Langgam.id – Pemerintah Kota Padang Panjang membangun monumen peringatan Gempa 1926 sebagai pengingat salah satu bencana terbesar yang pernah melanda daerah itu sekaligus memperkuat budaya sadar bencana di tengah masyarakat.

Pembangunan monumen ditandai dengan peletakan batu pertama dalam kegiatan Refleksi Satu Abad Gempa 1926 yang digelar di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM), Sabtu (27/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum mengenang 100 tahun gempa dahsyat yang mengguncang Padang Panjang dan sekitarnya pada 28 Juni 1926.

Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Putu Venda, mengatakan monumen tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi generasi sekarang maupun mendatang agar tidak melupakan sejarah kebencanaan yang pernah dialami daerah tersebut.

“Kita mengenang gempa 28 Juni 1926 sebagai pengingat bagi generasi hari ini dan generasi mendatang bahwa kota ini pernah mengalami salah satu tragedi terbesar dalam sejarahnya. Namun dari peristiwa itu pula, masyarakat Padang Panjang membuktikan mampu bangkit dan terus melangkah ke depan,” katanya.

Menurut Putu, peringatan satu abad gempa bukan sekadar mengenang peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.

Ia mengatakan, bencana yang meluluhlantakkan infrastruktur dan merenggut banyak korban jiwa itu meninggalkan pelajaran berharga tentang pentingnya gotong royong, ketabahan, dan kebersamaan dalam membangun kembali daerah.

“Refleksi satu abad gempa ini harus menjadi momentum memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan budaya sadar bencana, serta membangun masyarakat yang semakin tangguh menghadapi berbagai potensi bencana di masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I BMKG Padang Panjang, Suaidi Ahadi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun budaya mitigasi bencana melalui edukasi kepada masyarakat.

“Ini adalah bentuk kesiapsiagaan, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Dengan memahami sejarah kebencanaan, kita dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi risiko apabila bencana serupa terjadi di masa mendatang,” katanya.

Berdasarkan kajian BMKG, gempa yang terjadi pada 1926 berkaitan dengan aktivitas Sesar Sianok hingga kawasan Danau Singkarak. Aktivitas sesar tersebut juga kembali memicu gempa pada 2007 sehingga menjadi pengingat bahwa wilayah Sumatera Barat memiliki dinamika kebumian yang perlu dipahami bersama.

Melalui pembangunan monumen tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang berharap sejarah Gempa 1926 tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga menjadi sarana edukasi kebencanaan sekaligus pengingat pentingnya kesiapsiagaan bagi masyarakat dan generasi mendatang. (HER)

The post Pemko Padang Panjang Bangun Monumen Peringatan Gempa 1926 appeared first on Langgam.id.

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kota Padang Panjang, Jumat (19/6/2026), setelah seluruh fraksi menyatakan menerima ranperda tersebut.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Imbral didampingi Wakil Ketua Mardiansyah dan Wakil Ketua Nurafni Fitri. Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.

Persetujuan ditandai dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD yang secara bulat menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi perda.

Pendapat akhir fraksi disampaikan oleh Amrizal dari Fraksi PBB-PKS, Nasrul dari Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa, Hendrico dari Fraksi Gerindra, Vani Utari dari Fraksi PAN, serta Andre Hilman Pratama dari Fraksi NasDem.

Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas pembahasan ranperda yang dinilainya berlangsung konstruktif dan penuh semangat kemitraan.

Menurut Hendri, berbagai saran, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Seluruh saran, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi masukan penting bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Hendri juga menanggapi salah satu catatan fraksi terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Panjang. Ia menegaskan pemerintah daerah akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kualitas layanan kesehatan.

Menurut dia, perbaikan akan dilakukan mulai dari penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), penguatan etika tenaga medis, hingga peningkatan kualitas komunikasi antara petugas kesehatan dan pasien.

“Kita tidak boleh kalah dengan rumah sakit swasta. SOP akan kita benahi, begitu juga etika tenaga medis, baik dalam bertindak maupun bertutur kata saat memberikan pelayanan kesehatan,” kata Hendri.

Selain sektor kesehatan, Pemko Padang Panjang juga berkomitmen meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hendri menargetkan penggunaan anggaran pada 2026 dapat berjalan lebih optimal sehingga sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dapat ditekan seminimal mungkin.

