Langgam.id - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Irwan Prayitno menyebutkan bahwa keberadaan jalan tol merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumbar.
Apalagi, katanya, pembangunan jalan tol merupakan program nasional yang langsung dikomando oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo yang dikontrol dan diawasi serta dikawal perkembangannya melalui Kementerian PU serta kabinet.
Tidak hanya itu, menurut Irwan, Kapolri dan Makamah Agung juga ikut mendorong investasi pembangunan jalan tol tersebut agar berjalan dengan lancar dan sukses.
Hal itu disampaikan Irwan Prayitno dalam Webinar Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan tema Tantangan dan Strategi Investasi Pembangunan Jalan Tol di Era New Normal.
Dijelaskan Irwan, ruas jalan tol dari Padang ke Pekanbaru sekitar 240 kilometer dan sesi Padang menuju Sicincin merupakan koridor yang agak lambat prosesnya, karena saat ini masih tahap pembangunan yang nanti akan menembus Bukit Barisan.
Baca Juga: Kalah Gugatan di PTUN Soal Tol, Pemprov Sumbar Ajukan Kasasi ke MA
"Sekarang ada 2 tahap sedang diproses, tahap satu 0-4 kilometer dan tahap dua 4-36 kilometer. Jadi, untuk 36 kilometer ini semua sedang diproses, baik pembebasan lahan dan juga pengerasan maupun pengerjaan jalan," ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Sabtu (8/8/2020).
Irwan menegaskan, bahwa keberadaan jalan tol tersebut sangat penting untuk Sumbar.
"Jadi sangat penting pembangunan jalan tol bagi Sumbar, karena tembus ke kawasan Timur Sumatra sehingga bisa menggerakkan ekonomi di daerah pantai barat dan otomatis akan mendorong investasi sebagai bagian dari modal untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah di Sumbar," paparnya.
Lalu, menurut Irwan, ada beberapa hal yang menjadikan hubungan selain pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, karena daerah barat secara umum ekonominya agraris, yaitu daerah wisata yang mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai destinasi wisata.
Baca Juga: Presiden Minta Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra
Selain itu, dijelaskan Irwan, pembangunan jalan tol sedikit lamban karena persoalan tanah ulayat dan kebanyakan jalan tol lokasinya di tanah ulayat tersebut.
"Persoalan pembebasan lahan yang menjadi penghambat pembangunan jalan tol di Sumbar. Karena di Sumbar ada tanah ulayat yang dimiliki kaum yang sudah mempunyai ratusan keluarga, maka memiliki hak yang sama sehingga menjadi tanah pusaka tinggi," ucapnya.
Adanya, undang-undang pertanahan yang baru, kegiatan ganti rugi tanah pembangunan dapat meletakkan uang di pengadilan sesuai proses hukum yang berlaku.
"Saat ini strategi dilakukan demi kelanjutan jalan tol tersebut pemprov melakukan kerjasama dengan Pemkab dan pemko agar dapat tersedianya lahan jalan tol. Selain itu, pemerintah akan membangun jaringan jalan tol lintas Sumatera yang dipadukan dengan jaringan multi moda, pelabuhan samudra, bandara dan jaringan kareta api," katanya.
Baca Juga: Progres Tol Padang–Sicincin 20,49 Persen, Menteri PUPR Targetkan Beroperasi Desember 2021
Lebih lanjut, menurut Irwan, manfaat jalan tol juga dapat mengembangkan komoditas unggulan kelapa sawit, kakao karet, dan kopi serta hilirisasi komoditas unggulan sebagai transportasi komoditas. Dan adanya jalan tol akan dapat mengembangkan potensi pariwisata dan akses jaringan jalan tol sebagai penggerak ekonomi lokal serta dapat memperkuat konektivitas jaringan logistik regional Sumatera. (*/ZE)
