Sumbar Kembali Terima 9.033 Hektare SK Hutan Sosial dari Presiden Jokowi

Langgam.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite menjadi Rp10.000 per liter.

Presiden Indonesia, Joko Widodo. (Foto: Dok. Setkab.go.id)

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Hingga saat ini, Sumbar telah memiliki SK untuk 236.904 hektare hutan sosial.

Langgam.id - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kembali menyerahkan 9.033 hektare Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial untuk Sumatra Barat (Sumbar) hari ini, Kamis (3/2/2022).

Penyerahan SK Hutan Sosial itu digelar secara daring yang dihadiri Jokowi dari Danau Toba, Sumatra Utara (Sumut).

Bertambahnya 9.033 hektare SK Hutan Sosial itu, maka total hutan sosial di Sumbar yeng terlah ber-SK sudah mencapai 236.904 hektare, dengan jumlah 169 SK.

Sebanyak 9.033 hektare hutan sosial yang diserahkan hari ini terdiri dari delapan SK.

Menurut Jokowi, penerbitan SK Hutan Sosial itu sebagai upaya pemerintah menggerakkan perekonomian, pemulihan lingkungan, dan pemanfaatan hutan melalui agroforestry.

"Setelah menerima SK, segera manfaatkan lahan yang ada. 50 persen tanami dengan tanaman berkayu, sisanya bisa ditanami tanaman musiman, seperti jagung, kedelai, kopi dan komoditas lainnya," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan agar lahan yang ada betul-betul diamnfaatkan untuk kegiatan produktif.

"Jangan diterlantarkan, apalagi dipindah tangankan," ucapnya.

Dijelaskan Jokowi, untuk pemanfaatan lahan itu, pemerintah juga telah menyiapkan program-program pembinaan bagi petani hutan.

"Lahan yang sudah diberikan harus dimanfaatkan secara optimal, tidak boleh diterlantarkan, apalagi dijual, jika ketahuan bisa kita cabut SK-nya. Pemerintah tidak main-main. Sudah ada 3 juta hektare yang dicabut SK-nya karena bertahun-tahun tak dimanfaatkan," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy yang mengikuti kegiatan itu secara virtual dari Sumbar meminta agar penerima SK membentuk kelompok-kelompok Hutan Sosial.

Gunanya, kata Audy, agar dapat bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk optimalisasi fungsi lahan-lahan tersebut.

Baca juga: Hutan Sosial Diharapkan Jadi Solusi Kemiskinan di Desa

"Ini adalah program strategis nasional. Setelah menerima SK, seperti arahan Presiden, kita harus dapat memanfaatkan secara optimal, tanami. Selain agroforestry, bisa juga dilakukan silvopastur, silvofishery, pembibitan, banyak lagi cara. Ajukan proposal untuk bantuan ke pemprov, nanti akan kita bantu lewat dinas terkait, jangan sampai ada lahan yang menganggur," katanya.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024