Langgam.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Komitmen tersebut ditegaskan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Pembangunan Huntap Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera secara daring dari Balai Kota Padang Panjang, Selasa (21/7/2026).
Rakor dipimpin Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Muhammad Tito Karnavian. Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan hunian tetap sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi.
Dari Kota Padang Panjang, rakor diikuti Wali Kota Hendri Arnis bersama jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim LH).
Dalam rakor, pemerintah pusat mengevaluasi perkembangan pembangunan huntap di berbagai daerah, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta membahas langkah-langkah percepatan agar masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan nyaman.
Selain pembangunan rumah, pembahasan juga mencakup penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung, seperti akses jalan, jaringan listrik, air minum, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan relokasi.
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat diselesaikan pada 2027. Saat ini, proses pembangunan dan relokasi terus dipercepat di sejumlah daerah.
Rakor turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang memaparkan kesiapan pembangunan huntap beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Usai mengikuti rakor, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menegaskan pihaknya siap terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan huntap berjalan sesuai target.
“Penyediaan huntap merupakan bagian penting dari proses pemulihan pascabencana. Kami akan terus memperkuat koordinasi agar pembangunan huntap dapat berjalan sesuai target, sehingga masyarakat penerima manfaat segera menempati rumah yang layak, aman, dan nyaman,” ujar Hendri.
Menurutnya, sinergi antarpemerintah menjadi faktor penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga proses pemulihan kehidupan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat, menyeluruh, dan berkelanjutan. (HER)
