Berita Padang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Padang bakal panggil pemko dan OPD terkait untuk bahas nasib PKL Jembatan Siti Nurbaya.
Langgam.id - Upaya mengurai persoalan yang terjadi usai penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jembatan Siti Nurbaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang akan minta keterangan Pemko dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mengatakan, harusnya, kebijakan penggusuran tidak boleh merugikan masyarakat.
"Penertiban ini kan bertujuan agar sesuai peruntukkannya. Ini akan kita konfirmasi ke dinas terkait," ujar Syafrial kepada Langgam.id, Kamis (3/2/2022).
Lapak-lapak pedagang yang berada di bawah jembatan Siti Nurbaya Padang. (Foto: Nandito/Langgam.id)
Terkait adanya persoalan yang terjadi usai PKL digusur, ada PKL yang tidak kebagian tempat dan lainnya, kata Syafrial, belum ada yang melapor ke DPRD Kota Padang.
Namun, lanjut Syafrial, DPRD Kota Padang akan tetap mencarikan solusi untuk masyarakat.
"Walau masyarakat datang atau tidak, kita (DPRD) akan tetap merespons hal ini," ungkapnya.
Syafrial mengatakan juga akan berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Padang. "Ya, dalam waktu dekat akan kita konformasi. Kita ingin pastikan penggusuran ini berjalan komprehensif dan tidak saling merugikan," paparnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah pedagang yang digusur mengaku tempat relokasi di bawah jembatan sepi pembeli.
Bahkan, tempat relokasi itu juga tidak mampu menampung puluhan pedagang yang sebelumnya berjualan di Jembatan Siti Nurbaya.
Baca juga: PKL Jembatan Siti Nurbaya Nasibmu Kini, Digusur dan Diganti Lahan Sempit
Sebagian pedagang juga ada yang memtuskan tidak berjualan lagi, sebagian tetap bertahan, meski hanya laku 3-5 jagung sehari, dan mereka mengaku kesukitan ekonomi pasca-digusur.
—
