenderal Sigit, Polri akan menerapkan berbagai rekayasa lalu lintas, termasuk sistem ganjil-genap, contraflow, dan one way.

“Kami juga melaksanakan Operasi Ketupat 2025 dalam dua versi. Wilayah dari Lampung hingga Bali akan melaksanakan operasi selama 17 hari, sementara 28 Polda lainnya akan melaksanakan operasi selama 14 hari,” ungkap Jenderal Sigit dilansir dari infopublik.id, Rabu (12/3/2025).

Selain itu, kata Kapolri, Polri akan mendirikan 2.583 posko yang tersebar di seluruh jalur mudik sebagai bagian dari upaya pengamanan. Posko tersebut terdiri dari 1.738 posko pengamanan, 788 posko pelayanan dan 309 posko terpadu.

“Semua posko ini akan menjadi pusat layanan dan pengamanan bagi pemudik yang melintasi jalur mudik di seluruh Indonesia. Kami juga akan mengamankan lebih dari 126.736 objek yang menjadi titik pengamanan,” ujar Kapolri.

Kapolri menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi kemacetan selama arus mudik. Salah satu langkah yang diterapkan adalah kebijakan work from anywhere (WFA) bagi pekerja.

“Dengan adanya kebijakan ini, kami berharap dapat mengurangi tekanan pada jalan-jalan utama,” bebernya.

Polri juga mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai insentif, seperti diskon tiket tol dan alat transportasi.

“Langkah ini bertujuan untuk mempercepat perjalanan pemudik serta menghindari penumpukan kendaraan di jalan,” tuturnya.

Mengingat prediksi cuaca ekstrem selama musim hujan, Polri telah menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi bencana alam, seperti banjir atau tanah longsor.

“Kami telah membahas berbagai alternatif untuk menangani situasi darurat dan memastikan tim respons cepat siap jika terjadi bencana,” kata Kapolri.

Sebagai langkah terakhir, Polri menyiapkan layanan hotline 110 yang bisa dihubungi oleh pemudik jika membutuhkan bantuan atau menghadapi situasi darurat di sepanjang perjalanan.

“Ini semua kami harapkan bisa dibantu disosialisasikan. Masyarakat yang membutuhkan layanan saat mudik bisa menghubungi hotline yang kami siapkan,” ujar Kapolri.

Dengan berbagai persiapan yang matang, Polri berkomitmen untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

“Kami ingin puncak arus mudik dapat dilewati dengan lebih lancar dan mengurangi potensi kemacetan,” harap Jenderal Sigit. (*/yki)

The post Mudik Lebaran 2025, Polri Siapkan 2.583 Posko dan Rekayasa Lalu Lintas appeared first on Langgam.id.

Pergantian pimpinan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk menjaga kinerja yang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Irjen Pol Suharyono mengakhiri masa tugasnya dengan berbagai pencapaian strategis di wilayah Sumatera Barat, sementara Irjen Pol Gatot Tri Suryanta akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dengan fokus pada penguatan program Presisi Polri di wilayah tersebut.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan pergantian ini adalah bagian dari upaya Polri untuk terus memperkuat kepemimpinan di berbagai wilayah.

“Pergantian pimpinan di tubuh Polri adalah hal yang lumrah dan merupakan bentuk regenerasi untuk memastikan organisasi berjalan dinamis. Kami percaya Irjen Pol Gatot Tri Suryanta akan mampu menjawab tantangan dan dinamika tugas di Sumatera Barat dengan baik,” ujar Brigjen Trunoyudo, dilansir dari Tribratanews.

Brigjen Trunoyudo juga menambahkan bahwa Polri terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja di semua lini, termasuk di tingkat daerah.

“Dengan pengalaman yang dimiliki, kami optimistis Irjen Pol Gatot dapat membawa Polda Sumbar semakin solid dan inovatif dalam menjaga keamanan serta melayani masyarakat,” tutupnya.

Sertijab ini menjadi momentum penting bagi Polri dalam memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang profesional, responsif, dan transparan untuk menjawab tantangan keamanan di era modern. (*/Yh)

The post Kapolda Sumbar Resmi Berganti appeared first on Langgam.id.

Polri sesungguhnya tidak cukup menghormati dan mematuhi putusan praperadilan tersebut. Justru ini adalah momentum bagi kepolisian untuk melakukan evaluasi secara sistemik, institusional, serta kultural.

Sebab putusan praperadilan di kasus Pegi makin menguatkan minimnya profesionalitas kepolisian dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam konteks penyelidikan dan penyidikan

Selain itu, kasus ini menunjukan buruknya kontrol dan pengawasan terhadap kinerja institusi kepolisian, khususnya kualitas pengawas dan praktik pengawasan penyidikan di internal kepolisian. Sehingga menyebabkan kepolisian dengan sangat mudah untuk menjadikan seseorang ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka.