“Tahun 2026 ini kita berupaya agar tidak ada SiLPA, kecuali yang memang terjadi akibat kebijakan efisiensi. Mari kita bergandengan tangan antara DPRD dan Pemerintah Kota untuk membangun Padang Panjang yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga membuka ruang bagi masyarakat maupun DPRD untuk melaporkan apabila ditemukan aparatur sipil negara (ASN) yang belum memberikan pelayanan secara maksimal. Laporan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai tanda resmi ditetapkannya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah. (HER)

The post DPRD Padang Panjang Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2025 appeared first on Langgam.id.

Kepastian alokasi bantuan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Bantuan TKD Bencana di Sumatera yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara virtual, Rabu (17/6/2026).

Rakor yang diikuti pemerintah daerah penerima bantuan di wilayah Sumatera itu membahas langkah percepatan penyaluran dan pemanfaatan dana rehabilitasi agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.

Dalam arahannya, Tito meminta seluruh pemerintah daerah penerima bantuan untuk segera merealisasikan dana yang telah dialokasikan. Pemerintah Pusat, kata dia, akan melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran.

“Pemerintah daerah yang mendapatkan tambahan TKD agar segera melakukan percepatan dalam proses penyaluran bantuan. Kami juga akan melakukan monitoring terhadap pemanfaatan tambahan TKD yang telah diberikan untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target,” katanya.

Mewakili Wali Kota Padang Panjang, Wakil Wali Kota Allex Saputra mengatakan proses administrasi dan mekanisme penyaluran bantuan saat ini tengah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saat ini prosesnya sedang berjalan. Kami berharap dalam waktu dekat bantuan yang telah dialokasikan dapat segera diterima oleh pihak terkait sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pemulihan daerah terdampak bencana,” ujarnya.

Menurut Allex, dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat menjadi modal penting dalam mempercepat pemulihan berbagai sektor yang terdampak bencana. Selain pembangunan kembali infrastruktur, dana tersebut juga diharapkan mampu membantu pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp79,01 miliar tersebut, Pemko Padang Panjang berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.

Dalam rakor tersebut, Wakil Wali Kota turut didampingi Kepala BPBD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, serta perwakilan BPKD Kota Padang Panjang.

Selain menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemko Padang Panjang juga mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp3 miliar untuk daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, masing-masing Rp2 miliar untuk Kabupaten Nagan Raya dan Rp1 miliar untuk Kabupaten Aceh Tenggara sebagai bentuk solidaritas antardaerah dalam mendukung pemulihan pascabencana. (HER)

The post Pemko Padang Panjang Terima TKD Rp79,01 Miliar untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana appeared first on Langgam.id.

Langgam.id — Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan penjelasan atas sorotan sejumlah fraksi DPRD terkait belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan tersebut disampaikan melalui Nota Jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada Rapat Paripurna DPRD Padang Panjang, Senin (15/6/2026). Nota jawaban dibacakan Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra.

Dalam pandangannya, sejumlah fraksi menyoroti masih belum maksimalnya penerimaan dari sektor pajak hotel, restoran, serta retribusi persampahan yang dinilai memiliki potensi untuk terus ditingkatkan.

Menanggapi hal itu, Pemko Padang Panjang menyebut telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mengoptimalkan penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi.

Upaya tersebut meliputi pemutakhiran data perpajakan berbasis geospasial, pelaksanaan uji petik di lapangan, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, serta penguatan sistem pembayaran non-tunai untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi.

“Pemerintah daerah terus melakukan pembenahan tata kelola pendapatan agar potensi PAD yang ada dapat dimaksimalkan secara bertahap,” demikian disampaikan dalam nota jawaban pemerintah.

Selain menjelaskan strategi peningkatan PAD, Pemko juga merespons pandangan DPRD terkait tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Menurut pemerintah, penguatan kapasitas fiskal daerah akan dilakukan melalui peningkatan investasi, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Imbral didampingi Wakil Ketua Nurafni Fitri itu, pemerintah juga memaparkan sejumlah capaian pengelolaan APBD 2025. Salah satunya realisasi belanja modal yang mencapai 85,51 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 73,99 persen dan tahun 2023 yang berada pada angka 63,20 persen.

