Langgam.id – Pemerintah Kota Padang Panjang komit mendorong penguatan pengelolaan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat yang diikuti Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (6/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Allex didampingi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Inspektorat Kota Padang Panjang. Sejumlah persoalan strategis dibahas, mulai dari optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD), pengelolaan aset BUMD hingga peningkatan produktivitas aset sebagai salah satu sumber PAD.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy mengatakan, pengelolaan BUMD tidak cukup hanya menjaga keberlangsungan usaha. BUMD juga harus mampu meningkatkan nilai perusahaan, menghasilkan dividen dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengelolaan BUMD harus berfokus pada peningkatan nilai perusahaan, dividen, dan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Vasko.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyebut Sumatera Barat memiliki berbagai potensi yang masih dapat dikembangkan untuk memperkuat pendapatan daerah.
Menurutnya, potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui tata kelola aset yang lebih efektif, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya daerah.
“Sumatera Barat masih memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui tata kelola aset yang lebih efektif, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya daerah untuk meningkatkan PAD,” kata Agun.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah juga didorong memastikan aset yang dimiliki tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi dapat dikelola secara produktif dan memberikan nilai tambah bagi daerah.
Selain aset dan BUMD, Komisi II DPR RI turut menyoroti pentingnya pembangunan sistem satu data nasional yang akurat dan terintegrasi.
Keseragaman serta validitas data antarlembaga dinilai penting agar perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Bagi Pemko Padang Panjang, pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset dan BUMD. Pemerintah daerah juga mendorong agar berbagai potensi yang dimiliki dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan pembangunan.
Berbagai masukan dalam kunjungan kerja tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong penguatan kebijakan terkait pengelolaan aset daerah, BUMD dan peningkatan PAD.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi II DPR RI, kepala daerah, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat, Forkopimda Sumbar, jajaran direksi dan komisaris BUMD, Bank Pembangunan Daerah, kepala Bappeda, serta kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah se-Sumatera Barat. (HER)
