Hutan Sosial Diharapkan Jadi Solusi Kemiskinan di Desa

Hutan Sosial Diharapkan Jadi Solusi Kemiskinan di Desa

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit saat menghadiri acara Kolaborasi Kreasi (Ko-Kreasi) Tata Hubungan Kerja Perhutanan Sosial (Foto: Humas Pemprov Sumbar)

Langgam.id - Dirjen Kehutanan Sosial dan dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Supriyanto menyebutkan program perhutanan sosial bisa menjadi solusi pengurangan angka kemiskinan di masyarakat sekitar hutan.

Menurut Supriyanto, pihaknya pernah mencoba menyelesaikan 320 konflik tenurial (lahan) di kawasan hutan. Berdasarkan data yang ia temui di lapangan, hingga saat ini masih ada sekira 37 persen masyarakat yang berada di pinggir kawasan hutan, miskin.

"Dengan perhutanan sosial terbuka lapangan kerja yang banyak di desa, sehingga diharapkan tidak ada urbanisasi, sehingga desanya bisa maju," ujarnya saat mengisi acara Kolaborasi Kreasi (Ko-Kreasi) Tata Hubungan Kerja Perhutanan Sosial di Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Rabu, (9/10/2019).

Supriyanto berharap, kebijakan perhutanan sosial harus tepat sasaran dan memang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar hutan, bukan untuk masyarakat kota.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, perhutanan sosial merupakan inovasi dari KLHK. Selama ini, sangat sulit memberantas ilegal loging. Hal ini menjadi tanda bahwa banyak masyarakat di sekitar hutan yang miskin.

"Mudah-mudahan dengan program perhutanan sosial, pemberantasan kemiskinan masyarakat di pinggir hutan akan bisa selesai," ujarnya.

Ia mencontohkan, masyarakat Bayang Utara di Pesisir Selatan. Mereka merantau ke Wamena karena mereka tidak ada lahan untuk bisa dimanfaatkan. Sedangkan dengan perizinan perhutanan sosial, bisa membuat mereka mengelola hutan, sehingga mereka tidak perlu lagi merantau.

"Mereka bisa bertanam di hutan itu, tentu dengan perizinan kita, perlu kita atur, sehingga mereka tidak perlu lagi merantau," katanya. (Rahmadi/ZE)

Baca Juga

Pemprov Sumbar Teruskan Usulan Pelantikan 17 Kepala Daerah Terpilih ke Mendagri
Pemprov Sumbar Teruskan Usulan Pelantikan 17 Kepala Daerah Terpilih ke Mendagri
Anggaran Terbatas, Gubernur Mahyeldi Sebut Pembangunan Tetap Berjalan Sesuai Harapan Masyarakat
Anggaran Terbatas, Gubernur Mahyeldi Sebut Pembangunan Tetap Berjalan Sesuai Harapan Masyarakat
Targetkan 20 Juta Kunjungan, Pemprov Sumbar Luncurkan Kalender Iven 2025
Targetkan 20 Juta Kunjungan, Pemprov Sumbar Luncurkan Kalender Iven 2025
Pemprov Sumbar Gelar Makan Basamo 15.000 Durian Gratis di Car Free Day
Pemprov Sumbar Gelar Makan Basamo 15.000 Durian Gratis di Car Free Day
Pemprov Gandeng IWAPI Perluas Pasar UMKM Lokal Sumbar
Pemprov Gandeng IWAPI Perluas Pasar UMKM Lokal Sumbar
Gubernur Mahyeldi Ingatkan Kepala OPD Pastikan Akurasi Data untuk Pembangunan Daerah
Gubernur Mahyeldi Ingatkan Kepala OPD Pastikan Akurasi Data untuk Pembangunan Daerah