Pemko menjelaskan, selisih antara pagu anggaran dan realisasi yang membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada sejumlah pos belanja merupakan hasil efisiensi pelaksanaan kegiatan, bukan karena program yang tidak terlaksana.

Terkait realisasi subsidi bunga bagi pelaku UMKM yang belum optimal, pemerintah menyebut kondisi tersebut dipengaruhi kendala administratif dalam proses perbankan. Ke depan, pendampingan kepada pelaku usaha akan terus diperkuat agar pemanfaatan program tersebut semakin meningkat.

Mengakhiri penyampaian nota jawaban, Wakil Wali Kota Allex Saputra menegaskan seluruh kebijakan dan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja.

“Kami sangat terbuka untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam pada tahapan berikutnya. Semua ini demi perbaikan bersama dan kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai,” ujarnya. (HER)

The post Dikritik Soal Penerimaan PAD Belum Optimal, Begini Penjelasan Pemko Padang Panjang appeared first on Langgam.id.

Langgam.id — Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya menarik minat investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut. Salah satunya dilakukan melalui partisipasi pada ajang 2026 China (Indonesia) Trade Fair dan International Industrial Week Indonesia 2026 yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

Dalam forum yang mempertemukan investor, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan perusahaan internasional itu, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mempromosikan berbagai potensi investasi yang dimiliki daerahnya, terutama pada sektor pertanian, industri pangan, perdagangan, dan pariwisata.

Menurut Hendri, Padang Panjang memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi daya tarik bagi investor. Selain berada di lokasi strategis di Sumatera Barat, kota tersebut juga didukung kondisi geografis dataran tinggi dengan iklim sejuk yang mendukung berbagai aktivitas ekonomi produktif.

“Kami mengundang para investor dan pelaku usaha internasional untuk datang langsung ke Padang Panjang dan melihat berbagai potensi yang kami miliki. Kota kami memiliki sektor pertanian yang kuat, industri pangan yang berkembang, serta destinasi wisata yang terus tumbuh dan siap dikembangkan melalui investasi yang berkelanjutan,” kata Hendri dikutip dati Kominfo, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, keikutsertaan Pemko Padang Panjang dalam pameran internasional tersebut merupakan bagian dari strategi memperluas jejaring kerja sama sekaligus memperkenalkan berbagai potensi ekonomi daerah kepada pasar global.

Menurut Hendri, hubungan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha, baik melalui pendekatan business to business (B2B) maupun government to government (G2G), dapat membuka peluang investasi yang lebih besar bagi daerah.

Karena itu, Pemko Padang Panjang terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penyederhanaan layanan investasi, serta pengembangan infrastruktur pendukung.

“Kami percaya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor akan membuka peluang baru bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Karena itu kami mengajak para investor global untuk menjadikan Padang Panjang sebagai salah satu destinasi investasi yang menjanjikan di Indonesia,” ujarnya.

Hendri menilai kerja sama ekonomi yang terus diperkuat akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan perdagangan, serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga terus menyediakan berbagai informasi investasi yang mudah diakses guna memudahkan calon investor memahami peluang usaha yang tersedia di Padang Panjang.

Melalui partisipasi dalam International Industrial Week Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 6 Juni mendatang, Pemko Padang Panjang berharap dapat menjalin kerja sama dengan lebih banyak mitra strategis sekaligus menarik investasi baru pada sektor-sektor unggulan daerah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat posisi Padang Panjang sebagai salah satu tujuan investasi potensial di Sumatera Barat dan Indonesia. (HER)

The post China Indonesia Trade Fair 2026: Pemko Padang Panjang Tawarkan Investasi di Sektor Pertanian dan Pariwisata appeared first on Langgam.id.

Langgam.id — Pemerintah Kota Padang Panjang menargetkan daerahnya berkembang sebagai kota event guna menggerakkan sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai kegiatan kolaboratif pun terus didorong untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, mengatakan bahwa penyelenggaraan event menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kunjungan wisata sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.

“Event yang digelar tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan efek berganda, terutama bagi sektor perhotelan, kuliner, dan UMKM,” ujarnya saat jumpa pers pelaksanaan Gowes Fun Adventure, Minggu (19/4/2026).

