Langgam.id – Pemerintah Kota Padang Panjang menyiapkan konselor sebaya di kalangan pelajar sebagai upaya membantu remaja menghadapi berbagai persoalan yang mereka alami. Melalui pelatihan ini, para siswa diharapkan mampu menjadi tempat berbagi, memberikan dukungan psikologis, sekaligus menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Konseling Remaja yang diikuti 15 siswa tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) se-Kota Padang Panjang di Aula Kantor Camat Padang Panjang Barat (PPB), Rabu (5/8/2026).

Pelatihan menghadirkan Ketua TP-PKK Kota Padang Panjang, Maria Feronika Hendri Arnis, sebagai narasumber utama dengan materi “Konseling Remaja: Bimbingan dan Dukungan Psikologis untuk Menghadapi Masa Transisi”. Kegiatan dibuka Camat Padang Panjang Barat Romi Ar Rahman serta dihadiri Lurah Pasar Usang Dodi Afriandi, pengurus TP-PKK kecamatan dan kelurahan, serta para peserta.

Dalam pemaparannya, Maria Feronika mengatakan masa remaja merupakan fase yang penuh perubahan sehingga membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk berbagi berbagai persoalan. Menurutnya, tidak semua remaja mudah menyampaikan masalah kepada orang tua maupun guru, sehingga kehadiran konselor sebaya menjadi sangat penting.

“Remaja harus menjadi agen perubahan yang mampu memberikan pengaruh positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Konselor sebaya memiliki peran penting sebagai tempat berbagi dan memberikan motivasi kepada teman-temannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, konselor sebaya tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga harus mampu memberikan dukungan yang tepat dan mengarahkan teman yang membutuhkan bantuan kepada pihak yang lebih kompeten.

Selain itu, peserta dibekali materi komunikasi efektif, dasar-dasar konseling remaja, serta teknik menghadapi berbagai persoalan yang umum dialami remaja. Pembelajaran dilakukan secara interaktif melalui diskusi, simulasi, dan sesi tanya jawab agar peserta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Camat Padang Panjang Barat Romi Ar Rahman berharap pelatihan tersebut melahirkan generasi muda yang peduli terhadap sesama dan mampu menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat.

“Harapan kita, melalui pelatihan ini lahir generasi muda yang mampu menjadi pendamping bagi teman sebaya, sekaligus menjadi pelopor terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh siswa,” katanya.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kota Padang Panjang berharap keberadaan konselor sebaya dapat menjadi salah satu solusi dalam membantu remaja menghadapi berbagai tantangan, sekaligus memperkuat karakter generasi muda yang peduli, berempati, dan mampu memberikan pengaruh positif di lingkungan sekitarnya. (HER)

The post Pemko Padang Panjang Siapkan Konselor Sebaya Atasi Persoalan Remaja appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas melalui percepatan sertifikasi halal. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperluas akses pasar.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, saat menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat bertema “Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Percepatan Sertifikasi Halal dan Pembangunan Ekosistem Halal di Sumatera Barat” di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8/2026).

Rakor yang dibuka Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah itu diikuti kepala daerah serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar.

Allex mengatakan, percepatan sertifikasi halal bukan hanya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, tetapi juga menjadi jaminan bagi konsumen sekaligus meningkatkan nilai tambah produk UMKM.

“Kehadiran kita di sini menegaskan komitmen Pemko Padang Panjang dalam mendorong percepatan sertifikasi halal. Hal ini sangat penting untuk memberikan jaminan kenyamanan bagi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM lokal,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan pelaku UMKM memperoleh akses informasi, pendampingan, hingga kemudahan dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

Karena itu, Pemko Padang Panjang siap memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar proses sertifikasi dapat berlangsung lebih cepat dan mudah.

“Kami siap berkolaborasi aktif dengan Pemerintah Provinsi dan BPJPH untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Padang Panjang,” katanya.

Allex berharap semakin banyak produk UMKM di Padang Panjang yang mengantongi sertifikat halal sehingga memiliki daya saing lebih tinggi dan mampu menembus pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa jaminan produk halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen sekaligus upaya meningkatkan kualitas produk nasional.

