Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Masalah kemiskinan di Sumbar disebabkan karena maraknya masyarakat yang menggadaikan tanahnya.
Langgam.id- Sosiolog dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unand, Bob Alfiandi, mengatakan, masalah kemiskinan di Sumbar disebabkan karena maraknya masyarakat yang menggadaikan tanahnya. Padahal,berdasarkan data yang dirilis BPS tahun 2019, lebih dari 50 persen penduduk Sumbar bergantung pada sektor pertanian.
Menurut penelitian yang ia lakukan, masyarakat kerap salah kaprah dalam menggadaikan tanah mereka. Sebab, ia menemukan kecenderungan sistem gadai dengan patokan harga emas.
“Di beberapa kasus, misalnya, ada orang pinjam uang dan gadaikan tanah, tapi nilainya dengan harga emas. Di kemudian hari, tentu harga emas semakin naik. Maka banyak yang tidak sanggup membayar lagi karena patokannya dengan harga emas,” kata alumnus doktoral Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor ini, kepada langgam.id, Sabtu (4/2/2022).
“Ada yang pinjam 36 ribu. Karena patokannya harga emas, di kemudian hari ditebus 76 juta,” lanjutnya.
Menurut Alfiandi, sistem gadai inilah yang membuat masyarakat di pedesaan terjerumus dalam kemiskinan.
Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan, jelas Alfiandi, juga disebabkan krisis lahan tanam. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk terus meningkat, tanpa adanya penambahan luas lahan pertanian.
Ia mengungkapkan, salah satu indikator krisis lahan tanam dapat dilihat dari laju impor pangan. “Mengapa kita selalu impor pangan dari luar? Itu tadi, karena lahan tanam tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk,” ujarnya.
Persoalan minimnya kepemilikan tanah karena gadai dan krisis lahan tanam ini semakin ruwet dan sulit diselesaikan. “Bisa kita pastikan, hampir di seluruh nagari di Sumbar akan ditemukan kasus tanah yang digadaikan, dan tidak bisa ditebus karena nilai tebusnya sudah sangat tinggi,” katanya.
Untuk itu, Alfiandi mendorong adanya ketegasan dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini. Salah satu solusi yang bisa diambil, kata Alfiandi, yaitu dengan memaksimalkan pemanfaat Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
“Jadi jika ada masyarakat yang meminjam uang dan mau menggadaikan aset mereka, itu akan dikelola lewat BUMNag, tidak pakai patokan emas lagi,” katanya.
Sebelumnya, BPS mencatat adanya peningkatan jumlah penduduk miskin di Sumbar. Jumlahnya mengalami peningkatan tertinggi sejak 2018 lalu.
Menurut data BPS, meningkatnya angka kemiskinan tersebut karena imbas pandemi Covid-19. Masih merujuk data BPS, jumlahnya naik dari 334.023 orang pada Maret 2020 menjadi 370.076 jiwa pada Maret 2021, atau 6,63% dari total penduduk.
—
