Langgam.id - Adanya wacana interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Irwan Prayitno untuk mempertanyakan terkait perjalanan luar negeri dan meruginya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga saat ini masih dalam tahap verifikasi data.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyebutkan, hingga saat ini belum ada agenda sidang interpelasi dalam Badan Musyawarah (Bamus) belum dijadwalkan.
Sementara, rapat pimpinan membahas persoalan interpelasi tersebut sudah dilaksanakan.
"Saat ini Sekretaris Dewan (Sekwan) sedang memverifikasi seluruh bahan-bahan yang dimasukan, kalau sudah lengkap, nanti akan dibawa ke rapat pimpinan, lalu diperluas," ujarnya kepada Langgam.id, Selasa (4/2/2020).
Direncanakan, kata Supardi, Senin (11/2/2020) akan diagendakan rapat pimpinan, jika sudah ada kata kesepakatan semuanya, baru dijadwalkan Bamus.
"Undangannya juga sudah kita siapkan, jadi prosesnya masih panjang itu," ungkapnya.
Menurut Supardi, tidak ada target waktu untuk terkait wacana interpelasi tersebut. Namun, akan dilaksanakan secepat mungkin, jika proses dan bahan sudah lengkap.
Saat ini, menurut Supardi, masih tiga fraksi yang menyatakan setuju secara resmi dengan adanya wacana interpelasi tersebut, yaitu Fraksi Gerindra, Demokrat dan Golkar. "Sementara ada dua fraksi lagi yang akan menyusul," katanya. (Rahmadi/ZE)