Penetapan Pegi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan mendapat sorotan publik, namun kepolisian masih saja ceroboh dan tidak profesional. Apalagi terhadap kasus-kasus yang tidak terjangkau sorotan dan menjadi perhatian publik luas.

Dengan demikian, peristiwa yang dialami Pegi perlu menjadi kekhawatiran dan sinyal ancaman bagi setiap warga negara, sebab sewaktu-waktu siapapun bisa ditangkap sewenang-wenang atau menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian.

Ihwal praktik salah tangkap sudah menjadi praktik berulang dan kerap terjadi. Berdasarkan catatan Komisi untu Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS, sejak 2019 hingga 2024, terdapat 118 kasus salah tangkap oleh aparat kepolisian.

Berikut rincian kasus salah tangkap per tahun berdasarkan catatan KontraS

• Juli 2019-Juni 2020 terdapat 39 kasus salah tangkap.
• Juli 2020-Juni 2021 terdapat 12 kasus
• Juli 2021- Juli 2022 terdapat 22 kasus.
• Juli 2022- juni 2023 terdapat 20 kasus.
• Juli 2023- Juni 2024 terdapat 25 kasus

Sementara itu LBH Jakarta mencatat sepanjang 2013-2022 terdapat kasus salah tangkap dengan 25 kasus.

Hal yang tidak kalah mengkhawatirkannya dalam peristiwa penangkapan sewenang-wenang dan salah tangkap ini, tidak hanya bersifat tunggal. Kasus salah tangkap kerap dibarengi juga tindakan kekerasan berupa intimidasi hingga penyiksaan. Dalam beberapa temuan, korban salah tangkap juga kerapkali tidak didampingi oleh kuasa hukum.

Ironisnya, saat ini kewenangan kepolisian justru makin diperluas melalui RUU Polri yang saat ini tengah dibahas DPR RI dan Presiden. Alih-alih mereformasi instrumen dan mekanisme pengawasan Polri dan meningkatkan profesionalisme di tubuh kepolisian, RUU ini justru makin menjadikan Polri sebagai lembaga superbody, hingga pada gilirannya akan menjadi “institusi monster” yang tidak dapat dikendalikan.

Sehingga hal yang diperlukan tidak hanya mengevaluasi atau melakukan perbaikan fundamental institusi kepolisian secara serius, namun juga memastikan RUU Polri yang tengah dibahas di DPR RI harus segera dihentikan.

Ketimbang melakukan revisi terhadap RUU Polri, DPR RI bersama Pemerintah seharusnya memprioritaskan pembahasan rancangan KUHAP untuk memperbaiki kualitas hukum acara atau prosedur penegakan hukum sehingga dapat lebih memberi jaminan perlindungan dan kemajuan Hak Asasi Manusia.

*Pengacara Publik/Tim Advokasi Koalisi untuk Reformasi Kepolisian

The post Belajar dari Kasus Pegi: Setiap Orang Berpotensi Jadi Korban Salah Tangkap, Evaluasi Serius Polri Secara Institusional Kian Mendesak appeared first on Langgam.id.

Ricky yang saat ini menjabat Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), resmi menyandang jenderal bintang satu saat Upacara Korps Raport kenaikan pangkat di Mabes Polri, yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ricky yang dikenal ulet dan pekerja keras itu merupakan angkatan 1992 di UIN (dulu IAIN) Imam Bonjol. Semasa kuliah, ia aktif di Senat Mahasiswa hingga menjadi Komandan Menwa.

Ketekunannya belajar dan aktif di pelbagai organisasi, mengantarkan Ricky sebagai anggota Polri. Ia mulai berseragam Polri di As SDM pada 1997.

Pria kelahiran Bukittinggi itu, pernah bertugas dalam Operasi  Jaring Merah DOM Aceh pada 1999.

Perjalanan kariernya pun terus melesat. Apalagi sejak bergabung di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI). Ia pernah menjabat sebagai Koorspri Kepala BNN RI era Komjen Pol. Gories Mere.

Ricky juga pernah menjabat Kepala BNNK Payakumbuh, Kepala BNNK Jakarta Selatan, dan Kasubdit LIngkungan Kerja dan Masyarakat di Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pada 2020, Ricky ditarik kembali ke Polri. Ia ditunjuk sebagai Direktur Binmas Polda Banten.

Dengan kemampuan komunikasi yang bagus di tengah masyarakat, Ricky kembali dipanggil BNN RI. Ia dilantik sebagai Kepala  Bagian Publikasi dan Media Sosial Biro Humas dan Protokol pada 2022.

Kandidat Doktor di Universitas  Pancasila itu melakukan pelbagai terobosan, di antaranya berhasil mendorong produksi konten BNN dan membuat podcast.