“Jaminan produk halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan bentuk perlindungan nyata bagi konsumen dan peningkatan standar kualitas produk kita. Kami mengapresiasi komitmen para kepala daerah di Sumatera Barat, dan BPJPH siap memberikan kemudahan serta pendampingan maksimal agar proses sertifikasi halal bagi UMKM di daerah dapat berjalan cepat dan akuntabel,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah terus aktif memfasilitasi pelaku UMKM agar semakin banyak produk lokal yang memperoleh sertifikat halal dan mampu memperkuat ekosistem halal di daerah. (HER)

The post UMKM Padang Panjang Didorong Naik Kelas, Pemko Percepat Sertifikasi Halal appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang berkomitmen memberikan beasiswa penuh kepada putra-putri daerah yang berhasil diterima di Fakultas Kedokteran perguruan tinggi negeri (PTN).

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, saat mengunjungi SMP Negeri 1 Padang Panjang, Jumat (31/7/2026).

Hendri mengatakan, beasiswa tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan.

“Akan kita perjuangkan full beasiswa bagi yang lulus jurusan kedokteran asal masuk kampus negeri. Pemerintah Kota Padang Panjang komit, tamat SMA yang ingin lanjut ke kedokteran akan diberikan beasiswa,” katanya dikutip dari Kominfo.

Ia mengingatkan para siswa agar mempersiapkan diri sejak dini dengan belajar sungguh-sungguh. Menurutnya, kesempatan memperoleh pendidikan tinggi harus diiringi dengan kerja keras dan kedisiplinan.

“Rajin belajar, serius, tekun dan jangan sia-siakan waktu. Jangan banyak nongkrong, jangan merokok, apalagi terlibat judi. Kalau menggunakan handphone, gunakan untuk belajar dan mencari ilmu,” ujarnya.

Selain itu, Hendri mengajak para pelajar memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan diri, bukan sekadar untuk hiburan.

“Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Gunakan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan diri,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Hendri juga meminta pihak sekolah mendata siswa yang belum memiliki seragam. Data tersebut nantinya akan diajukan kepada Baznas Kota Padang Panjang agar dapat diberikan bantuan.

Tak hanya itu, Wali Kota juga berdiskusi dengan kepala sekolah dan para guru mengenai peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan kemampuan bahasa asing bagi siswa.

Menurut Hendri, selain bahasa Inggris, pelajar juga perlu dibekali kemampuan berbahasa Jepang dan Mandarin untuk memperluas peluang melanjutkan pendidikan maupun bekerja di masa depan.

“Kalau bisa, anak-anak juga belajar bahasa Jepang karena peluang untuk melanjutkan pendidikan maupun bekerja ke Jepang semakin terbuka,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Hendri turut menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar tercipta suasana belajar yang sehat, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga sekolah. (HER)

The post Pemko Padang Panjang Janjikan Beasiswa Penuh bagi Siswa yang Lulus Fakultas Kedokteran PTN appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Pemerintah Kota Padang Panjang kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Kegiatan yang berlangsung di area parkir Masjid Muhammadiyah, Selasa (28/7/2026), itu disambut antusias masyarakat. Berbagai komoditas pangan yang dijual dengan harga di bawah pasaran laris dibeli warga.

Komoditas yang tersedia meliputi cabai merah, bawang merah, bawang putih, kentang, terong, buncis, bawang prei, seledri, selada, wortel, kol, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Sayuran tersebut merupakan hasil panen tiga Kelompok Wanita Tani (KWT) binaan Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Padang Panjang.

Selain itu, Balai Benih Ikan (BBI) juga menyediakan ikan nila hasil budidaya, sedangkan Perum Bulog menghadirkan mobil pangan yang menjual beras, minyak goreng, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, Varia Warvis, mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

“Antusiasme masyarakat selalu tinggi. Bahkan sebelum pukul 11.00 WIB, sebagian besar komoditas biasanya sudah habis terjual. Kami berupaya agar GPM ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurut Varia, seluruh komoditas dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Beberapa komoditas yang ditawarkan antara lain cabai merah Rp35.000 per kilogram, bawang merah kampung Rp22.000 per kilogram, bawang merah impor Rp13.000 per kilogram, bawang putih Rp12.000 per setengah kilogram, kentang Rp12.000 per kilogram, serta ikan nila Rp16.000 per setengah kilogram.

Salah seorang warga, Ros, mengaku terbantu dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah karena harga kebutuhan pokok yang dijual jauh lebih murah dibandingkan di pasaran.

“Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan secara rutin karena sangat membantu masyarakat, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan,” katanya. (HER)

The post Jaga Stabilitas Harga, Pemko Padang Panjang Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang mulai memberlakukan sistem lalu lintas dua arah di Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (22/7/2026) hari ini.

Kebijakan tersebut diterapkan setelah dilakukan evaluasi bersama instansi terkait dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas, aspek keselamatan, serta masukan dari masyarakat.

Sebelumnya, ruas Jalan Jenderal Sudirman menerapkan sistem satu arah (one way) sebagai upaya mengurai kepadatan arus kendaraan, meningkatkan kelancaran mobilitas, sekaligus mendukung keselamatan pengguna jalan.

Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, mengatakan perubahan kembali menjadi dua arah merupakan hasil evaluasi terhadap penerapan rekayasa lalu lintas yang telah dilakukan selama beberapa waktu terakhir.

“Kami berharap penyesuaian ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas serta menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan,” ujarnya.

Seiring pemberlakuan sistem dua arah di Jalan Jenderal Sudirman, pemerintah juga melakukan penyesuaian rekayasa lalu lintas di Jalan Imam Bonjol dan Jalan M. Syafei guna menjaga kelancaran serta keterpaduan arus kendaraan.

Menjelang penerapan kebijakan tersebut, perangkat daerah bersama instansi terkait telah melakukan penyesuaian rambu-rambu, marka jalan, serta perlengkapan lalu lintas lainnya. Sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan agar pengguna jalan memahami perubahan arus lalu lintas.

Hendri turut mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan masukan secara santun dan konstruktif selama proses evaluasi kebijakan rekayasa lalu lintas.

Pemko Padang Panjang mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mematuhi rambu lalu lintas, marka jalan, serta arahan petugas demi menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Pemerintah berharap pemberlakuan kembali sistem dua arah di Jalan Jenderal Sudirman dapat memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas perdagangan, pelayanan publik, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang Panjang. (HER)

The post Mulai Hari Ini, Jalan Sudirman Padang Panjang Diberlakukan 2 Arah appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Komitmen tersebut ditegaskan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Pembangunan Huntap Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera secara daring dari Balai Kota Padang Panjang, Selasa (21/7/2026).

Rakor dipimpin Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Muhammad Tito Karnavian. Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan hunian tetap sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi.

Dari Kota Padang Panjang, rakor diikuti Wali Kota Hendri Arnis bersama jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim LH).

Dalam rakor, pemerintah pusat mengevaluasi perkembangan pembangunan huntap di berbagai daerah, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta membahas langkah-langkah percepatan agar masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan nyaman.

Selain pembangunan rumah, pembahasan juga mencakup penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung, seperti akses jalan, jaringan listrik, air minum, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan relokasi.

Pemerintah pusat menargetkan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat diselesaikan pada 2027. Saat ini, proses pembangunan dan relokasi terus dipercepat di sejumlah daerah.

Rakor turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang memaparkan kesiapan pembangunan huntap beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Usai mengikuti rakor, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menegaskan pihaknya siap terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan huntap berjalan sesuai target.

“Penyediaan huntap merupakan bagian penting dari proses pemulihan pascabencana. Kami akan terus memperkuat koordinasi agar pembangunan huntap dapat berjalan sesuai target, sehingga masyarakat penerima manfaat segera menempati rumah yang layak, aman, dan nyaman,” ujar Hendri.

Menurutnya, sinergi antarpemerintah menjadi faktor penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga proses pemulihan kehidupan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat, menyeluruh, dan berkelanjutan. (HER)

The post Pemko Padang Panjang Tegaskan Komitmen Percepat Pembangunan Huntap untuk Korban Bencana appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Pemerintah Kota Padang Panjang membangun monumen peringatan Gempa 1926 sebagai pengingat salah satu bencana terbesar yang pernah melanda daerah itu sekaligus memperkuat budaya sadar bencana di tengah masyarakat.

Pembangunan monumen ditandai dengan peletakan batu pertama dalam kegiatan Refleksi Satu Abad Gempa 1926 yang digelar di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM), Sabtu (27/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum mengenang 100 tahun gempa dahsyat yang mengguncang Padang Panjang dan sekitarnya pada 28 Juni 1926.

Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Putu Venda, mengatakan monumen tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi generasi sekarang maupun mendatang agar tidak melupakan sejarah kebencanaan yang pernah dialami daerah tersebut.

