Langgam.id — Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menerima alokasi Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) Bencana sebesar Rp79,01 miliar dari Pemerintah Pusat. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah itu.
Kepastian alokasi bantuan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Bantuan TKD Bencana di Sumatera yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara virtual, Rabu (17/6/2026).
Rakor yang diikuti pemerintah daerah penerima bantuan di wilayah Sumatera itu membahas langkah percepatan penyaluran dan pemanfaatan dana rehabilitasi agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.
Dalam arahannya, Tito meminta seluruh pemerintah daerah penerima bantuan untuk segera merealisasikan dana yang telah dialokasikan. Pemerintah Pusat, kata dia, akan melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah yang mendapatkan tambahan TKD agar segera melakukan percepatan dalam proses penyaluran bantuan. Kami juga akan melakukan monitoring terhadap pemanfaatan tambahan TKD yang telah diberikan untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target,” katanya.
Mewakili Wali Kota Padang Panjang, Wakil Wali Kota Allex Saputra mengatakan proses administrasi dan mekanisme penyaluran bantuan saat ini tengah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saat ini prosesnya sedang berjalan. Kami berharap dalam waktu dekat bantuan yang telah dialokasikan dapat segera diterima oleh pihak terkait sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pemulihan daerah terdampak bencana,” ujarnya.
Menurut Allex, dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat menjadi modal penting dalam mempercepat pemulihan berbagai sektor yang terdampak bencana. Selain pembangunan kembali infrastruktur, dana tersebut juga diharapkan mampu membantu pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dengan dukungan anggaran sebesar Rp79,01 miliar tersebut, Pemko Padang Panjang berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.
Dalam rakor tersebut, Wakil Wali Kota turut didampingi Kepala BPBD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, serta perwakilan BPKD Kota Padang Panjang.
Selain menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemko Padang Panjang juga mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp3 miliar untuk daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, masing-masing Rp2 miliar untuk Kabupaten Nagan Raya dan Rp1 miliar untuk Kabupaten Aceh Tenggara sebagai bentuk solidaritas antardaerah dalam mendukung pemulihan pascabencana. (HER)