Kegiatan Gowes Fun Adventure yang berlangsung di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau menjadi salah satu contoh event kolaboratif antara pemerintah dan komunitas. Menurut Hendri, inisiatif dari komunitas tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam menghidupkan kegiatan positif di daerah.

Ia menilai, kehadiran ribuan peserta yang datang dari berbagai daerah dan menginap selama kegiatan turut memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Ke depan, Pemkot menargetkan skala kegiatan semakin besar, bahkan jumlah peserta diharapkan bisa mencapai 50.000 orang dengan daya tarik hadiah yang lebih kompetitif.

Selain itu, Pemkot Padang Panjang telah menyusun kalender event sepanjang 2026 yang memuat sekitar 35 kegiatan, mulai dari olahraga, seni budaya, hingga pariwisata. Sejumlah agenda unggulan di antaranya Gowes Fun Adventure, Pacu Kuda, Festival Seni Budaya, Padang Panjang Travel Mart, serta Festival Hari Jadi Kota.

Hendri menegaskan, hampir seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara kolaboratif antara organisasi perangkat daerah (OPD), komunitas, dan kelompok masyarakat.

Di sisi lain, dukungan juga datang dari DPRD setempat. Wakil Ketua DPRD Padang Panjang, Mardiansyah, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung program yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Busmar Chandra, menyebutkan bahwa ribuan peserta dari berbagai daerah telah ambil bagian dalam Gowes Fun Adventure. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap event yang digelar di Padang Panjang.

Pemerintah Kota Padang Panjang berharap, konsistensi penyelenggaraan event dapat memperkuat citra daerah sebagai destinasi wisata berbasis kegiatan (event-based tourism), sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

The post Dorong Pariwisata dan UMKM, Padang Panjang Bidik jadi Kota Event appeared first on Langgam.id.

Pelatihan bertajuk Homestay Naik Kelas 2026 itu dibuka oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, di Gedung Pertemuan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Porapar) Kompleks PDIKM, Kamis (2/4/2026) lalu.

Dalam sambutannya, Allex menegaskan bahwa homestay tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga menjadi representasi wajah keramahan daerah di mata wisatawan.

“Homestay adalah bagian dari pengalaman wisata itu sendiri. Karena itu, pengelola harus mampu menghadirkan layanan yang nyaman sekaligus memberi kesan yang autentik dan berkesan,” ujarnya dikutip dari Kominfo.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan usaha secara profesional dan inovatif agar homestay di Padang Panjang mampu bersaing dengan destinasi lain. Menurut dia, peningkatan kualitas layanan dan fasilitas menjadi kunci untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.

Selain itu, Allex juga mendorong kolaborasi antarpelaku usaha serta dukungan lintas sektor agar pengembangan homestay dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis homestay di Padang Panjang akan semakin berkembang dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Porapar Padang Panjang, Busmar Candra, menjelaskan bahwa pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola homestay.

Menurut Busmar, penguatan kapasitas SDM menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan, pengelolaan usaha, hingga pengembangan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Para peserta juga mendapatkan pembekalan dari akademisi pariwisata, Eka Marianti, serta praktisi pariwisata, Roby, yang berbagi strategi pengelolaan homestay yang efektif dan kompetitif.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kota Padang Panjang berharap para pengelola homestay mampu meningkatkan standar layanan sekaligus menghadirkan pengalaman menginap yang khas, sehingga memperkuat posisi daerah sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Sumatera Barat.

The post Daya Saing Pariwisata, 35 Pengelola Homestay di Padang Panjang Didorong Naik Kelas appeared first on Langgam.id.

Sidak tersebut dilakukan pada hari pertama masuk kerja guna mengecek langsung kesiapan aparatur, baik dari sisi kehadiran, kedisiplinan, maupun kondisi lingkungan kerja di masing-masing OPD.

Dalam kegiatan itu, Wawako Allex didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Wita Desi Susanti, Asisten Bidang Administrasi Umum Ade Nafrita Anas, serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Faizah.

Allex menyampaikan, secara umum tingkat kehadiran pegawai sudah cukup baik. Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya menjaga disiplin, termasuk dalam hal berpakaian, penggunaan atribut, serta kepatuhan terhadap aturan kepegawaian.

“Kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu setelah libur panjang. Karena itu, kedisiplinan dan tanggung jawab harus tetap dijaga,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar segera kembali fokus bekerja dan meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang profesional, ramah, dan responsif.

Selain itu, Allex mendorong setiap OPD untuk terus menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan program kerja agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap OPD semakin aktif berinovasi sehingga program-program unggulan dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat yang luas,” tambahnya.

Melalui sidak ini, Pemerintah Kota menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pelayanan publik serta memastikan kinerja aparatur tetap optimal pascalibur Idulfitri.

The post Pastikan Pelayanan Optimal, Wawako Padang Panjang Sidak OPD Usai Lebaran appeared first on Langgam.id.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya, yakni sebagai ruang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah spanduk dan media promosi yang belum memiliki izin resmi serta belum memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan penataan dipimpin langsung oleh Wali Kota, Hendri Arnis bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam pelaksanaannya, Pemko mengedepankan pendekatan persuasif melalui dialog dan edukasi kepada para pedagang.

Wako Hendri menyampaikan, penataan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menjaga estetika dan ketertiban kota.

“Kita ingin trotoar kembali berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai ruang publik yang aman bagi pejalan kaki. Penataan ini juga bagian dari upaya mewujudkan kota yang rapi, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” ujarnya dikutip dari Kominfo, Jumat (27/2/2026).

Ia menegaskan, kebijakan ini bukan untuk menghambat aktivitas usaha masyarakat. Menurutnya, pelaku usaha merupakan bagian penting dari penggerak ekonomi daerah.

“Kami memahami usaha yang dijalankan masyarakat adalah untuk mencari nafkah. Karena itu, penataan ini bukan untuk mempersulit, melainkan agar usaha tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum dan keselamatan. Di persimpangan jalan, misalnya, pemasangan booth atau baliho yang kurang tepat dapat menghalangi pandangan pengendara dan berpotensi menimbulkan kecelakaan,” jelasnya.

Pemko, lanjutnya, akan terus berupaya mencarikan solusi terbaik bagi pedagang yang terdampak penertiban, termasuk mengarahkan mereka ke lokasi yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peraturan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga memfasilitasi bantuan dari Baznas Kota Padang Panjang kepada pedagang yang diminta memindahkan lokasi booth, sebagai bentuk dukungan agar mereka tetap dapat menjalankan usaha secara tertib dan berkelanjutan.

Melalui langkah ini, Pemko berharap tercipta suasana kota yang lebih tertata, aman, dan nyaman, di mana ruang publik terjaga dengan baik dan pelaku usaha dapat berkembang secara berkesinambungan.

The post Pemko Padang Panjang Tertibkan Spanduk di Sepanjang Jalan Utama appeared first on Langgam.id.

Didampingi Kepala Dinas Kesehatan, dr. Sonya Themiarto, serta Direktur RSUD, dr. Irwanto, Wako Hendri mengecek kondisi fasilitas, kebersihan ruangan, hingga ketersediaan alat kesehatan.

Ia menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi agar pelayanan lebih optimal dan nyaman bagi pasien.

“Kita ingin masyarakat datang berobat dengan rasa tenang dan percaya. Fasilitas harus memadai, pelayanan harus ramah dan profesional,” tegasnya, dikutip dari Kominfo.

Selain fasilitas fisik, Hendri juga menyoroti tata kelola dan kinerja sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, setiap unit harus bekerja sesuai tugas dan fungsi secara maksimal, sehingga tidak ada lagi keluhan yang berulang dari masyarakat.

Ia pun memberikan tenggat waktu satu bulan kepada manajemen RSUD untuk melakukan pembenahan. Evaluasi akan dilakukan guna memastikan perubahan benar-benar dirasakan oleh pengguna layanan.

Dalam kunjungan tersebut, Wako juga menemukan pasien rujukan dari luar daerah yang terdiagnosis stroke, namun terkendala kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Kondisi ini menjadi perhatian khusus karena berpotensi menghambat pelayanan.

Pemko, katanya, akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sekitar dan pihak BPJS agar persoalan administrasi tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. RSUD harus hadir sebagai solusi, bukan menambah beban masyarakat,” tutupnya.

The post Datangi RSUD, Wako Padang Panjang Minta Tingkatkan Pelayanan appeared first on Langgam.id.