Dalam podcast itu, ia langsung menjadi hoat dan menghadirkan narasumber yang terkenal, seperti Raffi Ahmad dan Habib Husein Ja’far.

Usai membenahi bidang publikasi dan media sosial BNN RI, Ricky mengikuti seleksi jabatan Kepala BNN Provinsi. Ia pun lulus dan meraih jabatan Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara.

The post Alumni UIN Imam Bonjol Ini Naik Pangkat Jadi Brigadir Jenderal Polisi appeared first on Langgam.id.

Ibarat emas, kata Sigit, institusi Polri sedang melakukan pemurnian, agar bisa menjadi emas 24 karat.

“Kita, kini ibarat emas yang saat ini sedang melaksanakan pemurnian untuk menjadi emas yang berkadar 24 karat. Kita kini sedang disaring,” ujar Sigit dikutip dari Tribratanews, Selasa (18/10/2022).

Sigit meyakini, berbagai masalah yang terjadi, mulai dari Kasus Ferdy Sambo hingga Teddy Minahasa Putra dapat dilalui dengan sebaik-baiknya.

“Kita yakin, anggota dapat melewati ujian masalah, sehingga dapat menjadi polisi yang lebih baik lagi ke depannya,” ungkap Sigit.

Baca juga: Buntut Kasus Narkoba Teddy Minahasa, 5 Personel Polda Sumbar Diperiksa Divpropam

Lalu, Sigit meminta, agar anggotanya saat ini bisa bertahan melewati ujian yang sedang menerpa. “Saya berharap, kawan-kawan masuk ke dalam bagian yang bertahan dan bisa menjadi emas 24 karat itu. Pasti suasananya kemudian menjadi tidak enak, tapi saya yakin kalau teman-teman semua, anggota saya bisa menghadapi situasi yang ada ini,” katanya.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Kapolri Sebut Berbagai Masalah di Institusinya Ujian untuk Lebih Baik appeared first on Langgam.id.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memanggil semua jajaran pimpinan Polri semua tingkatan di seluruh Indonesia, Jumat (14/10/2022).

Saat dipanggil itu, sebanyak 559 pimpinan Polri yang terdiri dari Kapolri hingga Kapolres hadir untuk memenuhi penggilan Presiden tersebut.

Dikatakan Jokowi, tujuan dipanggilnya anggota Polri karena semakin menurunnya citra baik polisi di mata masyarakat, terutama sejak terungkapnya kasus Ferdy Sambo.

“Tidak boleh adanya lagi anggota Polri yang bergaya hidup mewah. Selama ini, banyak sorotan kepada personel Polri atau anggota keluarganya yang menunjukkan gaya hidup mewah mereka di berbagai media sosial,” ujar Jokowi dikutip dari Tribratanews Polri, Sabtu (15/10/2022).

Ironisnya, kata Jokowi, gaya hidup mewah anggota Polri tidak berimbang terhadap pendapatan atau gaji yang mereka terima, sehinga menjadi sorotan publik.

Sementara itu, Pakar Komunikasi, Rahmat Edi Irawan mengaku mendukung apa yang disampaikan Presiden tersebut.

Baca juga: Teddy Minahasa Pernah Sebut Masih Ada Tersangka Lain Saat Musnahkan BB Sabu di Bukittinggi

“Sebenarnya sudah ada Perkap yang melarang anggota Polri yang menunjukkan kemewahan mereka. Sayangnya, selama ini kadang aturan tersebut masih sering ditinggalkan, sehingga gaya hidup polisi yang bermewah-mewahan sering diperlihatkan,” katanya.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Jokowi Ingatkan Anggota Polri Soal Gaya Hidup Mewah, Sebut Tak Sesuai dengan Gaji appeared first on Langgam.id.

Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan memeriksa sejumlah saksi terkait Tragedi Kanjuruhan, di antaranya Direktur PT LIB, Ketua PSSI Jatim, Ketua Panpel Arema FC, serta Kadispora Jawa Timur.

“Saksi yang diperiksa antara lain dari Dirut LIB, Ketua PSSI Jatim, kemudian ketua panitia penyelenggara dari Arema, kemudian Kadispora Provinsi Jatim yang Insya Allah akan dimintai keterangannya oleh penyidik hari ini,” ujar Dedi, Senin (3/10/2022).

Tidak hanya itu, menurut Dedi, Polri juga sedang memeriksa sejumlah personel kepolisian yang bertugas dalam pengamanan di stadion itu.

Hingga saat ini, tim internal Bareskrim yang terdiri dari timsus dan Propam sudah memeriksa 18 orang, mulai dari perwira hingga Perwira Menengah (Pamen).