“Kita mengenang gempa 28 Juni 1926 sebagai pengingat bagi generasi hari ini dan generasi mendatang bahwa kota ini pernah mengalami salah satu tragedi terbesar dalam sejarahnya. Namun dari peristiwa itu pula, masyarakat Padang Panjang membuktikan mampu bangkit dan terus melangkah ke depan,” katanya.

Menurut Putu, peringatan satu abad gempa bukan sekadar mengenang peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.

Ia mengatakan, bencana yang meluluhlantakkan infrastruktur dan merenggut banyak korban jiwa itu meninggalkan pelajaran berharga tentang pentingnya gotong royong, ketabahan, dan kebersamaan dalam membangun kembali daerah.

“Refleksi satu abad gempa ini harus menjadi momentum memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan budaya sadar bencana, serta membangun masyarakat yang semakin tangguh menghadapi berbagai potensi bencana di masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I BMKG Padang Panjang, Suaidi Ahadi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun budaya mitigasi bencana melalui edukasi kepada masyarakat.

“Ini adalah bentuk kesiapsiagaan, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Dengan memahami sejarah kebencanaan, kita dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi risiko apabila bencana serupa terjadi di masa mendatang,” katanya.

Berdasarkan kajian BMKG, gempa yang terjadi pada 1926 berkaitan dengan aktivitas Sesar Sianok hingga kawasan Danau Singkarak. Aktivitas sesar tersebut juga kembali memicu gempa pada 2007 sehingga menjadi pengingat bahwa wilayah Sumatera Barat memiliki dinamika kebumian yang perlu dipahami bersama.

Melalui pembangunan monumen tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang berharap sejarah Gempa 1926 tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga menjadi sarana edukasi kebencanaan sekaligus pengingat pentingnya kesiapsiagaan bagi masyarakat dan generasi mendatang. (HER)

The post Pemko Padang Panjang Bangun Monumen Peringatan Gempa 1926 appeared first on Langgam.id.

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kota Padang Panjang, Jumat (19/6/2026), setelah seluruh fraksi menyatakan menerima ranperda tersebut.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Imbral didampingi Wakil Ketua Mardiansyah dan Wakil Ketua Nurafni Fitri. Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.

Persetujuan ditandai dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD yang secara bulat menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi perda.

Pendapat akhir fraksi disampaikan oleh Amrizal dari Fraksi PBB-PKS, Nasrul dari Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa, Hendrico dari Fraksi Gerindra, Vani Utari dari Fraksi PAN, serta Andre Hilman Pratama dari Fraksi NasDem.

Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas pembahasan ranperda yang dinilainya berlangsung konstruktif dan penuh semangat kemitraan.

Menurut Hendri, berbagai saran, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Seluruh saran, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi masukan penting bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Hendri juga menanggapi salah satu catatan fraksi terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Panjang. Ia menegaskan pemerintah daerah akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kualitas layanan kesehatan.

Menurut dia, perbaikan akan dilakukan mulai dari penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), penguatan etika tenaga medis, hingga peningkatan kualitas komunikasi antara petugas kesehatan dan pasien.

“Kita tidak boleh kalah dengan rumah sakit swasta. SOP akan kita benahi, begitu juga etika tenaga medis, baik dalam bertindak maupun bertutur kata saat memberikan pelayanan kesehatan,” kata Hendri.

Selain sektor kesehatan, Pemko Padang Panjang juga berkomitmen meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hendri menargetkan penggunaan anggaran pada 2026 dapat berjalan lebih optimal sehingga sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dapat ditekan seminimal mungkin.

“Tahun 2026 ini kita berupaya agar tidak ada SiLPA, kecuali yang memang terjadi akibat kebijakan efisiensi. Mari kita bergandengan tangan antara DPRD dan Pemerintah Kota untuk membangun Padang Panjang yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga membuka ruang bagi masyarakat maupun DPRD untuk melaporkan apabila ditemukan aparatur sipil negara (ASN) yang belum memberikan pelayanan secara maksimal. Laporan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai tanda resmi ditetapkannya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah. (HER)

The post DPRD Padang Panjang Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2025 appeared first on Langgam.id.

Kepastian alokasi bantuan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Bantuan TKD Bencana di Sumatera yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara virtual, Rabu (17/6/2026).

Rakor yang diikuti pemerintah daerah penerima bantuan di wilayah Sumatera itu membahas langkah percepatan penyaluran dan pemanfaatan dana rehabilitasi agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.