“Pemeriksaan ini untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab sebagai operator pemegang senjata pelontar. Ini yang sedang kami dalami terkait manager pengamanannya,” tegasnya.

Lalu, kata Dedi, tim Inafis dan Labfor juga terus bekerja melakukan olah TKP, mendalami dan menganalisa 32 titik CCTV di sekitar stadion. Labfor juga memeriksa dan menganalisa enam unit Handphone.

“Tiga handphone teridentifikasi milik korban dan tiga lagi masih proses, karena handphone tersebut dipassword. Selain itu, tim Inafis dan Labfor setelah menganalisa CCTV, Tim DVI juga akan mengidentifikasi terkait terduga pelaku pengerukan di dalam dan luar stadion,” sebutnya.

Inafis Polri bersama DVI, lanjut DEDI, juga telah berhasil mengidentifikasi 125 korban yang meninggal dunia. Sementara, korban luka berat 21 orang dan luka ringan sebanyak 304 orang. Total korban Tragedi Kanjuruhan 455 orang.

Baca juga: Polri Pastikan Tindaklanjuti Instruksi Presiden Usut Tuntas Peristiwa Kanjuruhan

“Untuk data korban sampai siang ini, korban meninggal dunia sebanyak 125 orang. Luka berat sebanyak 21 orang dan luka ringan sebanyak 304 orang,” katanya.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Direktur PT LIB, Ketua PSSI Jatim hingga 18 Polisi Diperiksa Soal Tragedi Kanjuruhan appeared first on Langgam.id.

Menurut Sigit, timnya telah dikerahkan untuk mengusut tuntas terkait dengan proses penyelenggaraan, pengamanan sekaligus melakukan investigasi terkait dengan hal itu.

“Saat ini saya telah mengajak tim dari Mabes Polri terdiri dari Bareskrim, Propam, Sops, Pusdokes, Inafis, Puslabfor untuk melakukan langkah-langkah terkait pendalaman terhadap investigasi yang kami lakukan,” ujar Sigit melalui keterangan resminya yang dikutip langgam.id, Senin (3/10/2022).

Tim DVI, kata Sigit, juga langsung melakukan proses identifikasi terhadap seluruh masyarakat yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

Untuk saat ini, lanjut Sigit, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan kab/kota, jumlah korban meninggal dunia akibat peristiwa tersebut sebanyak 125 orang.

“Saat ini data terakhir hasil pengecekan verifikasi Dinkes jumlahnya 125, tadi 129, karena ada tercatat ganda. Kemudian, tentunya kami lakukan langkah-langkah lanjutan dengan tim DVI dan tim penyidik melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menginvestigasi secara tuntas. Nanti hasilnya kita sampikan ke seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Polisi, sebut Sigit, juga akan mengumpulkan data, fakta dan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara atau stadion. Hal itu merupakan gerak cepat aparat dalam mengusut tuntas peristiwa itu.

Baca juga: Ratusan Korban Jiwa di Stadion Kanjuruhan: Negara Diminta Bertanggung Jawab

“Yang jelas, kami serius dan usut tuntas tentunya. Ke depan terkait proses penyelenggaraan dan pengamanan yang akan didiskusikan, akan menjadi acuan dalam proses pengamanan,” katanya.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Polri Pastikan Tindaklanjuti Instruksi Presiden Usut Tuntas Peristiwa Kanjuruhan appeared first on Langgam.id.

Penggunaan pelat nomor kendaraan dengan dasar hijau itu mulai diterapkan 1 Oktober 2022.

Dirlantas Polda Kepri, Kombes Pol Tri Yulianto mengatakan, pelat nomor hijau tersebut diberlakukan untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

“Penerapan TNKB hijau itu diatur beradasarkan pasal 45 ayat 1 (f) yaitu untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan,” ujar Tri dalam keterangan resminya yang dikutip langgam.id, Senin (3/10/2022).

Kendaraan dengan pelat hijau, kata Tri, merupakan kendaraan yang mendapatkan tiket bea masuk. “Oleh karena itu, plat hijau diperuntukan untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas atau yang secara internasional dikenal dengan istilah Free Trade Zone (FTZ),” ungkapnya.

Kendaraan dengan pelat hijau tersebut, lanjut Tri, bakal bebas dari penanganan bea masuk, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan cukai.

“Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2007, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di antaranya Batam, Bintan dan Karimun,” katanya.

Baca juga: Pelat Nomor Putih di Tanah Datar Sudah Berlaku, Ini Kendaraan yang Diprioritaskan

Tri menjelaskan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor: 36 Ttahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, FTZ berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia (NKRI) yang tidak termasuk dalam daerah pabean.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Setelah Putih, Polri Juga Terbitkan Pelat Nomor Kendaraan Hijau di Wilayah Ini appeared first on Langgam.id.