Dalam arahannya, Tito meminta seluruh pemerintah daerah penerima bantuan untuk segera merealisasikan dana yang telah dialokasikan. Pemerintah Pusat, kata dia, akan melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran.

“Pemerintah daerah yang mendapatkan tambahan TKD agar segera melakukan percepatan dalam proses penyaluran bantuan. Kami juga akan melakukan monitoring terhadap pemanfaatan tambahan TKD yang telah diberikan untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target,” katanya.

Mewakili Wali Kota Padang Panjang, Wakil Wali Kota Allex Saputra mengatakan proses administrasi dan mekanisme penyaluran bantuan saat ini tengah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saat ini prosesnya sedang berjalan. Kami berharap dalam waktu dekat bantuan yang telah dialokasikan dapat segera diterima oleh pihak terkait sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pemulihan daerah terdampak bencana,” ujarnya.

Menurut Allex, dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat menjadi modal penting dalam mempercepat pemulihan berbagai sektor yang terdampak bencana. Selain pembangunan kembali infrastruktur, dana tersebut juga diharapkan mampu membantu pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp79,01 miliar tersebut, Pemko Padang Panjang berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.

Dalam rakor tersebut, Wakil Wali Kota turut didampingi Kepala BPBD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, serta perwakilan BPKD Kota Padang Panjang.

Selain menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemko Padang Panjang juga mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp3 miliar untuk daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, masing-masing Rp2 miliar untuk Kabupaten Nagan Raya dan Rp1 miliar untuk Kabupaten Aceh Tenggara sebagai bentuk solidaritas antardaerah dalam mendukung pemulihan pascabencana. (HER)

The post Pemko Padang Panjang Terima TKD Rp79,01 Miliar untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana appeared first on Langgam.id.

Langgam.id — Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan penjelasan atas sorotan sejumlah fraksi DPRD terkait belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan tersebut disampaikan melalui Nota Jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada Rapat Paripurna DPRD Padang Panjang, Senin (15/6/2026). Nota jawaban dibacakan Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra.

Dalam pandangannya, sejumlah fraksi menyoroti masih belum maksimalnya penerimaan dari sektor pajak hotel, restoran, serta retribusi persampahan yang dinilai memiliki potensi untuk terus ditingkatkan.

Menanggapi hal itu, Pemko Padang Panjang menyebut telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mengoptimalkan penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi.

Upaya tersebut meliputi pemutakhiran data perpajakan berbasis geospasial, pelaksanaan uji petik di lapangan, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, serta penguatan sistem pembayaran non-tunai untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi.

“Pemerintah daerah terus melakukan pembenahan tata kelola pendapatan agar potensi PAD yang ada dapat dimaksimalkan secara bertahap,” demikian disampaikan dalam nota jawaban pemerintah.

Selain menjelaskan strategi peningkatan PAD, Pemko juga merespons pandangan DPRD terkait tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Menurut pemerintah, penguatan kapasitas fiskal daerah akan dilakukan melalui peningkatan investasi, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Imbral didampingi Wakil Ketua Nurafni Fitri itu, pemerintah juga memaparkan sejumlah capaian pengelolaan APBD 2025. Salah satunya realisasi belanja modal yang mencapai 85,51 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 73,99 persen dan tahun 2023 yang berada pada angka 63,20 persen.

Pemko menjelaskan, selisih antara pagu anggaran dan realisasi yang membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada sejumlah pos belanja merupakan hasil efisiensi pelaksanaan kegiatan, bukan karena program yang tidak terlaksana.

Terkait realisasi subsidi bunga bagi pelaku UMKM yang belum optimal, pemerintah menyebut kondisi tersebut dipengaruhi kendala administratif dalam proses perbankan. Ke depan, pendampingan kepada pelaku usaha akan terus diperkuat agar pemanfaatan program tersebut semakin meningkat.

Mengakhiri penyampaian nota jawaban, Wakil Wali Kota Allex Saputra menegaskan seluruh kebijakan dan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja.

“Kami sangat terbuka untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam pada tahapan berikutnya. Semua ini demi perbaikan bersama dan kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai,” ujarnya. (HER)

The post Dikritik Soal Penerimaan PAD Belum Optimal, Begini Penjelasan Pemko Padang Panjang appeared first on Langgam.id.